Nama : Kevin Yuriko Hartanto
NPM : 22162031106
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis Jurnal

Judul : SEMANGAT BELA NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 ( THE NATIONAL SPIRIT OF DEFENSE IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC)

Bela Negara merupakan konsep yang merujuk pada tanggung jawab setiap warga negara terhadap keutuhan dan keamanan negara. Bela Negara melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Konsep Bela Negara mendorong setiap warga negara untuk memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, dan berperan aktif dalam membangun kekuatan nasional.

Semangat Bela Negara merupakan semangat nasionalisme yang mendorong setiap warga negara untuk berperan aktif dalam mempertahankan dan memajukan bangsa serta negara, baik dalam situasi normal maupun dalam kondisi krisis seperti pandemi COVID-19. Dalam konteks pandemi ini, semangat Bela Negara menjadi sangat penting untuk menggalang solidaritas, kerja sama, dan ketahanan nasional. Kesadaran akan semangat Bela Negara menjadi semakin penting di tengah pandemi COVID-19. Setiap warga negara perlu menyadari bahwa mereka memiliki peran yang penting dalam melindungi bangsa dan negara dari dampak negatif pandemi ini. Semangat Bela Negara diwujudkan dalam tindakan konkret seperti patuh terhadap protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Dengan menerapkan protokol kesehatan, setiap individu berperan dalam melindungi dirinya sendiri dan orang lain dari penyebaran virus. Semangat Bela Negara juga mendorong masyarakat untuk membantu mereka yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi. Dalam situasi sulit ini, saling membantu dan berbagi menjadi sangat penting untuk menjaga kestabilan sosial. Solidaritas antarwarga menjadi landasan semangat Bela Negara di tengah pandemi. Mengedepankan kepentingan bersama dan memahami bahwa kesehatan dan kesejahteraan setiap individu berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu, Semangat Bela Negara juga memotivasi para tenaga medis dan petugas kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanganan pandemi. Mereka merupakan pahlawan yang rela berjuang dan mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam semangat Bela Negara, setiap warga negara juga diharapkan menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan merupakan upaya untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga kesehatan publik.

Jadi, Melalui konsep Bela Negara diharapkan tercipta kesadaran kolektif dan semangat kerja sama dalam menjaga keamanan, kebersihan , dan keutuhan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh warga negara, negara akan memiliki kekuatan yang solid dalam menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar. Oleh karena itu, Bela Negara menjadi penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara dalam menghadapi berbagai perubahan dan ancaman global yang terus berkembang.

Nama : Kevin Yuriko Hartanto
NPM : 2216031106
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis Video : Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan keuletan, keterampilan, ketangguhan dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Ancaman yang muncul kepada ketahanan nasional ini nantinya ada yang bersifat langsung, tidak langsung, luar dan dalam.

Ancaman unsur TRI GATRA
a) Lokasi dan posisi geografis
b) Keadaan dan kekayaan alam
c) Kemampuan penduduk

Perwujudan Aspek Alamiah (Tri Gatra)
A. Lokasi dan posisi geografis : peningkatan potensi laut dan darat posisi dengan negara tetangga
B. Sumberdaya alam : kesadaran nasional pemanfaatan kekayaan alam
C. Keadaan dan kemampuan arus penduduk : pendidikan

Ancaman unsur PANCA GATRA
A. Ideologi
B. Politik
C. Ekonomi
D. Sosbud
E. Hankam

Perwujudan Aspek sosial (Panca Gatra)
A. Ideologi : rangkaian nilai mampu menampung aspirasi
B. Politik : Demokrasi : keseimbangan input dan output
C. Ekonomi : sarana, modal, TK, teknologi
D. Sosial budaya : tradisi, pendidikan, kepemimpinan
E. Hankam : partisipasi dan kesadaran masyarakat

Maka dari itu untuk melawan ancaman dari unsur Tri Gatra dan Pancagatra membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Dengan memperkuat demokrasi, mendorong dialog, kerjasama, serta mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif, maka kita dapat menghadapi dan mengatasi ancaman tersebut dengan efektif.

NAMA : Kevin Yuriko Hartanto
NPM : 2216031106
KELAS : Reguler B
PRODI : S1 Ilmu Komunikasi

NAMA : Kevin Yuriko Hartanto
NPM : 2216031106
KELAS : Reguler B
PRODI : S1 Ilmu Komunikasi

Nama : Kevin Yuriko Hartanto
NPM : 2216031106
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi


A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Hak asasi manusia yaitu seperangkat hak mutlak yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan yang harus dihormati oleh berbagai pihak baik diri sendiri, masyarakat lain maupun negara dan pemerintahan. Dalam artikel tersebut menyatakan bahwa beberapa lembaga mencatat kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Penegakan HAM di Indonesia seharusnya bisa lebih ditingkatkan dan ditegakkan oleh pemerintah. Hal positif yang dapat saya ambil melalui artikel tersebut adalah Indonesia masih terus berusaha melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab : Demokrasi Indonesia memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Budaya Indonesia yang beragam menjadi landasan bagi prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan dalam sistem politik negara ini. nilai-nilai adat istiadat seperti musyawarah dan mufakat telah menjadi bagian dari budaya politik Indonesia sejak zaman dahulu. Prinsip ini tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui musyawarah, berbagai pandangan dan pendapat yang beragam dapat disampaikan, dan melalui mufakat, kesepakatan bersama dapat dicapai.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa yaitu cerminan dari budaya religius masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama. Prinsip ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara nilai-nilai agama dan tata kelola negara. Dalam demokrasi Indonesia, kebebasan beragama dan kebebasan menyampaikan pendapat serta kepentingan warga negara haruslah tetap dijaga, sambil tetap mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini terus berupaya untuk mencerminkan komitmen terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara resmi diakui sebagai landasan bagi praktik demokrasi di negara ini. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kesetaraan, tercermin dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. UUD NRI 1945 juga menjadi panduan utama dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. UUD ini menjamin kemerdekaan dan hak asasi manusia, serta menyediakan landasan hukum untuk pemilihan umum yang demokratis. Dalam praktiknya, Indonesia telah mengadakan pemilihan umum secara teratur, memungkinkan partisipasi politik dari berbagai kelompok masyarakat. Lalu, Indonesia juga telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penghormatan hak asasi manusia. Negara ini telah mengadopsi dan menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang melindungi hak-hak dasar warganya, termasuk kebebasan berpendapat, hak asosiasi, dan hak atas kebebasan beragama. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam kerja sama internasional dalam upaya meningkatkan pemahaman dan perlindungan hak asasi manusia.
Namun demikian, masih ada beberapa tantangan dan permasalahan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Misalnya, beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia masih perlu ditangani dengan lebih baik untuk memastikan keadilan bagi semua individu serta adanya ketimpangan sosial, korupsi, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan juga merupakan tantangan dalam mencapai demokrasi yang lebih inklusif. Untuk memperkuat praktik demokrasi perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah, lembaga swadaya, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun institusi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah tidak dapat menerima keputusan tersebut. Karena sebagai wakil rakyat anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai perwakilan rakyat dan menjalankan tugasnya dengan integritas, transparansi, dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat yang mereka wakili. Anggota parlemen harus mendasarkan keputusan dan tindakan mereka pada aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat. Mereka harus aktif berinteraksi dengan konstituen mereka, mendengarkan masukan serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Jika anggota parlemen mengabaikan aspirasi rakyat dan melaksanakan agenda politik mereka sendiri, ini mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh pemilih dan merusak prinsip dasar demokrasi.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Pendapat saya mengenai pemimpin atau pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik seperti ini sering kali menggunakan retorika yang kuat dan mengandalkan kepercayaan yang sudah terlanjur dipupuk dalam masyarakat untuk mengendalikan dan memanipulasi massa. Mereka mungkin mampu mempengaruhi rakyat dengan cara yang sangat efektif. Tetapi pada akhirnya, hal ini merugikan hak asasi manusia dan mengancam demokrasi. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan dan pandangan yang berbeda, serta kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya tanpa takut akan represi atau pembatasan. Ketika pemimpin menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi orang-orang agar setia dan patuh, mereka melanggar hak asasi manusia dasar ini. Praktik semacam ini juga berdampak negatif terhadap demokrasi. Demokrasi membutuhkan partisipasi yang aktif, informasi yang transparan, dan debat yang terbuka. Namun, ketika pemimpin menggunakan kharisma mereka untuk mempengaruhi dan memanipulasi emosi rakyat, proses demokratis tersebut menjadi terdistorsi. Rakyat cenderung mengikuti pemimpin tanpa mempertimbangkan secara kritis tujuan atau tindakan yang diambil, yang dapat mengancam proses pengambilan keputusan yang adil dan berkelanjutan.