Nama: Christina Fani Hutabarat
NPM: 2216031146
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi
NPM: 2216031146
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi
Kiriman dibuat oleh Christina Fani Hutabarat
Nama: Christina Fani Hutabarat
NPM: 2216031146
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian dari masyarakat Begitu juga dengan Presiden bahkan kebijakan pada hukum menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum Salah satu hal yang memicu penegakan hukum perang maksimal di Indonesia yaitu apa rat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Sama halnya hukum saat ini masih sering memandang seseorang dari jabatan ataupun perannya dalam negara.
Seperti halnya pada Orde Baru komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara seperti hak politik untuk dipilih dan memilih. Kita mengetahui bahwa hukum di Indonesia juga memandang ras bahkan agama. Sehingga tentu saja hukum ini tidak berjalan dengan semestinya. Perlindungan hukum dapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batas-batasan dalam melakukan sesuatu perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi.
Sama seperti Ahok yang yang mulai karir politiknya di DPRD yang berhasil menunjukkan integritasnya dengan moral ikut dalam praktik KKN dan mengambil uang SPPD fiktif dan dikenal masyarakat karena ini satu-satunya anggota DPRD yang berani dan sering Bertemu dengan masyarakat untuk mendengar keluhan mereka, Lalu setelah itu menjadi DPRD 7 bulan muncul dukungan dari rakyat mendorong aku menjadi Bupati lalu tahun 2005 maju sebagai calon Bupati Belitung Timur dengan tetap mempertahankan cara kampanyenya. Dalam pemilu legislatif 2009 ia maju sebagai caleg dari Golkar dan tahun 2006 hak dinobatkan oleh majalah Tempo sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Lalu pada tahun 2016 kemungkinan Ahok diwarnai oleh berbagai polemik misalnya perbedaan tajam dengan DPRD kasus Ups kasus penggusuran kasus pembawa ras dan kasus reklamasi yang menjadi sorotan Republik serta kasus yang sangat menguras energi dan mengundang perhatian publik penistaan Alquran. Membuat Ahok menjadi perhatian dari masyarakat atas kasus penistaan agama tersebut sehingga sangat berpengaruh pada karir politiknya.
NPM: 2216031146
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian dari masyarakat Begitu juga dengan Presiden bahkan kebijakan pada hukum menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum Salah satu hal yang memicu penegakan hukum perang maksimal di Indonesia yaitu apa rat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Sama halnya hukum saat ini masih sering memandang seseorang dari jabatan ataupun perannya dalam negara.
Seperti halnya pada Orde Baru komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara seperti hak politik untuk dipilih dan memilih. Kita mengetahui bahwa hukum di Indonesia juga memandang ras bahkan agama. Sehingga tentu saja hukum ini tidak berjalan dengan semestinya. Perlindungan hukum dapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batas-batasan dalam melakukan sesuatu perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi.
Sama seperti Ahok yang yang mulai karir politiknya di DPRD yang berhasil menunjukkan integritasnya dengan moral ikut dalam praktik KKN dan mengambil uang SPPD fiktif dan dikenal masyarakat karena ini satu-satunya anggota DPRD yang berani dan sering Bertemu dengan masyarakat untuk mendengar keluhan mereka, Lalu setelah itu menjadi DPRD 7 bulan muncul dukungan dari rakyat mendorong aku menjadi Bupati lalu tahun 2005 maju sebagai calon Bupati Belitung Timur dengan tetap mempertahankan cara kampanyenya. Dalam pemilu legislatif 2009 ia maju sebagai caleg dari Golkar dan tahun 2006 hak dinobatkan oleh majalah Tempo sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Lalu pada tahun 2016 kemungkinan Ahok diwarnai oleh berbagai polemik misalnya perbedaan tajam dengan DPRD kasus Ups kasus penggusuran kasus pembawa ras dan kasus reklamasi yang menjadi sorotan Republik serta kasus yang sangat menguras energi dan mengundang perhatian publik penistaan Alquran. Membuat Ahok menjadi perhatian dari masyarakat atas kasus penistaan agama tersebut sehingga sangat berpengaruh pada karir politiknya.
Nama: Christina Fani Hutabarat
NPM: 2216031146
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi
Dalam berbagai hal hukum ini dianggap sebagai salah satu yang mengatur sebuah negara dan masyarakat. Di era modern sekarang tentunya juga di butuhkan struktur hukum modern, bahkan di kehidupan sosial atau politik juga hukum sangat penting di kehidupan modern yang semakin kompleks.
Indonesia sangat memerlukan hukum, bahkan yanh diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan Republik Indonesia adalah negara hukum.
Begitu juga Indonesia perlu hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta hukum yang adil.
Hukum haruslah adil terhadap siapapun tanpa memandang status ataupun jabatan dari seseorang. Maka dengan begitu hukum diIndonesia dapat dengan baik terlaksana dan dapat dijalankan oleh masayarakat.
NPM: 2216031146
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi
Dalam berbagai hal hukum ini dianggap sebagai salah satu yang mengatur sebuah negara dan masyarakat. Di era modern sekarang tentunya juga di butuhkan struktur hukum modern, bahkan di kehidupan sosial atau politik juga hukum sangat penting di kehidupan modern yang semakin kompleks.
Indonesia sangat memerlukan hukum, bahkan yanh diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan Republik Indonesia adalah negara hukum.
Begitu juga Indonesia perlu hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta hukum yang adil.
Hukum haruslah adil terhadap siapapun tanpa memandang status ataupun jabatan dari seseorang. Maka dengan begitu hukum diIndonesia dapat dengan baik terlaksana dan dapat dijalankan oleh masayarakat.
Nama: Christina Fani Hutabarat
NPM: 2216031146
Kelas: Reguler B
NPM: 2216031146
Kelas: Reguler B
Nama: Christina Fani Hutabarat
NPM: 2216031146
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi
Dalam vidio tersebut membahas tentang supremasi hukum hal ini berkaitan dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Adanya demokrasi membuat hukum harus lebih diperhatikan lahi karena demokrasi ini sejalan dengan hukun di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik.Tuntutan dari masyarakat membuat hukum harus lebih menguat, seperti lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif juga yudikatif. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga di tuntut agar dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya di Indonesia yang beragam ini.
Peranan hukum dalam berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum harus dapat diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan dalam mengamankan investasi. Pertahanan kita adalah hukum yang jelas.
NPM: 2216031146
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi
Dalam vidio tersebut membahas tentang supremasi hukum hal ini berkaitan dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Adanya demokrasi membuat hukum harus lebih diperhatikan lahi karena demokrasi ini sejalan dengan hukun di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik.Tuntutan dari masyarakat membuat hukum harus lebih menguat, seperti lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif juga yudikatif. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga di tuntut agar dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya di Indonesia yang beragam ini.
Peranan hukum dalam berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum harus dapat diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan dalam mengamankan investasi. Pertahanan kita adalah hukum yang jelas.