NAMA : RIFKA AISY MARISKA
NPM : 2216031018
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031018
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
Posts made by Rifka Mariska
Nama : Rifka Aisy Mariska
NPM : 2216031018
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
NPM : 2216031018
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
Nama : Rifka Aisy Mariska
NPM : 2216031018
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Jurnal disusun olehM. Husein Maruapey dan berjudul “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan perku diperhatikan saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum.
Ceplas-ceplos sudah menjadi hal yang tidak asing bagi sosok Ahok dalam kepemimpinannya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ahok juga mendapatkan respon yang positif dan negatif. Sehingga gaya kepemimpinan Ahok menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat.
Pada saat menjabat sebagai wakil gubernur turut mendapatkan reaksi dari FPI dengan menolak Ahok, karena bukan beragama Islam dan dari keturunan Tionghoa serta berlebihan dan sering kali mengeluarkan kata-kata kasar.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat.
Dilakukannya aksi damai pada 4 november 2016 dengan di sangkakan Ahok sebagai orang yang menistakan Agama, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia lewat sidang terbuka terbatas dengan dihadiri oleh seluruh pihak yang terlibat dan disaksikan oleh unsur – unsur independent untuk menjaga netralitas dan transparansi tanpa intervensi siapapun.
NPM : 2216031018
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Jurnal disusun olehM. Husein Maruapey dan berjudul “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan perku diperhatikan saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum.
Ceplas-ceplos sudah menjadi hal yang tidak asing bagi sosok Ahok dalam kepemimpinannya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ahok juga mendapatkan respon yang positif dan negatif. Sehingga gaya kepemimpinan Ahok menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat.
Pada saat menjabat sebagai wakil gubernur turut mendapatkan reaksi dari FPI dengan menolak Ahok, karena bukan beragama Islam dan dari keturunan Tionghoa serta berlebihan dan sering kali mengeluarkan kata-kata kasar.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat.
Dilakukannya aksi damai pada 4 november 2016 dengan di sangkakan Ahok sebagai orang yang menistakan Agama, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia lewat sidang terbuka terbatas dengan dihadiri oleh seluruh pihak yang terlibat dan disaksikan oleh unsur – unsur independent untuk menjaga netralitas dan transparansi tanpa intervensi siapapun.
Nama : Rifka Aisy Mariska
NPM : 2216031018
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
Supremasi Hukum Bagian 2
Hukum dibuat dengan sengaja yang bertugas untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.
Hukum yang berlaku untuk masa saat ini perlu diteguhkan dengan struktur yang baru dan mengikuti dengan kemajuan zaman yang diperlukan modernisasi sehingga mampu menjadi sandaran masyarakat dalam proses bersosial dan berpolitik untuk masyarakat modern di tengah-tengah globalisasi yang semakin kompleks.
Republik Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan UUD RI 1945. Meski begitu, hukum ini berbasis pengetahuan & teknologi untuk menjadi atap sebuah negara.
Masa reformasi 1998 sebagai gerbang terbaru dalam penyelenggaraan hukum Indonesia dengan mendasari demokratisasi dalam pelaksanaannya.
NPM : 2216031018
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
Supremasi Hukum Bagian 2
Hukum dibuat dengan sengaja yang bertugas untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.
Hukum yang berlaku untuk masa saat ini perlu diteguhkan dengan struktur yang baru dan mengikuti dengan kemajuan zaman yang diperlukan modernisasi sehingga mampu menjadi sandaran masyarakat dalam proses bersosial dan berpolitik untuk masyarakat modern di tengah-tengah globalisasi yang semakin kompleks.
Republik Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan UUD RI 1945. Meski begitu, hukum ini berbasis pengetahuan & teknologi untuk menjadi atap sebuah negara.
Masa reformasi 1998 sebagai gerbang terbaru dalam penyelenggaraan hukum Indonesia dengan mendasari demokratisasi dalam pelaksanaannya.
NAMA : RIFKA AISY MARISKA
NPM : 2216031018
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031018
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI