Analisis Soal

1. Artikel ini memiliki beberapa hal positif, di antaranya adalah menggarisbawahi pentingnya kebijakan PSBB dalam menekan penyebaran COVID-19 serta mengapresiasi upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Artikel ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Selain itu, artikel mengingatkan bahwa dalam penerapan kebijakan, aparat harus tetap menghormati hak asasi manusia (HAM). Namun, potensi pelanggaran konstitusi dapat terjadi ketika penerapan PSBB dilakukan secara berlebihan dan cenderung otoriter. Hal ini bisa melanggar Pasal 28A-28J UUD NRI 1945, yang menjamin hak-hak dasar warga negara, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa negara harus menjunjung tinggi martabat manusia. Selain itu, meskipun UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan memberi dasar hukum bagi pembatasan sosial, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.

2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat akan menjadi tidak teratur karena tidak ada pedoman yang mengatur hak, kewajiban, serta batasan kekuasaan pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, bahkan kekacauan dalam kehidupan bernegara. Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi dasar hukum tertinggi yang mengikat seluruh elemen negara, termasuk pemerintah dan masyarakat. Konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara serta memastikan adanya keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan rakyat. Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 berperan sebagai konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan, hak asasi manusia, serta prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Salah satu tantangan utama dalam kehidupan bernegara saat ini adalah meningkatnya polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan politik, agama, dan budaya yang sering diperparah oleh penyebaran hoaks di media sosial. Tantangan lainnya adalah ketimpangan ekonomi yang semakin terasa, terutama setelah pandemi COVID-19. Dalam menghadapi tantangan ini, UUD NRI 1945 sebenarnya sudah cukup memberikan pedoman, seperti dalam Pasal 28F, yang menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, dan Pasal 33, yang mengatur perekonomian nasional agar berkeadilan. Namun, implementasi kebijakan masih menjadi kendala karena sering kali regulasi yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, selain memiliki konstitusi yang kuat, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

4. Konsep bernegara di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 sudah sangat baik dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dalam menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih ada tantangan seperti intoleransi, ketidakadilan sosial, dan politik identitas yang dapat mengancam persatuan. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan upaya lebih dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis kebangsaan, menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, serta memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan kebijakan. Dengan demikian, Indonesia dapat semakin kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah berbagai tantangan yang ada.

Nama: Hotlianti Pangaribuan
NPM: 2217011115
Kelas: C
Hadir

Nama: Hotlianti Pangaribuan
NPM: 2217011115
Kelas: C
Hadir

Nama : Hotlianti Pangaribuan
NPM : 2217011115

Jawaban:
Jurnal ini membahas bagaimana integrasi nasional berperan penting dalam menangkal etnosentrisme di Indonesia. Sejak kemerdekaan, bangsa ini telah mengalami berbagai perubahan sistem politik dan ideologi, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Perubahan-perubahan tersebut sering kali menyebabkan ketidakstabilan nasional karena adanya kepentingan yang berbeda di antara kelompok-kelompok politik, sosial, dan budaya. Dalam kondisi ini, integrasi nasional menjadi solusi untuk menyatukan masyarakat yang memiliki latar belakang etnis, agama, dan kepentingan yang beragam. Namun, dalam praktiknya, tantangan terbesar dalam mencapai integrasi nasional adalah masih kuatnya sikap etnosentrisme, di mana banyak kelompok lebih mengutamakan identitas dan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Selain itu, jurnal ini juga menyoroti dampak kebijakan otonomi daerah yang diterapkan setelah Reformasi. Desentralisasi yang awalnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah justru dalam beberapa kasus memperkuat rasa kedaerahan yang berlebihan. Banyak daerah yang lebih fokus pada kepentingan lokal dan kurang memperhatikan semangat kebangsaan yang lebih luas. Hal ini juga terlihat dalam birokrasi dan sistem pendidikan, di mana kecenderungan untuk mengutamakan "putra daerah" semakin meningkat, sehingga mengurangi keterbukaan terhadap keberagaman. Akibatnya, bukannya memperkuat persatuan, otonomi daerah justru dapat memicu perpecahan dan meningkatkan potensi konflik antar wilayah jika tidak dikelola dengan baik.

Pada jurnal ini, menekankan bahwa untuk mengatasi tantangan ini, integrasi nasional harus dijadikan strategi utama dalam membangun kesadaran kebangsaan yang lebih kuat. Integrasi nasional tidak hanya sekadar menyatukan wilayah, tetapi juga harus bisa menjembatani perbedaan kepentingan dan identitas di berbagai kelompok masyarakat. Pendidikan multikultural, kebijakan sosial yang inklusif, serta kebijakan budaya yang menghargai keberagaman menjadi langkah penting dalam membangun persatuan bangsa. Dengan cara ini, seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dalam visi dan misi yang sama, sehingga keutuhan bangsa Indonesia tetap terjaga di tengah berbagai tantangan zaman.

Nama: Hotlianti Pangaribuan
Npm: 2217011115

JAWABAN:
Jurnal ini membahas pentingnya kearifan lokal dalam memperkuat identitas bangsa Indonesia, terutama di tengah tantangan globalisasi yang semakin berkembang pesat. Identitas nasional bukan hanya sekadar persoalan politik atau administratif, tetapi merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai suku, budaya, dan tradisi yang hidup di Indonesia. Globalisasi sering kali membawa pengaruh budaya asing yang masuk tanpa filter, sehingga dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan jati diri suatu bangsa jika tidak diantisipasi dengan baik. Maka nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan turun-temurun harus terus dipelajari, dilestarikan, dan dikembangkan agar tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga tetap hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat modern. Kearifan lokal dapat menjadi benteng pertahanan terhadap pengaruh luar yang dapat mengikis nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai lokal dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat dapat tetap mempertahankan identitasnya tanpa harus menutup diri dari perubahan zaman.

Selain membahas kearifan lokal, jurnal ini juga menyoroti pentingnya konsep multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang memiliki ratusan suku bangsa dengan budaya yang beragam, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Konsep “Bhinneka Tunggal Ika” menjadi landasan yang sangat penting dalam merajut kebersamaan di antara masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Namun, pada kenyataannya, masih sering terjadi konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, atau budaya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk membangun pemahaman terhadap keberagaman masih harus terus dilakukan agar perbedaan yang ada tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan justru menjadi kekuatan yang memperkaya identitas nasional. Kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup berdampingan dengan saling menghormati perlu terus diperkuat melalui berbagai cara, seperti pendidikan multikultural, dialog antarsuku, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan dan penghormatan terhadap semua kelompok budaya.

Sebagai langkah nyata dalam menjaga identitas bangsa di era globalisasi, kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai perekat sosial yang memperkuat persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal kepada generasi muda agar mereka tetap menghargai dan menerapkan kearifan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kebijakan sosial dan budaya yang berbasis pada kearifan lokal harus terus dikembangkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Jika kearifan lokal dapat diberdayakan dengan baik, maka bangsa Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah arus perubahan global, tetapi juga semakin kuat dalam membangun identitas nasional yang kokoh. Dengan demikian, globalisasi tidak akan menjadi ancaman bagi budaya lokal, melainkan justru menjadi peluang untuk memperkenalkan dan memperkaya nilai-nilai budaya Indonesia di kancah dunia.