Nama :Dika Oktanto
Npm :2214161089

POLITIK PERTANIAN
PENGERTIAN
POLITIK PERTANIAN merupakan SALAH SATU KEGIATAN PEMERINTAH YANG DITUJUKAN UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP, KESEMPATAN EKONOMI PETANI, DAN KEHIDUPAN PEDESAAN.

POLITIK PERTANIAN=KEBIJAKAN PERTANIAN.

POLITIK PERTANIAN SEBAGAI ILMU BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS BERBAGAI FAKTOR YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PERTANIAN.


PERKEMBANGAN POLITIK PERTANIAN DI INDONESIA

POLITIK PERTANIAN ZAMAN KERAJAAN KUNO
-PENGATURAN KEGIATAN PERTANIAN
-DILAKUKAN OLEH PEMIMPIN LOKAL.
-TANAH DIKUASAI OLEH KERAJAAN SEHINGGA PENDUDUK DIWAJIBKAN MEMBAYAR PAJAK ATAU SEWA TANAH.
-PENDUDUK WAJIB MEMBERIKAN SEBAGIAN HSL PANENNYA KEPADA PEMIMPIN LOKAL MAUPUN KERAJAAN.

PERKEMBANGAN POLITIK PERTANIAN DI INDONESIA

POLITIK PERTANIAN ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA
-Adanya kebijakan tanam paksa (1830).
-UU Agraria tahun 1870 yg menjadikan Indonesia terbuka bagi investor asing.
-Hak Erfpacht yaitu persewaan tanah selama 75 tahun dengan kemungkinan diwariskan dan diperpanjang.
-Politik Etik di bidang pertanian melalui pendidikan, pembangunan jaringan irigasi dan transmigrasi.

PERKEMBANGAN POLITIK PERTANIAN DI INDONESIA

POLITIK PERTANIAN ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG
-Menjadikan Indonesia sbg garis pertahanan pangan & logistik tentara Jepang.
-Lahan-lahan yg dikuasai Belanda dibebaskan & diberikan kepada penduduk untuk ditanami tanaman pangan.
-Lahan-lahan pertanian diubah menjadi lokasi pertahanan Jepang.

PERKEMBANGAN POLITIK PERTANIAN DI INDONESIA

POLITIK PERTANIAN ZAMAN KEMERDEKAAN (1945-1960)
-Nasionalisasi tanah-tanah yg dikuasai penjajah,terutama Belanda.
-Hak menggunakan tanah diubah menjadi hak kepemilikan tanah (1951).
-Pajak tanah diubah menjadi pajak pendapatan(1951).

POLITIK PERTANIAN ZAMAN KEMERDEKAAN (1960 - saat ini)
-UU No. 5 tentang Pokok Agraria 1960.
-Rakyat berhak memiliki dan memanfaatkan sumberdaya tanah, air dan udara.
-Produk Hukum Lainnya :

a) TAP MPR No. IX 2001; Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
b) Kepres No. 34. 2003; Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
c) Perpres Tahun 2005; Tentang Pengadaan Tanah

nama:Dika Oktanto
npm:2214161089

Yang dimaksud dengan agribisnis adalah sebuah bisnis dengan basis usaha pertanian maupun bidang lain. Tujuan dari agribisnis adalah untuk mendukung pertanian, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Artinya, pandangan pokok di bidang ini mengacu pada rantai sektor pangan atau food supply chain. Sehingga, agribisnis juga dapat diartikan sebagai cara pandang ekonomi dalam upaya penyediaan pangan.

Selain itu, mengacu pada cara pandang ekonomi, agribisnis diartikan sebagai usaha mempelajari strategi guna memperoleh keuntungan berdasarkan pengelolaan pada aspek budidaya dan persiapan bahan baku.

Agribisnis juga bertanggung jawab pada kegiatan pasca panen, hingga cara pengolahan hasil panen sampai masuk ke fase pemasaran. Oleh karena itu, bidang ini sering dikaitkan dengan konteks manajemen pada dunia akademik atau biasa dikenal sebagai jurusan agribisnis. Jurusan agribisnis yaitu sebuah ilmu tentang strategi menjalankan rantai produksi dengan seefektif mungkin.

Nama:Dika Oktanto
Npm:2214161089

Pertama, pertanian dengan proses pengambilan hasil yang bersifat ekstraktif yaitu mengambil hasil dari alam dan tanah tanpa usaha untuk mengembalikan sebagian hasil tersebut untuk keperluan pengambilan pada kemudian hari. pertanian yang memerlukan usaha pembibitan untuk pembenihan, pengelolahan, pemeliharaan, pemupukan, dan lain-lain, baik untuk tanaman maupun untuk hewan

Kedua, adalah yang bersifat generatif, yaitu

SAPTA USAHATANI

1. Penggunaan bibit varietas unggul.
2. Mengusahakan kultur teknik Rotasi tanaman tumpang sari,
3. Proteksi tanaman
4. Penggunaan Pupuk
5. Pengairan
6. Panen
7. Pasca panen

Berdasarkan cara orang mengatur pertanamannya ada dua kelompok multiple cropping, Yaitu : penataan berganda secara tunggal (monokultur) dan penataan berganda secara campuran (catch cropping).

Penataan Pertanaman Sela

1. tumpang sari (Intertcropping)
2. tanaman sela (Interplanting)
3.tanaman sela budidaya (Interculture)
4.tanam sisipan (Relay planting)

PERTANIAN DI INDONESIA


Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Bidang
Pertanian Mencakup Beberapa Hal:

• Kebijakan Harga

• Kebijakan Perdagangan

• Kebijakan Subsidi

• Kebijakan Struktural Kebijakan Pengaturan

• Kebijakan Fasilitas

• Kebijakan Intervensi

• Kebijakan Pemasaran

Ada beberapa jenis dan metode pengelolaan lahan dalam data pengembangan dan pengelolaan lahan, namun metode tanpa olah tanah merupakan metode pengelolaan lahan minimum untuk pengurangan biaya. Konversi lahan kemudian biasanya dilakukan dengan pengolahan tanah, sehingga tanah menjadi lebih subur dan subur, sehingga lebih mudah untuk ditanami. Dan terakhir, pengelolaan lahan yang maksimal, yaitu pengelolaan lahan secara terpusat di seluruh areal tanam. Metode pengelolaan lahan dan tanah juga diikuti dengan perkembangan desain alat, baik dari segi bahan alat maupun bentuk. Hal ini memungkinkan tanah menjadi gembur atau subur dengan pengelolaan lahan yang tepat, memungkinkan tanaman, buah dan hasil tumbuh dengan baik.