Posts made by Muhammad Daffa Adiharsa

Nama : Muhammad Daffa Adiharsa
NPM : 2215012040
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

Wawasan Nusantara

Masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan nusantara dengan mempelajari wawasan nusantara akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Wawasan nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman motivasi dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan keputusan tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan Negara Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu kelompok golongan suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia.

Latar belakang sejarah menjadi penyebab munculnya Wawasan Nusantara, dan upaya memperjuangkan wawasan ini juga dilakukan melalui deklarasi Djuanda ke forum internasional untuk mendapatkan pengakuan dari bangsa lain atau masyarakat internasional. Keputusan PBB dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menjadi landasan hukum untuk wawasan ini dan diatur dalam undang-undang. Dilihat dari sisi sosiologis, wawasan Nusantara menganggap wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan, namun seiring berjalannya waktu, konsepsi wawasan ini juga mencakup pandangan mengenai kesatuan identitas, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sebagai satu bangsa dalam GBHN tahun 1993 dan 1988. Persatuan bangsa diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus.
NAMA : Muhammad Daffa Adiharsa
NPM : 2215012040
KELAS : B
PRODI : S1 Arsitektur

A. Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, dapat disimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih menghadapi banyak tantangan dan pelanggaran. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah kesadaran dan pengakuan bahwa masih ada langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah serta peran penting masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.

B. Dalam konteks nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan akan eksistensi dan peran agama dalam kehidupan masyarakat.

C. Meskipun di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 terdapat prinsip-prinsip yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa isu dan masalah. Beberapa isu yang muncul adalah korupsi, ketimpangan sosial, pembatasan kebebasan berpendapat, serta masalah penegakan hukum yang belum maksimal. Meskipun demikian, terdapat juga kemajuan dalam upaya memperkuat demokrasi, seperti peningkatan partisipasi politik, kebebasan pers, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

D. Demokrasi seharusnya mendorong representasi yang baik dan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat. Jika ada anggota parlemen yang menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi dan dapat menghilangkan rasa kepercayaan rakyat.

E. Pengaruh kharismatik seperti itu, jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan masyarakat, dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan, serta merugikan dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Oleh karena itu, penting bagi sistem demokrasi untuk mengedepankan prinsip-prinsip yang menghargai hak asasi manusia, kebebasan berpikir, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.