Nama : Bayu Arga Whisnutama
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut!
Positifnya, artikel ini menyadarkan masyarakat bahwa terdapat UU lain yang juga dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia, yaitu Revisi UU MK. Ini mengingatkan masyarakat agar tetap kritis terhadap semua peraturan yang diterapkan di Indonesia dan memperhatikan proses pembentukan UU secara keseluruhan.

Namun, artikel ini juga menunjukkan bahwa proses pembentukan UU tidak selalu mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi dan partisipasi publik. Ini menunjukkan bahwa masih ada hal-hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara Indonesia, terutama dalam hal memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan menjamin kebebasan dan hak rakyat untuk mengajukan pendapat mereka kepada wakil rakyat dan pemerintah.

2. Apa sebenernya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya indonesia dengan adanya uu nri 1945?
Konstitusi adalah seperangkat aturan dan prinsip dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mengatur pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Konstitusi bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi sistem pemerintahan, menjaga kestabilan dan keamanan politik, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.

Pentingnya konstitusi bagi sebuah negara seperti Indonesia adalah karena konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan dan memberikan perlindungan bagi hak-hak dasar warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Konstitusi juga memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan kebijakan publik, menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta memberikan panduan bagi pembentukan dan pelaksanaan undang-undang. Konstitusi juga menjadi dasar bagi kebijakan dan keputusan pemerintah dalam berbagai hal, seperti pemberian hak suara dan hak-hak warga negara lainnya, pembentukan kebijakan ekonomi dan sosial, serta mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, konstitusi merupakan dasar hukum yang sangat penting bagi suatu negara, termasuk Indonesia, karena menentukan bentuk dan karakteristik dari sistem pemerintahan, menjamin hak asasi manusia, dan menentukan batasan kekuasaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
1. Melanggar hak asasi manusia
2. Melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers
3. Melakukan tindakan korupsi
4. Membuat kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu
5. Mencampuri independensi lembaga pengadilan
6. Menyalahgunakan kewenangan dan merugikan kepentingan umum

Dalam kasus-kasus tersebut, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pihak yang melakukan pelanggaran yang lebih berat, seperti tindakan korupsi yang merugikan negara, harus diberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Namun, jika pelanggaran yang dilakukan terbilang ringan, maka bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dan melakukan tindakan pemulihan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Nama : Bayu Arga Whisnutama
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A

Nama : Bayu Arga Whisnutama
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A

Bangsa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi karena berbagai faktor seperti perkembangan zaman, perkembangan politik, serta kondisi sosial ekonomi dan politik yang berubah. Perubahan konstitusi dilakukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan peraturan dan prinsip dasar yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

Periode pertama perubahan konstitusi terjadi pada masa kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 1945, 1949, dan 1950. Konstitusi pertama Indonesia yang diundangkan pada 18 Agustus 1945 adalah hasil dari persiapan sejak masa penjajahan Jepang dan menyatakan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, beberapa perubahan dilakukan pada tahun 1949 dan 1950, di mana Indonesia memutuskan untuk mengadopsi sistem demokrasi parlementer dan membentuk negara federal. Perubahan konstitusi ini dilakukan karena situasi politik saat itu mengalami ketidakstabilan dan adanya permintaan dari beberapa negara bagian untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Periode kedua perubahan konstitusi terjadi pada era reformasi, yaitu pada 1999, 2002, dan 2010. Konstitusi tahun 1945 masih digunakan sebagai dasar hukum Indonesia pada masa orde baru, namun konstitusi tersebut banyak diubah oleh pemerintahan tersebut untuk memperkuat kekuasaan presiden. Setelah era reformasi dimulai pada tahun 1998, Indonesia melakukan perubahan konstitusi untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan. Beberapa perubahan terpenting termasuk penghapusan kekuasaan presiden untuk membubarkan parlemen, memperkuat hak-hak asasi manusia, dan menghapus kewenangan militer dalam kebijakan sipil. Perubahan konstitusi pada era reformasi dilakukan dengan tujuan untuk menghapuskan praktik otoritarianisme yang terjadi pada masa orde baru dan memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia.

Referensi:
Al Farisi, M. (2017). Konstitusi Indonesia: Perkembangan dan Perubahan. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 11(2), 95-109. doi:10.30641/jihi.v11i2.543

Nama : Bayu Arga Whisnutama
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A

Nama : Bayu Arga Whisnutama
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Tanggapan saya terhadap isi berita tersebut adalah sangat positif. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dengan tegas dan bijak meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Surabaya. Hal ini menunjukkan keprihatinan Risma terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Anak-anak belum memahami sepenuhnya situasi politik dan perdebatan rumit yang terkait dengan Omnibus Law, dan oleh karena itu mereka tidak seharusnya dilibatkan dalam aksi demonstrasi yang berisiko. Risma juga menyoroti UU Perlindungan Anak, dan menekankan bahwa eksploitasi anak dalam aksi demonstrasi merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.
Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah bahwa pemimpin daerah seperti Tri Rismaharini memperhatikan hak dan keselamatan anak-anak dalam konteks politik dan sosial. Ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah berkomitmen untuk melindungi anak-anak dan memperhatikan kepentingan mereka. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini adalah bagian dari kewajiban kita semua untuk memastikan bahwa hak-hak anak-anak dihormati dan bahwa mereka dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan penindasan.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Menurut saya adalah dengan cara berkoordinasi dengan pihak keamanan, dan juga menggunakan bahasa yang sopan dan santun, bersikap tenang dan bijak, dan menggunakan hak asasi manusia dengan bijak.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban dasar manusia adalah serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak asasi yang sama. Kewajiban dasar manusia mencakup hal-hal seperti:
1. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain
2. Kewajiban untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun
3. Kewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan
4. Kewajiban untuk menghormati hukum dan tata tertib yang berlaku
5. Kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup yang baik
6. Kewajiban untuk membantu orang lain yang membutuhkan.
Menjalankan kewajiban dasar manusia tidak berarti bahwa hak asasi manusia harus dibatasi. Sebaliknya, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi, dan kewajiban dasar manusia dapat membantu memastikan bahwa hak asasi manusia tersebut tidak disalahgunakan atau digunakan untuk merugikan orang lain. Oleh karena itu, kewajiban dasar manusia dan hak asasi manusia saling melengkapi dan harus diterapkan secara seimbang dan proporsional.