NAMA : HAMMIM FALIQ FAZA
NPM : 2216031079
KELAS : REG C

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal. Menurut sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945, atau hanya dalam waktu 49 (empat puluh sembilan) hari kerja. Karena disusun dalam waktu yang cukup singkat dan dalam suasana yang kurang memungkinkan, maka oleh penyusunnya dikatakan bahwa UUD 1945 adalah UUD kilat. Faktor internal dan eksternal pun turut berkontribusi dalam perubahan konstitusi negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam proses sejarahnya telah melalui 4 tahapan perubahan yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 (dengan periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949); Undang-Undang Dasar RIS (dengan periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950); Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 (dengan periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959); Kembali ke UUD 1945 (dengan periode 5 Juli 1959 – sekarang).


Sumber Referensi:
Ivana, S. (2017). Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen. Jurnal UBELAJ, 1 (1), 30-55.

NAMA : HAMMIM FALIQ FAZA
NPM : 2216031079
KELAS : REG C


1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang didapat dari artikel menurut saya adalah mengetahui tentang UU MK, UU cipta kerja. Serta dapat mengetahui tentang pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96). Hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut adalah permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK. UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Serta masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Setelah itu pada 5 Juli 1959 tercetus Dekrit Presiden, menggantikan UUD Sementara Tahun 1950 untuk kembali menggunakan UUD 1945. untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional yaitu pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Pejabat yang korupsi (koruptor) sangat layak mendapat hukuman yang maksimal karena telah melakukan tindakan yang sangat merugikan orang banyak dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Namun tetap bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, dan merubah segala kekurangannya agar menjadi lebih baik.

NAMA : HAMMIM FALIQ FAZA
NPM : 2216031079
KELAS : REG C

NAMA : HAMMIM FALIQ FAZA
NPM : 2216031079
KELAS : REG C

Analisis Soal :
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Jawab : hal positif yg saya dapatkan dari artikel bahwa pemerintah beruoaya memutus rantai penyebaran covid 19 dengan mengadakan PSBB hal ini di lakukan dengan mengamalkan amanat konstitusi "melindungibsegenap bangsa Indonesia" dimana hal ini menambah wawsan bagi kita bagaimna hak asasi manusia perlu dihormati. Di dlam artikel ada konstitusi yg di langgar yakni pasa 28 ayat (2) UUD NRI 1945 yg menjaminbhak atas informasi dan kebebasan berserikat.

2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
jawab : jelas konstitusi penting bagi suatu negara jika tidka ada konstitusi suatu negara akan hancur berntakan. Konstitusi zendiri sebagai pondasi sekaligus pedoman. Tanpa adanya konstitusi suatu negara tidak akan mencapai tujuan yg selaras dan sesuau harapan masyarakat tidak ada yg mengatur hak². Tentu saja konstitusi efejtif dikarenakan memberikan landasan hukum dan prinsip untuk keputusan dan perlindungan masyarakat.

3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Jawab : menurut saya maraknya persebaran informasi pribadi di karenakan teknologi sangat berkembang. Hal ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat, masyrakat merasa terganggu dan khawatir apapun perlu memfoto ktp jika informasi pribadi tersebar luas informasi itu bisa sja di salah gunakan orang ygmelihat seperti untuk peminjaman online atau di jual ke web-web berbahaya. Seharusnya maslah ini bisa di tindaki karna ada pasal nya yakni UU no. 27 tahun 2022 Pelindungan data pribadi fan pasal 26 ayat 1 UU ITE karna sudah tertera bagi yg menyalahgunakan akan di tindak.

4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Jawab : kita harus teteap menjaga persatuan dan kesatuan, tetapi memang betul masih banyak yg harus di perbaiki seerti penegasan dn penerapan hukum. Transparasi dan perlu di tingkatkanya kualitas pendidikan dn kesehatan fan edukasi bagi masyarakat tetang pentingnya persatuan dn kesatuan

NAMA : HAMMIM FALIQ FAZA
NPM : 2216031079
KELAS : REG C

Undang-udang yang disahkan pada 18 Agustus 1945 memiliki perbedaan dengan Undang- Undang yang berlaku sekarang.
Menunjukan bahwa kita telah mengalami perubahan 4 Republik dari awal proklamasi hingga sekarang. Republik kedua yakni menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dinakaman demikian karena kita memakai undang-undang dasar sementara UUDS 1945, hal ini juga mendorong perubahan konstitusi di Indonesia pada kala itu yang dilimpahkan oleh konstituante sebagai pengubah konstitusu, namun pada pelaksanaanya terjadi perdebatan antara Islam dan kebangsaan itulah yang diperdebatkan Piagam Jakarta akibatnya konstituante tidak berhasil membuat konstitusi dan tahun 59. Kemudian Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 59 yaitu mengganti UUDs dengan UUD 1945 yang mangalami perubahan.

Setelah reformasi sekarang ini, yang menjadi pegangan yaitu naskah UUD 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah empat lampiran yaitu perubahan satu, dua, tiga, dan empat. Sesuai dengan kesepakatan tahun 1999, dalam penulisanya yakni dibintangin pada setiap angka, yang menandakan UUD amandemen ke berapa. banyak orang menafsirkan berarti naskah undang-undang dasar itu tidak ada lagi penjelasan, padahal disepakati bahwa metode yang dipakai bukan metode seperti perubahan konstitusi ala Prancis tapi memakai metode perubahan seperti Amerika dengan lampiran adendum