NAMA : VIVAS DWI TOTI DIVALDO
NPM : 2216031130
KELAS : REGULER B
NPM : 2216031130
KELAS : REGULER B
Posts made by Vivas Dwi Toti Divaldo
NAMA : VIVAS DWI TOTI DIVALDO
NPM : 2216031130
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
Analisis Video Tentang Supremasi Hukum Bagian 2 Oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
(Channel Youtube GCED ISOLAedu)
Berdasarkan beberapa ringkasan dalam video tersebut, dijelaskan bahwa hukum merupakan salah satu lembaga yang muncul untuk menata kehidupan sebuah bangsa dan negara begitu pun dengan masyarakatnya. Pada perkembangannya, hukum yang berada di masyarakat juga terus mengalami perubahan. Mulai dari hukum alam yang dipercaya oleh masyarakat pada zaman dahulu dengan kehidupan yang sederhana, hingga hukum modern yang berada di lingkungan masyarakat modern dengan kehidupan yang semakin kompleks yang tidak memerlukan customary law atau Interactional law. Sehingga, masyarakat Kehidupan modern dengan segala perkembangan dan kemajuannya di berbagai bidang akan membutuhkan struktur hukum yang baru sebagai landasannya. Hukum berperan dalam bidang kehidupan sosial dan politik pada kehidupan dan perkembangan dunia yang semakin kompleks.
Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dengan berbagai kebijakannya yang diharapkan dapat membantu mengarahkan dan mengembangkan teknologi. Maka dari itu, kita perlu memiliki landasan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menjadi sebuah negara yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak mengoptimalkan hukum tersebut, dikhawatirkan justru Indonesia akan menjadi safe event bagi para koruptor dan oligarki untuk memanfaatkan kekuatan hukum dan jasa pengacara, untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Penerapan hukum yang keliru akan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat di sebuah negara. Kemuculan Reformasi 1998 behasil membuka gerbang baru bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia. Beberapa contohnya seperti demokratisasi dan desentralisasi. Selain itu, pembangunan masyarakat madani atau civil society juga bertujuan agar penyelengaraan hukum yang ada tidak terlepas kontrol sosial masayarakat. Terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga membantu memantau perkembangan hukum di Indonesia.
NPM : 2216031130
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
Analisis Video Tentang Supremasi Hukum Bagian 2 Oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
(Channel Youtube GCED ISOLAedu)
Berdasarkan beberapa ringkasan dalam video tersebut, dijelaskan bahwa hukum merupakan salah satu lembaga yang muncul untuk menata kehidupan sebuah bangsa dan negara begitu pun dengan masyarakatnya. Pada perkembangannya, hukum yang berada di masyarakat juga terus mengalami perubahan. Mulai dari hukum alam yang dipercaya oleh masyarakat pada zaman dahulu dengan kehidupan yang sederhana, hingga hukum modern yang berada di lingkungan masyarakat modern dengan kehidupan yang semakin kompleks yang tidak memerlukan customary law atau Interactional law. Sehingga, masyarakat Kehidupan modern dengan segala perkembangan dan kemajuannya di berbagai bidang akan membutuhkan struktur hukum yang baru sebagai landasannya. Hukum berperan dalam bidang kehidupan sosial dan politik pada kehidupan dan perkembangan dunia yang semakin kompleks.
Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dengan berbagai kebijakannya yang diharapkan dapat membantu mengarahkan dan mengembangkan teknologi. Maka dari itu, kita perlu memiliki landasan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menjadi sebuah negara yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak mengoptimalkan hukum tersebut, dikhawatirkan justru Indonesia akan menjadi safe event bagi para koruptor dan oligarki untuk memanfaatkan kekuatan hukum dan jasa pengacara, untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Penerapan hukum yang keliru akan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat di sebuah negara. Kemuculan Reformasi 1998 behasil membuka gerbang baru bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia. Beberapa contohnya seperti demokratisasi dan desentralisasi. Selain itu, pembangunan masyarakat madani atau civil society juga bertujuan agar penyelengaraan hukum yang ada tidak terlepas kontrol sosial masayarakat. Terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga membantu memantau perkembangan hukum di Indonesia.
NAMA : VIVAS DWI TOTI DIVALDO
NPM : 2216031130
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 KOMUNIKASI
NPM : 2216031130
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 KOMUNIKASI
Nama : Vivas Dwi Toti Divaldo
NPM : 2216031130
Kelas : Reguler B
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Analisis Jurnal
“Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta “
Oleh M. Husein Maruapey
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Gaya Ahok mungkin berbeda dengan Jokowi. Tapi ia telah berjanji untuk melanjutkan program pendahulunya, termasuk memperluas akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin, serta meningkatkan layanan transportasi umum dan lalu lintas di ibukota. Dalam perjalanan memimpin ibu kota negara ahok tak ubahnya pedang yang siap menghunus siapapun yang dianggap bersalah. Bah harimau yang siap menerkam mangsanya, ahok tanpa pandang bulu menghujat bawahannya dengan cacian serta makian . beginilah cara dan gaya ahok memimpin jakarta yang diwarnai dengan heterogenitasnya, yang diwarnai dengan premanismenya. Dijakartalah hidup berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya dan karakter yang berbeda. Sungguh suatu keniscayaan bagi setiap gubernur yang memimpin jakarta. Tak ubahnya dihadapkan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, tetapi persoalan yang sangat menonjol adalah bagaimana mewujudkan jakarta dengan pola kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan yang tegas,cerdas, humanis serta berpihak pada rakyat dan tetap memegang teguh nilai nilai ke Indonesiaan.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik.
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya.
NPM : 2216031130
Kelas : Reguler B
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Analisis Jurnal
“Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta “
Oleh M. Husein Maruapey
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Gaya Ahok mungkin berbeda dengan Jokowi. Tapi ia telah berjanji untuk melanjutkan program pendahulunya, termasuk memperluas akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin, serta meningkatkan layanan transportasi umum dan lalu lintas di ibukota. Dalam perjalanan memimpin ibu kota negara ahok tak ubahnya pedang yang siap menghunus siapapun yang dianggap bersalah. Bah harimau yang siap menerkam mangsanya, ahok tanpa pandang bulu menghujat bawahannya dengan cacian serta makian . beginilah cara dan gaya ahok memimpin jakarta yang diwarnai dengan heterogenitasnya, yang diwarnai dengan premanismenya. Dijakartalah hidup berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya dan karakter yang berbeda. Sungguh suatu keniscayaan bagi setiap gubernur yang memimpin jakarta. Tak ubahnya dihadapkan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, tetapi persoalan yang sangat menonjol adalah bagaimana mewujudkan jakarta dengan pola kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan yang tegas,cerdas, humanis serta berpihak pada rakyat dan tetap memegang teguh nilai nilai ke Indonesiaan.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik.
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya.
NAMA : VIVAS DWI TOTI DIVALDO
NPM : 2216031130
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031130
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI