Nama: Galuh Andini
NPM: 2216031139
Kelas: Reguler A
NPM: 2216031139
Kelas: Reguler A
Kiriman dibuat oleh Galuh Andini
Nama: Galuh Andini
NPM: 2216031139
Kelas: Reguler A
Post Test 'Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode periode perubahan tersebut'
Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan
menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang
kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi choosakai.
Keadaan yang mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia juga berasal dari internal (dalam
negeri) yang beraneka ragam desakan dalam hal menjalankan sistem ketatanegaraan, namun hal itu juga
akibat dari faktor eksternal, yaitu perubahan dari negara Serikat kembali ke NKRI, untuk mengelabui
Belanda maka UUD yang dipergunakanpun tidak menggunakan UUD 1945 tetapi menggunakan UUDS
1950. Akibat dari perubahan konstitusi maka berubah pula sistem ketatanegaraan Indonesia.
Berikut periode-periode perubahan konstitusi di Indonesia:
1. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang
Dasar 1945.
Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau
Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI,
kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada masa ini terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan konskwen, sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945.
2. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).
Pada tahun 1949 berubahlah konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), maka berubah pula bentuk Negara Kesatuan
menjadi negara Serikat (federal), yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula
berdiri sendiri-sendiri kemudian mengadakan ikatan kerja sama secara efektif, atau dengan kata lain
negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian. Namun demikian pada konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat UUD RIS.
3. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar
Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).
Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas ekskutif dipertanggung jawabkan oleh Menteri-Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR.
4. Periode 5 Juli 1959-19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945.
Pada periode ini UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekrit Prsiden tanggal 5 Juli 1959. Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan, Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu Menteri-Menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial.
5. Periode 19 Oktober 1999-10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan
Undang-Undang Dasar 1945
Pada periode ini UUD 1945 mengalami perubahan sampai empat kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di Negara Indonesia. Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002, maka naskah resmi UUD 1945 terdiri atas lima bagian, yaitu UUD 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan UUD 1945 kesatu, kedua , ketiga dan keempat, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental/dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Periode 10 Agustus 2002-sekarang masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945, setelah
mengalami perubahan.
Pada periode ini perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup, tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang UUD waktu itu, yaitu
sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana dibawah penjajahan Jepang.
Sumber:
Putra, Y, E. Perkembangan Konstitusi Indonesia. https://osf.io/ksgdq/download/?format=pdf. Diakses pada 17 Maret 2023 pukul 14.40
NPM: 2216031139
Kelas: Reguler A
Post Test 'Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode periode perubahan tersebut'
Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan
menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang
kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi choosakai.
Keadaan yang mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia juga berasal dari internal (dalam
negeri) yang beraneka ragam desakan dalam hal menjalankan sistem ketatanegaraan, namun hal itu juga
akibat dari faktor eksternal, yaitu perubahan dari negara Serikat kembali ke NKRI, untuk mengelabui
Belanda maka UUD yang dipergunakanpun tidak menggunakan UUD 1945 tetapi menggunakan UUDS
1950. Akibat dari perubahan konstitusi maka berubah pula sistem ketatanegaraan Indonesia.
Berikut periode-periode perubahan konstitusi di Indonesia:
1. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang
Dasar 1945.
Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau
Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI,
kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada masa ini terbukti bahwa konstitusi belum dijalankan secara murni dan konskwen, sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945.
2. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).
Pada tahun 1949 berubahlah konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), maka berubah pula bentuk Negara Kesatuan
menjadi negara Serikat (federal), yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula
berdiri sendiri-sendiri kemudian mengadakan ikatan kerja sama secara efektif, atau dengan kata lain
negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian. Namun demikian pada konstitusi RIS ini juga belum dilaksanakan secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat UUD RIS.
3. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar
Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).
Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas ekskutif dipertanggung jawabkan oleh Menteri-Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR.
4. Periode 5 Juli 1959-19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945.
Pada periode ini UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekrit Prsiden tanggal 5 Juli 1959. Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan, Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu Menteri-Menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial.
5. Periode 19 Oktober 1999-10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan
Undang-Undang Dasar 1945
Pada periode ini UUD 1945 mengalami perubahan sampai empat kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di Negara Indonesia. Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002, maka naskah resmi UUD 1945 terdiri atas lima bagian, yaitu UUD 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan UUD 1945 kesatu, kedua , ketiga dan keempat, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental/dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Periode 10 Agustus 2002-sekarang masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945, setelah
mengalami perubahan.
Pada periode ini perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup, tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang UUD waktu itu, yaitu
sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana dibawah penjajahan Jepang.
Sumber:
Putra, Y, E. Perkembangan Konstitusi Indonesia. https://osf.io/ksgdq/download/?format=pdf. Diakses pada 17 Maret 2023 pukul 14.40
Ilmu Komunikasi A genap 2023 -> PRETEST
oleh Galuh Andini -
Nama: Galuh Andini
NPM: 2216031139
Kelas: Reguler A
Analisis Soal
1. -Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut ialah masyarakat sadar akan hal yang berbahaya dari perubahan Undanh-Undang tersebut dan juga masyarakat turut menyuarakan aspirasi yang belum tersampaikan sebelumnya.
-Menurut saya hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara ialah pada aparat pemerintahan atau DPR ketika merencanakan atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan negara seperti pada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja sebaiknya lebih mendengarkan tentang aspirasi masyarakat apakah mereka setuju atau tidak, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.
2. Hakikat dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara ialah pada hakikatnya konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Konstitusi menjadi suatu pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa berwenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
3. Menurut saya, perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yang sering saya dengar sehari-hari yaitu Korupsi. Perilaku korupsi layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perilakunya, karena perbuatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara.
Perilaku tersebut dapat diberi kesempatan untuk memperbaikinya setelah diberi hukuman yang setimpal, dikeluarkan dari pekerjaannya, dan hal yang sangat penting yaitu perlunya kesadaran dari dalam diri untuk berbuat yang lebih baik dari sebelumnya.
Contoh kasus korupsi di Indonesia yang terbesar yaitu Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 78 triliun. Surya Darmadi dijatuhi vonis 15 tahun penjara setelah sebelumnya dituntut penjara seumur hidup pada sidang putusan kasus korupsi alih fungsi lahan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
NPM: 2216031139
Kelas: Reguler A
Analisis Soal
1. -Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut ialah masyarakat sadar akan hal yang berbahaya dari perubahan Undanh-Undang tersebut dan juga masyarakat turut menyuarakan aspirasi yang belum tersampaikan sebelumnya.
-Menurut saya hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara ialah pada aparat pemerintahan atau DPR ketika merencanakan atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan negara seperti pada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja sebaiknya lebih mendengarkan tentang aspirasi masyarakat apakah mereka setuju atau tidak, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.
2. Hakikat dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara ialah pada hakikatnya konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Konstitusi menjadi suatu pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa berwenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
3. Menurut saya, perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yang sering saya dengar sehari-hari yaitu Korupsi. Perilaku korupsi layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perilakunya, karena perbuatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara.
Perilaku tersebut dapat diberi kesempatan untuk memperbaikinya setelah diberi hukuman yang setimpal, dikeluarkan dari pekerjaannya, dan hal yang sangat penting yaitu perlunya kesadaran dari dalam diri untuk berbuat yang lebih baik dari sebelumnya.
Contoh kasus korupsi di Indonesia yang terbesar yaitu Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 78 triliun. Surya Darmadi dijatuhi vonis 15 tahun penjara setelah sebelumnya dituntut penjara seumur hidup pada sidang putusan kasus korupsi alih fungsi lahan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nama: Galuh Andini
Npm: 2216031139
Kelas: Reguler A
Npm: 2216031139
Kelas: Reguler A
Nama : Galuh Andini
NPM : 2216031139
Kelas : Reguler A
Analisis Video
Indonesia dibagi menjadi 4 Republik. Republik pertama ialah yang di proklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan konstitusi nya disahkan pada 18 Agustus 1945. Republik ke-2 yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS), konstitusinyapun tetap RIS. Republik ke-3 Indonesia berubah menjadi negara kesatuan, yang masih sementara UUD nya atau UUDS 1950. Pada tahun 1956, dibentuknya konstituante, tugasnya yaitu menyusun konstitusi baru. Tetapi tidak berhasil karena perdebatan antara Islam dan kebangsaan. Republik ke-4 yaitu pada tahun 1959, kembali memberlakukan dekrit presiden dan berlaku kembali UUD 1945. Bedanya UUD yang dulu dengan yang berlaku kembali pada tahun 1959 yaitu pada penjelasannya. UUD yang berlaku kembali terdapat penjelasan di bagian lampirannya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi. Perubahnnya disebut dengan adentum (Lampiran). Metode yang digunakan dalam perubahan ini yaitu metode Amerika.
Yang jadi pegangan kita sekarang ini ialah Naskah UUD 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah dengan 4 lampirannya.
NPM : 2216031139
Kelas : Reguler A
Analisis Video
Indonesia dibagi menjadi 4 Republik. Republik pertama ialah yang di proklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan konstitusi nya disahkan pada 18 Agustus 1945. Republik ke-2 yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS), konstitusinyapun tetap RIS. Republik ke-3 Indonesia berubah menjadi negara kesatuan, yang masih sementara UUD nya atau UUDS 1950. Pada tahun 1956, dibentuknya konstituante, tugasnya yaitu menyusun konstitusi baru. Tetapi tidak berhasil karena perdebatan antara Islam dan kebangsaan. Republik ke-4 yaitu pada tahun 1959, kembali memberlakukan dekrit presiden dan berlaku kembali UUD 1945. Bedanya UUD yang dulu dengan yang berlaku kembali pada tahun 1959 yaitu pada penjelasannya. UUD yang berlaku kembali terdapat penjelasan di bagian lampirannya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi. Perubahnnya disebut dengan adentum (Lampiran). Metode yang digunakan dalam perubahan ini yaitu metode Amerika.
Yang jadi pegangan kita sekarang ini ialah Naskah UUD 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah dengan 4 lampirannya.