Nama : Vivi Della Septiani 

NPM : 2217011161

Kelas : Kimia A

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Setelah membaca artikel mengenai konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste, saya menyadari bahwa permasalahan perbatasan tidak hanya sebatas pada aspek batas wilayah fisik, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan sejarah antarwarga. Artikel ini membuka wawasan bahwa konflik seperti ini bisa terjadi karena belum tuntasnya penyelesaian batas wilayah dan perbedaan persepsi terhadap zona netral. Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah pentingnya komunikasi, koordinasi diplomatik, dan pendekatan kemanusiaan untuk meredam konflik. Kita juga belajar bahwa menjaga hubungan baik antarwarga perbatasan dan membangun rasa saling menghargai sangat penting untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawab:
Menurut saya, jika Indonesia tidak memiliki konsepsi Wawasan Nusantara, maka persatuan bangsa akan rapuh dan berpotensi menimbulkan disintegrasi. Daerah-daerah perbatasan bisa merasa terpinggirkan dan kurang memiliki rasa kebangsaan, sehingga mudah terpengaruh oleh negara tetangga atau terlibat dalam konflik. Tanpa kesadaran akan pentingnya kesatuan wilayah dan identitas nasional, bangsa Indonesia akan sulit bertahan sebagai negara yang majemuk dan berdaulat. Wawasan Nusantara menjadi fondasi dalam menyatukan seluruh komponen bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dengan semangat persatuan dan kesatuan.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Jawab:
Konsepsi Wawasan Nusantara berperan penting dalam mencegah konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Dengan memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, Wawasan Nusantara mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan integrasi nasional. Di wilayah perbatasan, wawasan ini dapat diterapkan melalui pendidikan nasionalisme, pembangunan infrastruktur yang merata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar mereka merasa dilindungi dan dihargai sebagai bagian dari NKRI. Selain itu, wawasan ini juga mendorong pendekatan diplomatik dalam menyelesaikan sengketa, serta membangun kepercayaan dan kerjasama antarwarga perbatasan dari kedua negara.

NAMA : Vivi Della Septiani
NPM : 2217011161
KELAS : A
PRODI : Kimia

Nama: Vivi Della Septiani
NPM: 2217011161
Kelas: A

Nama: Vivi Della Septiani
Kelas: 2217011161
Kelas: A

Video “Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?” menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem yang penuh dinamika dan perbedaan pendapat, bahkan sering kali gaduh, namun dari situlah justru muncul kekuatannya. Dalam konteks sejarah Indonesia, demokrasi pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945–1949) masih sangat terbatas karena fokus utama bangsa saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan. Meski demikian, media seperti *Tempo* mulai memperlihatkan semangat kebebasan berpendapat sebagai cikal bakal demokrasi. Memasuki era Demokrasi Parlementer (1950–1959), Indonesia mengalami fase eksperimen demokrasi yang cukup terbuka, namun penuh konflik antar partai dan kepentingan ideologis, sehingga pemerintahan menjadi tidak stabil. Masa ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi memberi ruang kebebasan, tetap dibutuhkan aturan dan kedewasaan politik agar sistem berjalan baik.

Berlanjut ke masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), demokrasi mengalami penyimpangan karena kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno, ditambah dominasi militer dan PKI, yang menyebabkan kebebasan berekspresi menurun drastis. Ini menjadi cerminan bahwa demokrasi bisa kehilangan makna jika tidak dijalankan dalam koridor hukum dan prosedur yang benar. Kondisi makin memburuk pada masa Orde Baru (1966–1998), di mana Demokrasi Pancasila dijalankan secara otoriter dan terpusat. Rakyat kehilangan suara karena kebebasan dibungkam, partai dikendalikan, dan keputusan politik dimonopoli oleh pemerintah dan militer. Demokrasi yang seharusnya gaduh dan terbuka justru menjadi sunyi dan terkekang.

Barulah pada era Reformasi (1998–sekarang), demokrasi kembali dibangkitkan dengan karakteristik yang lebih sehat. Pemilu dilaksanakan secara lebih adil dan terbuka, kekuasaan bisa berganti secara demokratis, serta kebebasan berpendapat lebih dijamin. Meski masih dalam proses pembenahan dan pencarian jati diri, era ini memperlihatkan upaya serius masyarakat untuk menjaga dan memperbaiki demokrasi. Keseluruhan isi video ini memperkuat pesan bahwa demokrasi, walaupun tidak sempurna dan penuh tantangan, tetap menjadi sistem terbaik dalam menjamin kebebasan dan keadilan, asalkan dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.

Nama : Vivi Della Septiani
NPM : 2217011161
Kelas : A

Jurnal berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas keterkaitan antara prinsip-prinsip demokrasi yang terdapat dalam sila keempat Pancasila dan aplikasinya dalam proses pemilihan umum di tingkat daerah di Indonesia. Pemilihan umum dianggap sebagai manifestasi dari sistem demokrasi yang memberikan hak kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan wakil mereka.

Namun, penulis mengungkapkan adanya jurang antara teori demokrasi yang diharapkan sesuai dengan Pancasila dan kondisi nyata yang terjadi dalam pemilihan umum saat ini. Berbagai masalah muncul, seperti konflik di antara pendukung calon, tindakan curang selama proses pemilihan, dan praktik-praktik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung, sehingga mengaburkan esensi dari sila keempat Pancasila.

Jurnal ini juga melakukan analisis kritis terhadap aspek-aspek tertentu dalam sistem pemilihan umum Indonesia yang belum optimal. Beberapa isu yang diangkat meliputi kesulitan bagi calon independen untuk berpartisipasi akibat syarat yang berbelit, adanya pengaruh dari ketua umum partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang menciptakan hubungan "hutang budi", serta lemahnya praktik demokrasi di dalam internal partai. Penulis menekankan bahwa penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila harus diterapkan di setiap tahap pemilihan umum, diiringi dengan penegakan hukum yang serius untuk menangani pelanggaran serta perbaikan struktur internal partai politik sebagai langkah strategis untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik dan berkualitas di Indonesia.