NAMA : MUHAMMAD ABDURRAHMAN SIDIQ
NPM : 2216031004
KELAS : REG B
PRODI : Ilmu Komunikasi
NPM : 2216031004
KELAS : REG B
PRODI : Ilmu Komunikasi
Posts made by MUHAMMAD ABDURRAHMAN SIDIQ
NAMA : MUHAMMAD ABDURRAHMAN SIDIQ
NPM : 2216031004
KELAS : REG B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031004
KELAS : REG B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
NAMA : MUHAMMAD ABDURRAHMAN SIDIQ
NPM : 2216031004
KELAS : REG B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031004
KELAS : REG B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
NAMA : MUHAMMAD ABDURRAHMAN SIDIQ
NPM : 2216031004
KELAS : REG B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Penegakan Hukum di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius. Banyak sekali kasus yang di tangani dengan menguntungkan salah satu pihak. Mulai dari kasus pembunuhan hingga kasus korupsi. hal seperti ini terlihat sudah sering terjadi di Indonesia. Kebijakan-Kebijakan di Indonesia banyak sekali yang hanya menguntungkan pihak yang memiliki uang. Kegiatan KKN sangat sering terjadi bahkan dalam persidangan kasus korupsi pun ada upaya suap kepada hakim untuk meringankan hukuman. Sudah sewajarnya hal-hal seperti ini di lihat secara serius oleh pemerintah pusat.
Indonesia sendiri merupakan negara hukum. kita memperoleh keadilan dengan adanya hukum. hukum mengatur kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Bayangkan jika hukum yang menjadi dasar keadilan dapat dimanfaatkan oleh segelintir pihak. Pasti akan terjadi banyak sekali ketidak tepatan dalam penetaoan hukum. hukum yang harusnya memberikan keadilan malah di buat menjadi alat pemenuh inginan. Sudah saatnya pemerintah meninjau kebijakan-kebijakan yang mereka pernah buat terutama di bidang hukuman bagi koruptor.
NPM : 2216031004
KELAS : REG B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Penegakan Hukum di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius. Banyak sekali kasus yang di tangani dengan menguntungkan salah satu pihak. Mulai dari kasus pembunuhan hingga kasus korupsi. hal seperti ini terlihat sudah sering terjadi di Indonesia. Kebijakan-Kebijakan di Indonesia banyak sekali yang hanya menguntungkan pihak yang memiliki uang. Kegiatan KKN sangat sering terjadi bahkan dalam persidangan kasus korupsi pun ada upaya suap kepada hakim untuk meringankan hukuman. Sudah sewajarnya hal-hal seperti ini di lihat secara serius oleh pemerintah pusat.
Indonesia sendiri merupakan negara hukum. kita memperoleh keadilan dengan adanya hukum. hukum mengatur kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Bayangkan jika hukum yang menjadi dasar keadilan dapat dimanfaatkan oleh segelintir pihak. Pasti akan terjadi banyak sekali ketidak tepatan dalam penetaoan hukum. hukum yang harusnya memberikan keadilan malah di buat menjadi alat pemenuh inginan. Sudah saatnya pemerintah meninjau kebijakan-kebijakan yang mereka pernah buat terutama di bidang hukuman bagi koruptor.
NAMA : MUHAMMAD ABDURRAHMAN SIDIQ
NPM : 2216031004
KELAS : REG B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Supremasi hukum
Hukum muncul untuk menata kehidupan bangsa dan negara. Sedari awal hukum sudah ada di dunia ini dan terus mengalami perubahan mulai dari hukum alam yang sederhana hingga hukum modern sekarang ini yang sangat komplek. Penerapan hukum sendiri di perlukan untuk mengatur mayarakat agar lebih teraarah dalam kehidupan. Contohnya dalam kehidupan modern hukum menjadi penata sosial politik di tengah tengah dunia dan kehidupan yang semakin komplek.
Diharapkan dalam penegakan hukum tidak terjadi yang namanya pasal karet atau pasal pasal yang biasanya di buat hanya untuk menguntungkan pihak yang memiliki kuasa saja. Hal – hal seperti ini seharusnya lebih di perhatikan agar penerapan hukum di Indonesia bisa lebih efektif dan berjalan dengan baik.
NPM : 2216031004
KELAS : REG B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Supremasi hukum
Hukum muncul untuk menata kehidupan bangsa dan negara. Sedari awal hukum sudah ada di dunia ini dan terus mengalami perubahan mulai dari hukum alam yang sederhana hingga hukum modern sekarang ini yang sangat komplek. Penerapan hukum sendiri di perlukan untuk mengatur mayarakat agar lebih teraarah dalam kehidupan. Contohnya dalam kehidupan modern hukum menjadi penata sosial politik di tengah tengah dunia dan kehidupan yang semakin komplek.
Diharapkan dalam penegakan hukum tidak terjadi yang namanya pasal karet atau pasal pasal yang biasanya di buat hanya untuk menguntungkan pihak yang memiliki kuasa saja. Hal – hal seperti ini seharusnya lebih di perhatikan agar penerapan hukum di Indonesia bisa lebih efektif dan berjalan dengan baik.