NAMA: Ernawati Martogi Sagala
NPM: 2217011139
Kelas : A
Prodi : Kimia
Analisis Artikel dan Penegakan Hak Asasi Manusia

1.Artikel ini memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Meskipun ada kemunduran dalam berbagai aspek, seperti kebebasan berekspresi dan perlakuan diskriminatif, terdapat harapan melalui gerakan masyarakat dan reformasi hukum.
Hal Positif:
Kabar baiknya, Indonesia menunjukkan komitmen untuk meratifikasi perjanjian internasional mengenai HAM. Terdapat juga kekuatan masyarakat sipil yang berperan sebagai kontrol sosial.

2. Demokrasi dan Nilai-nilai Adat
Demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya lokal, seperti musyawarah dan mufakat. Prinsip "berke-Tuhanan Yang Maha Esa" dapat menjadi dasar moral dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan etika.

3. Praktik Demokrasi Saat Ini
Praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun terdapat landasan hukum dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, implementasinya seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut, terutama dalam hal pemenuhan HAM. Kebebasan sipil dan hak politik sering terancam, dan kasus-kasus pelanggaran HAM masih terjadi.

4. Sikap Terhadap Anggota Parlemen
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda pribadi menunjukkan adanya disconnect antara wakil rakyat dan konstituen. Ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan merusak demokrasi.

5. Pihak Berkuasa Kharismatik
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik sering memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan tertentu, yang bisa berpotensi merugikan. Ini berhubungan dengan hak asasi manusia, karena manipulasi emosional dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak individu. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk menegakkan kesadaran akan hak-hak ini agar masyarakat tidak menjadi korban dari kepentingan politik yang tidak jelas.
Dengan demikian, penegakan HAM dan praktik demokrasi di Indonesia memerlukan perhatian serius agar sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Nama : Ernawati Martogi Sagala
NPM: 2217011139
Kelas : A
Prodi : Kimia

Nama : Ernawati Martogi Sagala
NPM: 2217011139
Kelas : A
Prodi : Kimia

Nama : Ernawati Martogi Sagala
NPM: 2217011139
Kelas : A
Prodi :Kimia

Nama : Ernawati Martogi Sagala
NPM: 2217011139
Kelas : A
1. Analisis Isi Artikel dan Hal Positif
Artikel tersebut menggambarkan kondisi HAM di Indonesia yang masih memprihatinkan, dengan banyak pelanggaran yang belum ditangani secara serius. Beberapa poin penting yang diangkat adalah:
- Pelanggaran HAM Berat: Tidak adanya keadilan bagi korban pelanggaran HAM di masa lalu.
- Pembatasan Kebebasan: Kebebasan berekspresi dan beragama yang semakin dibatasi.
- Diskriminasi Gender: Masih adanya diskriminasi terhadap perempuan.
- Kondisi di Papua: Pelanggaran HAM yang meningkat di Papua.

Namun, artikel ini juga mencatat beberapa perkembangan positif, seperti:
- Komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional.
- Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
- Upaya masyarakat dalam mempertahankan hak-hak mereka, seperti penolakan terhadap reklamasi.
Hal positif yang saya dapatkan adalah adanya harapan melalui gerakan masyarakat dan komitmen untuk reformasi, meskipun tantangan masih besar.
2. Analisis Demokrasi Indonesia dan Nilai Adat
Demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Dalam konteks ini, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa seharusnya mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan. Namun, seringkali praktik demokrasi terjebak dalam kepentingan politik yang pragmatis, mengabaikan nilai-nilai luhur tersebut.
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan seharusnya mendorong pemimpin untuk bertindak adil dan bijaksana, serta memperhatikan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan politik semata.
3. Praktik Demokrasi dan Pancasila
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, implementasinya seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Banyak kebijakan yang diambil tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan mengabaikan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
4. Sikap Terhadap Anggota Parlemen
Saya merasa sangat prihatin dengan kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi lebih mementingkan agenda politik pribadi. Hal ini menunjukkan kurangnya integritas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Seharusnya, anggota parlemen berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
5. Pihak dengan Kekuasaan Kharismatik
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik sering kali dapat mempengaruhi emosi dan loyalitas rakyat, yang dapat berujung pada manipulasi untuk kepentingan tertentu. Hal ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena dapat mengarah pada tindakan yang merugikan masyarakat demi kepentingan segelintir orang.
Dalam era demokrasi dewasa ini, penting untuk menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat luas.
Secara keseluruhan, tantangan dalam penegakan HAM dan praktik demokrasi di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait.