AHMAD SYARIF ANAS AR-RADHI
2212011680
SITI NURHASANAH, S. H., M. H.
Kiriman dibuat oleh Ahmad Syarif Anas Ar-radhi 2212011680
UTS HUKUM PERIKATAN AHMAD SYARIF ANAS AR-RADHI 2212011680
Ahmad Syarif Anas Ar-Radhi
2212011680
Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
2212011680
Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
Nama : Ahmad Syarif Anas Ar-Radhi
NPM : 2212011680
Dosen : Siti Nurhasanah S.H., M.H.
Nama : Ahmad Syarif anas ar-radhi
NPM : 2212011680
1.Pasal 1233 KUHPerdata
Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang
2. Pasal 1235 KUHPerdata : Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. artinya untuk menjaga barang yg termasuk dalam perikatan sampai penyerahan
3. Pasal 1239. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.
4. Pasal 1253 KUHPerdata
Pasal ini membahas tentang perjanjian yang bersyarat. Perjanjian bersyarat adalah perjanjian yang didasarkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi atau tidak terjadi di kemudian hari. Pasal tersebut menetapkan bahwa perjanjian bersyarat dapat bersifat suspensif atau resolutif. Dalam perjanjian penangguhan, kewajibannya ditunda sampai peristiwa itu terjadi, sedangkan dalam perjanjian tegas, kewajibannya batal jika peristiwa itu terjadi.
NPM : 2212011680
1.Pasal 1233 KUHPerdata
Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang
2. Pasal 1235 KUHPerdata : Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. artinya untuk menjaga barang yg termasuk dalam perikatan sampai penyerahan
3. Pasal 1239. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.
4. Pasal 1253 KUHPerdata
Pasal ini membahas tentang perjanjian yang bersyarat. Perjanjian bersyarat adalah perjanjian yang didasarkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi atau tidak terjadi di kemudian hari. Pasal tersebut menetapkan bahwa perjanjian bersyarat dapat bersifat suspensif atau resolutif. Dalam perjanjian penangguhan, kewajibannya ditunda sampai peristiwa itu terjadi, sedangkan dalam perjanjian tegas, kewajibannya batal jika peristiwa itu terjadi.