Kiriman dibuat oleh Ragil Saputri

PSTI A dan B Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

oleh Ragil Saputri -
NAMA : Ragil Saputri
NPM : 2215061022
KELAS : PSTI B
PRODI : Teknik Informatika


Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara

Penegakan hukum meliputi hal-hal langsung dan tidak langsung langsung kepada mereka yang terlibat bidang penegakan hukum. Penerapan hukum yang tidak hanya mencakup hukum penegakan hukum, juga termasuk pemeliharaan perdamaian. Adapun orang-orang yang terlibat di dalamnya masalah penegakan hukum di Indonesia termasuk polisi, hakim, jaksa, pengacara dan pemasyarakatan atau penjara.

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil dari teori perlindungan hukum oleh Philip. perlindungan hukum ini memiliki syarat dan ketentuan tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan pendapat sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum yang represif juga adalah hasil dari teori Philip, tapi ini memiliki syarat dan ketentuan berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya.

Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya : hukumnya itu sendiri, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Contoh permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia adalah KKN, kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan pemungutan liar.
Maka dari itu keadilan menjadi salah satu yang harus dibenahi oleh Pemerintah, agar mempunyai kewibawaan Negara dimata rakyat mendapat harkat dan martabatnya

PSTI A dan B Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

oleh Ragil Saputri -
NAMA : Ragil Saputri
NPM : 2215061022
KELAS : PSTI B
PRODI : Teknik Informatika

Supermasi Hukum yang Berkeadilan -bagian 1

Demokrasi dan demoktisasi dengan seiring dengan masa reformasi memberikan tugas rumah karena demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan cara bertumpu pada masa lalu. Partisipasi dan kontrol dari masyarkat terhadapat badan seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif semakin menguat. Di masa lalu telah menenggelamkan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika karena sifat otoriter dan sentralisme. Pluralisme adalah tantangan dalam berhukum.

Tantangan pada masa kini di bidang ekonomi adalah pengangguran, ketimpangan sosial, kemiskinanan. Untuk mengatasi tantangan tersebut hukum adalah peranan penting dalam tulang punggung perekonomian. Selain itu hukum juga sebagai peranan penting dalam berbagai pengaturan. Sesuai dengan kata-kata "Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keterturan." (Albert Einstein)

Hukum berada di poisisi untuk mengatur semua permasalan bukan menjadi peghambat.

PSTI A dan B Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

oleh Ragil Saputri -
NAMA : Ragil Saputri
NPM : 2215061022
KELAS : PSTI B
PRODI : Teknik Informatika

Supermasi Hukum yang Berkeadilan

Hukum dipercaya sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Hukum dibuat sudah seperti hukum modern yang ada pada sekarang. Kehidupan modern membutuhkan strktur hukum baru sesuai dengan kemajuan sekarang ini. Hukum modern menjadi pranata sosial yang penting di tengah-tengah kehidupan modern yang semaki kompleks ini. Sesuai pada UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum untuk terciptanya ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukannya negara hukum yang berbasis tersebut agar terciptanya negara yang mampu membahagiakan rakyatnya.

Sejak masa reformasi 1998 membuka penyelnggaran baru dalam hukm yakni slogan Demokratis (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi). Yang dapat membukan koridor-koridor baru yang bertujuan tidak membiarkan jalannya hukum terlepas dari kontrol masyarakat. Terbentuklah Lembaga Swadaya Masyarakat seperti : ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Pradilan Indonesia). Agar masyarakat ikut serta memantau hukum di Indonesia