NAMA: AZRA SAFITRI
NPM: 2216031014
KELAS: REGULER B
NPM: 2216031014
KELAS: REGULER B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Azra Safitri
Nama : Azra Safitri
NPM : 216031014
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
Jurnal yang kali ini dianalisis ditulis oleh M. Husein Maruapey yang mengangkat judul “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan ibukota. Sekalipun mendapat tantangan, terutama dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam (FPI), DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna hari Jumat (04/11/15) memutuskan menetapkan Ahok sebagai gubernur. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ahok juga mendapatkan respons yang positif dan negatif. Sehingga gaya kepemimpinan Ahok menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Pada tanggal 4 november 2016 masyarakat melakukan demo, Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat mendapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM : 216031014
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
Jurnal yang kali ini dianalisis ditulis oleh M. Husein Maruapey yang mengangkat judul “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan ibukota. Sekalipun mendapat tantangan, terutama dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam (FPI), DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna hari Jumat (04/11/15) memutuskan menetapkan Ahok sebagai gubernur. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ahok juga mendapatkan respons yang positif dan negatif. Sehingga gaya kepemimpinan Ahok menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Pada tanggal 4 november 2016 masyarakat melakukan demo, Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat mendapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Azra Safitri
NPM : 2216031014
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
Supremasi Hukum Bagian 2
Dalam berbagai variasi, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.
Perkembangan zaman yang semakin canggih dan edan seperti ini haruslah juga di imbangi dengan supremasi hukum yang tidak bersifat stagnan dalam arti bahwa hukumlah yang harus lebih berperan aktif dalam perkembangan zaman atau dalam istilah zaman modernisasi , hal in dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam suatu negara sehingga keberadaan dari suatu negara betul-betul dimaknai sebagai rumah tempat tinggal yang bisa memberikan kenyamanan kepada pemiliknya serta melahirkan ketentraman, kesejukan bagi masyarakat itu sendiri,
Seperti yang telah tercantum di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, untuk itu dengan mendukung kaitannya terhadap kehidupan bernegara maka kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk masyarakat.
Karna cara hukum yang keliru menciptakan, Reformasi 1998 membuka babak baru penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan slogan Demokratisasi ( Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi ( penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi ). Pada masa ini terbentuklah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu : Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch , dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI).
NPM : 2216031014
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
Supremasi Hukum Bagian 2
Dalam berbagai variasi, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.
Perkembangan zaman yang semakin canggih dan edan seperti ini haruslah juga di imbangi dengan supremasi hukum yang tidak bersifat stagnan dalam arti bahwa hukumlah yang harus lebih berperan aktif dalam perkembangan zaman atau dalam istilah zaman modernisasi , hal in dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam suatu negara sehingga keberadaan dari suatu negara betul-betul dimaknai sebagai rumah tempat tinggal yang bisa memberikan kenyamanan kepada pemiliknya serta melahirkan ketentraman, kesejukan bagi masyarakat itu sendiri,
Seperti yang telah tercantum di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, untuk itu dengan mendukung kaitannya terhadap kehidupan bernegara maka kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk masyarakat.
Karna cara hukum yang keliru menciptakan, Reformasi 1998 membuka babak baru penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan slogan Demokratisasi ( Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi ( penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi ). Pada masa ini terbentuklah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu : Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch , dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI).
NAMA : Azra Safitri
NPM : 2216031014
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Dalam video tersebut mengangkat tema tentang supremasi hukum yang di unggah melalu Channel Youtube GCED ISOLAedu.
Demokrasi dan demokratis yang semakin berkembang di era reformasi, yang banyak memberikan PR bagi hukum, Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan cara hukum di bawah kekuasaan yang otoriter.
Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kontrol dan tuntunan partisipasi oleh masyarakat makin menguat Karna di hadapkan dengan tantangan yang sama semua nya.
Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara, hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat, supremasi hukum untuk kemakmuran ini meniscayakan seluruh potensi, sumber daya, dan anggaran serta instrumen penyelenggaraan negara, seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, haruslah berorientasi semata-mata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran diri sendiri.
NPM : 2216031014
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Dalam video tersebut mengangkat tema tentang supremasi hukum yang di unggah melalu Channel Youtube GCED ISOLAedu.
Demokrasi dan demokratis yang semakin berkembang di era reformasi, yang banyak memberikan PR bagi hukum, Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan cara hukum di bawah kekuasaan yang otoriter.
Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kontrol dan tuntunan partisipasi oleh masyarakat makin menguat Karna di hadapkan dengan tantangan yang sama semua nya.
Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara, hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat, supremasi hukum untuk kemakmuran ini meniscayakan seluruh potensi, sumber daya, dan anggaran serta instrumen penyelenggaraan negara, seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, haruslah berorientasi semata-mata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran diri sendiri.
NAMA: Azra Safitri
NPM:2216031014
KELAS: Reguler B
PRODI: S1 ILMU KOMUNIKASI
NPM:2216031014
KELAS: Reguler B
PRODI: S1 ILMU KOMUNIKASI