NAMA : ELISA AGUSTINA
NPM : 2216031110
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031110
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Posts made by Elisa Agustina
NAMA : ELISA AGUSTINA
NPM : 2216031110
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
Hasil analisis video “SUPERMASI HUKUM BAGIAN 2”
Hukum hadir sebagai lembaga yang mengatur dan menata kehidupan negara serta masyarakat. Namun, dalam kehidupan modern yang terlalu kompleks, hukum alam yang sederhana tidak lagi cukup untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi negara dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan struktur hukum yang baru agar dapat menjadi landasan bagi kehidupan modern.
Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung kemajuan IPTEK dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik akan dapat menciptakan undang-undang dapat menjadi rumah yang nyaman bagi rakyat. Apabila hukum disalahgunakan maka akan menimbulkan malapetaka, oleh karena itu diperlukan suatu sistem hukum yang dapat menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan semboyan demokratisasi dan desentralisasi, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan hukum. Hal ini membuka koridor baru terkait penyelenggaraan hukum yang tidak lepas dari kontrol masyarakat. Lembaga swadaya seperti ICW, POLICE WATCH dan MAPPI merupakan contoh perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih transparan dan mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
NPM : 2216031110
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
Hasil analisis video “SUPERMASI HUKUM BAGIAN 2”
Hukum hadir sebagai lembaga yang mengatur dan menata kehidupan negara serta masyarakat. Namun, dalam kehidupan modern yang terlalu kompleks, hukum alam yang sederhana tidak lagi cukup untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi negara dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan struktur hukum yang baru agar dapat menjadi landasan bagi kehidupan modern.
Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung kemajuan IPTEK dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik akan dapat menciptakan undang-undang dapat menjadi rumah yang nyaman bagi rakyat. Apabila hukum disalahgunakan maka akan menimbulkan malapetaka, oleh karena itu diperlukan suatu sistem hukum yang dapat menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan semboyan demokratisasi dan desentralisasi, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan hukum. Hal ini membuka koridor baru terkait penyelenggaraan hukum yang tidak lepas dari kontrol masyarakat. Lembaga swadaya seperti ICW, POLICE WATCH dan MAPPI merupakan contoh perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih transparan dan mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
NAMA : ELISA AGUSTINA
NPM : 2216031110
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031110
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
NAMA : ELISA AGUSTINA
NPM : 2216031110
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
Hasil analisis “PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)” oleh M. Husein Maruapey
Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjamin keamanan serta keadilan masyarakatnya. Perlindungan yang diberikan oleh negara bertujuan untuk memastikan hak asasi manusia terlindungi dan kesejahteraan sosial tercapai. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjaja Purnama atau kerap disapa ‘Ahok’ (Gubernur Non aktif DKI Jakarta) ini merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius, karena hal ini dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Situasi ini dapat merusak persatuan bangsa Indonesia yang notabe nya merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman. Adanya kasus ini juga dapat memperburuk kondisi politik dan sosial di Indonesia.
Untuk kondisi sistem hukum di Indonesia juga masih ada hal yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum yang akan menimbulkan pertanyaan yang serius tentang efektivitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu kasus penistaan agama ini harus melalui proses hukum yang tegas dan adil, tanpa terpengaruh oleh kekuatan politik maupun agama, juga tanpa terprovokasi dengan faktor-faktor yang lainnya.
Dalam upaya-upaya penegakan hukum dan perlindungan negara, selain aparat yang berwenang maka masyarakat juga turut berperan penting. Masyarakat dapat memberikan dukungan moral, aksi protes, dan aksi sosial lainnya sebagai bentuk partisipasi. Perlu diingat bahwa kunci untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Indonesia adalah dengan menegakkan hukum yang efektif dan perlindungan negara yang tepat, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi dan persatuan supaya dapat tercipta kehidupan yang sejahtera.
NPM : 2216031110
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
Hasil analisis “PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)” oleh M. Husein Maruapey
Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjamin keamanan serta keadilan masyarakatnya. Perlindungan yang diberikan oleh negara bertujuan untuk memastikan hak asasi manusia terlindungi dan kesejahteraan sosial tercapai. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjaja Purnama atau kerap disapa ‘Ahok’ (Gubernur Non aktif DKI Jakarta) ini merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius, karena hal ini dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Situasi ini dapat merusak persatuan bangsa Indonesia yang notabe nya merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman. Adanya kasus ini juga dapat memperburuk kondisi politik dan sosial di Indonesia.
Untuk kondisi sistem hukum di Indonesia juga masih ada hal yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum yang akan menimbulkan pertanyaan yang serius tentang efektivitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu kasus penistaan agama ini harus melalui proses hukum yang tegas dan adil, tanpa terpengaruh oleh kekuatan politik maupun agama, juga tanpa terprovokasi dengan faktor-faktor yang lainnya.
Dalam upaya-upaya penegakan hukum dan perlindungan negara, selain aparat yang berwenang maka masyarakat juga turut berperan penting. Masyarakat dapat memberikan dukungan moral, aksi protes, dan aksi sosial lainnya sebagai bentuk partisipasi. Perlu diingat bahwa kunci untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Indonesia adalah dengan menegakkan hukum yang efektif dan perlindungan negara yang tepat, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi dan persatuan supaya dapat tercipta kehidupan yang sejahtera.
NAMA : ELISA AGUSTINA
NPM : 2216031110
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Hasil analisis video "SUPREMASI HUKUM BAGIAN 1"
NPM : 2216031110
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Hasil analisis video "SUPREMASI HUKUM BAGIAN 1"
Saat ini hukum berperan penting dalam menjaga keberlangsungan perekonomian dan menjamin kesejahteraan bangsa Indonesia. Dasar hukum yang kuat akan mendorong investor untuk berinvestasi dan membuka lapangan kerja. Hal ini tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah dan Lembaga yang terkait harus memperhatikan pentingnya memperbaiki sistem hukum yang ada.
Untuk keragaman budaya dan etnis di Indonesia juga harus diakui dan dipertahankan melalui sistem hukum adil. Sentralisme dan otoritarianisme yang terjadi di masa lalu harus dihindari agar tidak terulang kembali dan mengancam keberagaman bangsa Indonesia. Dalam hal ini, hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga dan memperkuat keberagaman bangsa, serta menjamin hak dan perlindungan seluruh individu di Indonesia.
Ketika hukum diterapkan dengan benar, maka akan dapat menjamin keadilan bagi semua pihak dan menghindari konflik yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, peran hukum sebagai pengaman terbaik untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia tidak dapat diabaikan. Peningkatan kualitas hukum dan penegakan hukum yang baik akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan negara Indonesia.
Untuk keragaman budaya dan etnis di Indonesia juga harus diakui dan dipertahankan melalui sistem hukum adil. Sentralisme dan otoritarianisme yang terjadi di masa lalu harus dihindari agar tidak terulang kembali dan mengancam keberagaman bangsa Indonesia. Dalam hal ini, hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga dan memperkuat keberagaman bangsa, serta menjamin hak dan perlindungan seluruh individu di Indonesia.
Ketika hukum diterapkan dengan benar, maka akan dapat menjamin keadilan bagi semua pihak dan menghindari konflik yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, peran hukum sebagai pengaman terbaik untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia tidak dapat diabaikan. Peningkatan kualitas hukum dan penegakan hukum yang baik akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan negara Indonesia.