Nama : Shelli Fidia Desshilfa
Npm : 2256031015
Kelas : Paralel (Man A)
Npm : 2256031015
Kelas : Paralel (Man A)
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Shelli Fidia Desshilfa
NAMA: SHELLI FIDIA DESSHILFA
NPM: 2256031015
KELAS: PARALEL (MAN A)
PRODI: ILMU KOMUNIKASI
Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi.
Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakanoleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM: 2256031015
KELAS: PARALEL (MAN A)
PRODI: ILMU KOMUNIKASI
Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi.
Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakanoleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama ; Shelli Fidia Desshilfa
NPM : 2256031015
Kelas : Man A
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2256031015
Kelas : Man A
Prodi : Ilmu Komunikasi
NAMA : Shelli Fidia Desshilfa
NPM : 2256031015
KELAS : PARALEL (MAN A)
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Menganalisis video.
hukum muncul sebagai lembaga yang di percaya untuk mengatur dan menata masyarakat, apabila di kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi custumary law/interactional law hukum sudah di buat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang. hukum modern menjadi peran penting dan di cari di tengah tengah dunia dan di kehidupan modern yang semakin kompleks. kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman, jika tidak indonesia dapat menjelma para koruptor yang mampu memanfaat kan jasa pengacara untuk memainkan hukum di indonesia.
NPM : 2256031015
KELAS : PARALEL (MAN A)
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Menganalisis video.
hukum muncul sebagai lembaga yang di percaya untuk mengatur dan menata masyarakat, apabila di kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi custumary law/interactional law hukum sudah di buat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang. hukum modern menjadi peran penting dan di cari di tengah tengah dunia dan di kehidupan modern yang semakin kompleks. kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman, jika tidak indonesia dapat menjelma para koruptor yang mampu memanfaat kan jasa pengacara untuk memainkan hukum di indonesia.
NAMA: Shelli Fidia Desshilfa
NPM: 2256031015
KELAS: Paralel (MAN A)
PRODI: Ilmu Komunikasi
NPM: 2256031015
KELAS: Paralel (MAN A)
PRODI: Ilmu Komunikasi