Nama : Nanda Andiya
NPM : 2215061132
Kelas : PSTID

Proses amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap selama empat kali :

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945)
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949)
3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950)
4. Berlakunya kembali UUD 1945 (5 Juli 1959-sekarang)

Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini telah mengalami beberapa kali perubahan melalui Amandemen, yang terakhir dilakukan pada tahun 2002. Amandemen ini dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain adalah penambahan hak suara bagi rakyat, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara pemerintah pusat dan daerah.

Nama : Nanda Andiya
NPM : 2215061132
Kelas : PSTID

1. Pemerintah dengan cepat melakukan penanganan agar covid tidak menyebar secara luas dengan cara PSBB

2. Negara wajib memiliki konstitusi sebab dengan adanya konstitusi dalam sebuah negara akan membuat hukum dalam negara tersehut sah dan dapat di pertanggung jawabkan oleh setiap orang

3. Masuknya budaya asing ditengah masyarakat menyebabkan jiwa nasionalisme berkurang

4. Persatuan dan kesatuan harus terus dilestarikan karena semakin maju teknologi diabad sekarang semakin banyak warga negara yang enggan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan

Nama : Nanda Andiya
NPM : 2215061132
Kelas : PSTID

Identitas adalah representasi diri
seseorang atau masyarakat melihat dirinya
sendiri dan bagaimana orang lain melihat
mereka sebagai sebuah entitas sosial-budaya.
Dengan demikian, identitas adalah produk
kebudayaan yang berlangsung demikian
kompleks. Identitas dilihat dari aspek waktu
bukanlah suatu wujud yang sudah ada sejak
semula dan tetap bertahan dalam suatu esensi
yang abadi. Sedangkan dilihat dari aspek
ruang juga bukan hanya satu atau tunggal,
tetapi terdiri dari berbagai lapisan identitas.
Lapis-lapis identitas itu tergantung pada
peran-peran yang dijalankan, keadaan
objektif yang dihadapi, serta ditentukan pula
dari cara menyikapi keadaan dan peranPada suatu sisi integrasi terbentuk
kalau ada identitas yang mendukungnya
seperti kesamaan bahasa, kesamaan dalam
nilai sistem budaya, kesamaan cita-cita
politik, atau kesamaan dalam pandangan
hidup atau orientasi keagamaan. Pada pihak
lain, integrasi yang lebih luas hanya
mungkin terbentuk apabila sekelompok
orang menerobos identitasnya dan
mengambil jarak dari segala yang selama ini
dianggap membentuk watak dirinya atau
watak kelompoknya. Dengan demikian ia
meninggalkan identitasnya, yang kemudian
membuka kemungkinan untuk pembentukan
integrasi yang lebih luas. Integrasi nasional terjadi juga akibat
terbentuknya kelompok-kelompok yang
dipersatukan oleh suatu isu bersama, baik
yang bersifat ideologis, ekonomis, maupun
sosial. Misalnya, kelompok pedangang kaki
lima (PKL) membentuk jaringan mereka
ketika menghadapi Perda yang dikeluarkan
Pemda atau ketika mereka harus
menghadapai operasi Satpol PP. Demi
kepentingan tersebut, seorang PKL yang
beretnik Minang akan bersatu dengan PKL-
PKL beretnik lain. Singkat kata, integrasi
pada dasarnya menyatukan lintas identitas
untuk satu kepentingan bersama.

Nama : Nanda Andiya
NPM : 2215061132
Kelas : PSTID

Pengertian identitas nasional adalah gabungan dari berbagai kebudayaan yang berbeda yang membentuk sebuah kesatuan sehingga menjadikan identitas nasional. Pancasila itu sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia dan jadi cerminan dari hakikat identitas nasional kita.
Integrasi nasional adalah penyesuaian unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Faktor pendorong integrasi nasional adalah sejarah, cinta tanah air, keinginan bersatu, rela berkorban dan konsensus nasional yaitu pancasila dan UUD 1945.

Nama : Nanda Andiya
NPM : 2215061132
Kelas : PSTID

Pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban nembela bangsa dan negara. Selain itu, untuk melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, demokratis, berdasarkan Pancasila.
pendidikan kewarganegaraan mengakibatkan warganegara dituntut untuk bisa memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara.
Landasan Ideal dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraaan, landasan ideal memiliki arti bahwa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara, sedangkan landasan hukumnya yaitu pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, pasal 31 ayat 1 tentang Pendidikan, UU no 20 tahun 1982 tentang Pendidikan bela negara, UU no 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian, serta SK Dirjen DIKTI Nomor 43 tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian.