Nama: Salsabila Ramadani
NPM: 2216031045
Reguler A

Karena perubahan konstitusi dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa penyusunan rancangan UUD yang dilakukanoleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi. konstitusi bisa berubah karena ada perubahan kondisi politik dan sosial masyarakat. Perubahn konstitusi seiring waktu akan terjadi pada tiap-tiap konstitusi yang ada.
Pertama tiap-tiap konstitusi memiliki keunikannya dan permasalahannya masing-masing. Keduaa adalah hal hal yang dari awal semestinya memang penting untuk di ukur dalam konstitusi akan tetapi hal tersebut luput dari perhatian sehingga hal demikian menuntut perubahan konstitusi.

Periode perubahan yang pertama kali berlaku adalah UUF 1945, kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan berubah menjadi Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat. UUDS 1950 merupakan konstitusi yang ketiga, walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah Parlementer sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformsi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 ke empat kali dan berlaku sampai sekarang.

Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3).

AJI, A. B. W. (2017). PERUBAHAN KONSTITUSI (Studi tentang Pengaturan Prosedur dan Praktek Perubahan Konstitusi di Indonesia) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Nama: Salsabila Ramadani
NPM: 2216031045
Kelas: Reguler A

Nama: Salsabila Ramadani
NPM: 2216031045
Kelas: Reguler A

1. hal positif apa saja yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

jawab:
hal positif: jadi mengetahui tentang UU MK, UU cipta kerja. mengetahui tentang pentingnya konstitusi bagi suatu negara.

yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah tentang UU cipta kerja dan UU MK, mengapa demikian? karena UU tersebut bermasalah tidak hanyak secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya, menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan urgensi di anda pandemi yang menunjukkan kan tidak adanya 'sense of crisis', atau tidak adanya urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (pasal 88) dan partsisipapublik (pasal 96).pasal 59 UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan pertama terhadap UU MK.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

jawab: Hakikat dari konstitusi itu sendiri adalah kontrak sosial, yang secara sederhana berarti kesepakatan antara penguasa dan yang dikuasai tentang hal apa saja yang akan diatur nantinya.Maka dari itu, penting adanya ketika setiap substansi dari konstitusi sesuai dengan kehendak masyarakat, konstitusi memiliki arti penting bagi negara hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Dan berikut adalah pengertian konstitusi dan pentingnya konstitusi dalam suatu negara sama seperti halnya dengan Indonesia yang mempunyai UUD NRI 1945 yang memiliki kedudukan sebagai konstitusi atau sumber hukum tertinggi dan fundamental merupakan legitimasi dari aturan perundangan-undangan dibawahnya. eh karena itu tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman kepada UUD 1945.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional!! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

jawab: Setya Novanto di Pusaran Kasus e-KTP, menurut saya layak mendapatkan hukuman yang maksimal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena telah korupsi pengadaan e-KTP. dalam kasus ini sangat memprihatinkan, apalagi yang bersangkutan adalab ketua DPR RI terpilih yaitu Setya Novanto, sesungguhnya tidak layak seorang yang begitu di percaya sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat akan tanggungjawab melakukan kasus korupsi, apalagi ini menyangkut E-KTP, yang tentunya untuk masyarakat dan tentunya menghabiskan dana yang sangat banyak.

Nama: Salsabila Ramadani
NPM:2216031045
Kelas: Reguler A

Nama: Salsabila Ramadani
NPM: 2216031045
Kelas: Reguler A

PERKEMBANGAN KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA

Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara Undang - Undang Dasar versi pengesahan 18 Agustus 1945 dengan Undang - Undang Dasar 1945 versi yang berlaku sekarang. Dalam kurun waktu yang panjang konstitusi yang berlaku di Indonesia sudah mengalami berbagai macam perubahan. Perlu diketahui bahwa Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan republik.
1. Republik yang diproklamir pada 17 Agustus 1945, dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus 1945.
2. Republik Indonesia Serikat, dengan konstitusi RIS.
3. Negara Kesatuan, dengan konstitusi Undang - Undang Dasar Sementara 1950.
4. Adanya Dekrit Presiden 150 tahun 1959, dan kembali berlakunya Undang - Undang Dasar 1945

Harus dipahami bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara Undang - Undang Dasar 5 Juli 1959 dengan yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah, pertama terdapat pada lampirannya, kedua di dalam DePres 150 jelas disebutkan oleh Soekarno, “ Kami berkeyakinan bahwa piagam jakarta 22 juni 1945 menjiwai Undang - Undang Dasar 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi ini”. Dibahas juga perbedaan UUD 1945, dengan UUD 5 Juli 1959. Setelah reformasi sekarang ini, yang menjadi pegangan yaitu naskah UUD 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah empat lampiran yaitu perubahan satu, dua, tiga, dan empat. Sesuai dengan kesepakatan tahun 1999, bahwa setuju kita mengadakan perubahan UUD dengan catatan satu diantaranya kita menggunakan metode adendum. Dan yang perlu diingat juga, meski materi penjelasan sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal, tetapi naskah fisik nya tetap ada, sehingga dalam rangka memahami Undang - Undang Dasar, penjelasan yang ada di naskah original, bisa kita baca dalam rangka memahami pengertian historisnya, walaupun bukan lagi sebagai dokumen yang berdiri sendiri. Yang dipelajari sekarang adalah Undang - Undang Dasar per 5 Juli 1959 ditambah 4 dokumen baru yang bernama perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, dan perubahan 4. Banyak orang menafsirkan bahwa UUD tidak ada perubahan, padahal disepakati metode perubahannya bukan seperti metode seperti perubahan konstitusi ala Prancis, tetapi dengan metode seperti Amerika yaitu dengan adendum atau lampiran. Meskipun materi penjelasan sudah dimasukkan kedalam pasal-pasal, tapi makna fisiknya masih ada dan bisa kita baca dalam rangka memahami pengertian historis walaupun bukan lagi sebagai pasal atau dokumen yang berdiri sendiri. Namun kalau dokumen resmi, itu ada 5 dokumen yaitu naskah 5 Juli ditambah lampiran satu, dua, tiga, dan empat.