Muslih Awwab
2216031133
Reg A
2216031133
Reg A
Posts made by Muslih Awwab
Muslih Awwab
2216031133
Reg A
1. Tanggapan saya terhadap isi pesan tersebut adalah saya sependapat dengan Wali Kota Surabaya Ibu Risma bahwa upaya mendorong anak-anak untuk melakukan aksi unjuk rasa melibatkan kekerasan. Selain itu, mereka tidak mengerti. Walikota Surabaya juga protes keras, dan juga ada undang-undang perlindungan anak. Walikota pada dua periode tersebut juga mengajak semua pihak untuk ikut serta menjaga kebahagian kota, misalnya dengan merusak fasilitas.Hal positif yang dapat dipetik dari pemberitaan di atas adalah perlu adanya edukasi dan pengawasan kepada orang tua dan masyarakat terkait upaya Walikota Surabaya yaitu. anak-anak yang tidak terlibat dalam protes omnibus law di Surabaya dan dilestarikan. keadaan kota agar tidak ada anak kecil yang menjadi korban.
2. Menurut saya, solusi yang harus dilakukan adalah ketika kita hendak menyampaikan aspirasi, maka kita harus bisa lapang dada ketika aspirasi atau pendapat kita belum diterima oleh masyarakat umum. Selain itu juga diperlukannya Rapat Besar atau musyawarah mufakat bersama yang bersangkutan untuk mencari solusi terkait hal yang ingin diselesaikan.
3. Kewajiban dasar manusia adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seluruh manusia, yang apabila tidak dilakukan maka hak asasi manusia tidak bisa ditegakkan dan terlaksana. Dengan melakukan kewajiban dasar manusia, bukan berarti hak akan dibatasi. Sebab, hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Setiap orang memiliki kewajiban melindungi setiap hak asasi manusia dan setiap orang juga memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh orang lain.
2216031133
Reg A
1. Tanggapan saya terhadap isi pesan tersebut adalah saya sependapat dengan Wali Kota Surabaya Ibu Risma bahwa upaya mendorong anak-anak untuk melakukan aksi unjuk rasa melibatkan kekerasan. Selain itu, mereka tidak mengerti. Walikota Surabaya juga protes keras, dan juga ada undang-undang perlindungan anak. Walikota pada dua periode tersebut juga mengajak semua pihak untuk ikut serta menjaga kebahagian kota, misalnya dengan merusak fasilitas.Hal positif yang dapat dipetik dari pemberitaan di atas adalah perlu adanya edukasi dan pengawasan kepada orang tua dan masyarakat terkait upaya Walikota Surabaya yaitu. anak-anak yang tidak terlibat dalam protes omnibus law di Surabaya dan dilestarikan. keadaan kota agar tidak ada anak kecil yang menjadi korban.
2. Menurut saya, solusi yang harus dilakukan adalah ketika kita hendak menyampaikan aspirasi, maka kita harus bisa lapang dada ketika aspirasi atau pendapat kita belum diterima oleh masyarakat umum. Selain itu juga diperlukannya Rapat Besar atau musyawarah mufakat bersama yang bersangkutan untuk mencari solusi terkait hal yang ingin diselesaikan.
3. Kewajiban dasar manusia adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seluruh manusia, yang apabila tidak dilakukan maka hak asasi manusia tidak bisa ditegakkan dan terlaksana. Dengan melakukan kewajiban dasar manusia, bukan berarti hak akan dibatasi. Sebab, hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Setiap orang memiliki kewajiban melindungi setiap hak asasi manusia dan setiap orang juga memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh orang lain.
Nama : Muslih Awwab
NPM : 2216031133
Kelas : Reg C
Kewenangan penuh menguji peraturan perundangan dalam satu atap di MK menjadi bukti bahwa kekuatan-kekuatan politik dalam DPR dan Pemerintah tidak menginginkan MK memiliki pengaruh kuat untuk meredam mereka, sehingga berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter.
Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK.
Salah satunya dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang menyatakan Pasal 50 UU MK yang mengatur bahwa UU yang dapat diujikan adalah UU yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945 tidak mengikat secara hukum.
Sehingga dengan pengalaman tersebut, MK berwenang untuk menguji UU yang membentuk kelembagaan mereka.
Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu :
1) Konstitusi tertulis dan
2) Konstitusi tak tertulis.
Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.
Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu, salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah :
1.Kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif).
2.ekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif).
3.Kekuasaan kehakiman (yudikatif).
Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam buku karangannyaStaatsrecht over Zee. Ia membagi kekuasaan menjadi empat macam yaitu :
1.Pemerintahan (bestuur)
2.Perundang-undangan
3.Kepolisian
4.Pengadilan.
Konstitusi indonesia telah mengalami beberapa perubahan yaitu :
1. UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan)
18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17
Agustus hanya berlaku di wilayah RI
Proklamasi
2. Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17Agustus 1950
3. UUDS 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
4. UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama) 5 Juli 1959 sampai dengan 1965
5. UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru) 1966 sampai dengan 1998
NPM : 2216031133
Kelas : Reg C
Kewenangan penuh menguji peraturan perundangan dalam satu atap di MK menjadi bukti bahwa kekuatan-kekuatan politik dalam DPR dan Pemerintah tidak menginginkan MK memiliki pengaruh kuat untuk meredam mereka, sehingga berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter.
Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK.
Salah satunya dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang menyatakan Pasal 50 UU MK yang mengatur bahwa UU yang dapat diujikan adalah UU yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945 tidak mengikat secara hukum.
Sehingga dengan pengalaman tersebut, MK berwenang untuk menguji UU yang membentuk kelembagaan mereka.
Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu :
1) Konstitusi tertulis dan
2) Konstitusi tak tertulis.
Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.
Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu, salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah :
1.Kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif).
2.ekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif).
3.Kekuasaan kehakiman (yudikatif).
Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam buku karangannyaStaatsrecht over Zee. Ia membagi kekuasaan menjadi empat macam yaitu :
1.Pemerintahan (bestuur)
2.Perundang-undangan
3.Kepolisian
4.Pengadilan.
Konstitusi indonesia telah mengalami beberapa perubahan yaitu :
1. UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan)
18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17
Agustus hanya berlaku di wilayah RI
Proklamasi
2. Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17Agustus 1950
3. UUDS 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
4. UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama) 5 Juli 1959 sampai dengan 1965
5. UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru) 1966 sampai dengan 1998
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776#:~:text=Perubahan%20itu%20dilakukan%20karena%20Majelis,1945%20secara%2