Nama : Maria Teresa Febiana
NPM : 2256031018
Kelas : Man B ( Paralel )

Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa penyususnan rancangan UUD yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen UUD 1945, dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan, yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat. UUDS 1950 merupakan konstitusi yang ketiga, walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah Parlementer sampai dikeluarannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 ke empat kali dan berlaku sampai sekarang.

Nama : Maria Teresa Febiana
NPM : 2256031018
Kelas : Man B ( Paralel )

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
- Hal positif yang saya dapat adalah DPR dan Pemerintah melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Padahal, MK menjadi pionir dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun.
Yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
- Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
- Contoh tindakan perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah Korupsi. Salah satu cara luar biasa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah menerapkan sanksi biaya sosial korupsi bagi koruptor. Koruptor harus membayar seluruh biaya sosial yang diakibatkan dari tindakannya, jika perlu langkah ini sampai memiskinkan koruptor.

Nama : Maria Teresa Febiana
NPM : 2256031018
Kelas : Man B ( Paralel )

Nama : Maria Teresa Febiana
NPM : 2256031018
Kelas : Man B ( Paralel )

Nama : Maria Teresa Febiana
NPM : 2256031018
Kelas : Paralel ( Man B )

Indonesia terbagi menjadi 4 republik :
1). Republik yang diproklamasikan pada 17 agustus dan Konstitusi disahkan 18 agustus.
2). Republik yang diubah menjadi RIS.
3). Negara Kesatuan dengan konstitusinya UUDS 1950.
4). Adanya Dekrit Presiden 150 tahun 1959, dan kembali berlakunya Undang - Undang Dasar 1945.

Ada beberapa perubahan antara UUD versi pengesahan tahun 1945 dengan UUD 1945 saat ini yaitu, adanya penjelasan di naskah UUD 1945 yang diberlakukan kembali tahun 1959. Naskah UUD yang digunakan sekarang adalah versi UUD 1945 5 Juli 1959 ditambah 4 lampiran yang terjadi pada perubahan satu, dua, tiga, dan empat. Di aturan tambahan pasal 2 UUD 1945, terdiri atas pembukaan dan pasal pasal.