Nama : Henni Turnip
NPM :2217011113
Kelas : Kimia-A

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Menurut pendapat saya dari artikel ini memberikan wawasan penting mengenai kompleksitas konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya yang melibatkan masyarakat secara langsung. Penyebab konflik tidak hanya bersifat teknis seperti belum tuntasnya delimitasi batas, tetapi juga menyangkut faktor historis, sosial budaya, dan perbedaan persepsi antarwarga.
Hal positif yang bisa diambil :

Pentingnya diplomasi dan kerja sama lintas batas dalam menjaga stabilitas wilayah. Perlu adanya pendekatan sosial budaya dan penguatan rasa persaudaraan antarmasyarakat perbatasan.
Pentingnya mempercepat penyelesaian batas negara secara resmi untuk mencegah konflik berkepanjangan.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi Wawasan Nusantara, maka:
Disintegrasi wilayah akan lebih mudah terjadi, karena tidak ada semangat kesatuan dan pandangan yang menyeluruh terhadap tanah air sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan.
Konflik antarwilayah atau antarsuku dapat meningkat karena tidak adanya rasa kebangsaan yang kuat.
Perbatasan akan lebih rentan terhadap klaim negara lain karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kedaulatan wilayah.
Pembangunan tidak merata, karena pusat dan daerah tidak saling mendukung dan memiliki pandangan kepentingan sendiri-sendiri.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Konsepsi ini dapat mencegah konflik dengan:
Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antarwarga perbatasan dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga konflik horizontal bisa diminimalisir.
Mendorong integrasi nasional, termasuk dalam penanganan batas wilayah secara komprehensif dan diplomatis.
Memperkuat identitas nasional, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan atau sentimen masa lalu. Meningkatkan perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan agar masyarakat di sana merasa dilindungi dan diperhatikan secara adil.

Nama :Henni Turnip
NPM : 2217011113
Kelas : A
Prodi : Kimia

Nama : Henni Turnip
NPM : 2217011113
kelas : A

NAMA : Henni Turnip

NPM : 2217011113

KELAS : A

Henni Turnip
2217011113
A
Jurnal ini membahas tentang bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila—yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan—seharusnya tercermin dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia sudah rutin menggelar pilkada langsung, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang ideal seperti yang diajarkan Pancasila.

Dalam praktiknya, pilkada masih banyak bermasalah. Mulai dari kecurangan, kampanye hitam di media sosial, hingga calon kepala daerah yang tidak benar-benar dipilih secara demokratis oleh partai politik, melainkan ditunjuk langsung oleh elite partai. Hal ini bikin demokrasi jadi hanya formalitas saja, bukan lagi sarana rakyat untuk benar-benar memilih pemimpin yang mereka inginkan.

Jurnal ini juga membahas betapa sulitnya bagi calon independen (tanpa dukungan partai) untuk maju, karena syarat administratif yang sangat berat. Padahal, calon independen bisa jadi alternatif yang baik dan mewakili suara rakyat tanpa beban partai.

Penulis menekankan pentingnya partai politik yang benar-benar menjalankan nilai-nilai demokrasi, bukan sekadar jadi alat kekuasaan segelintir orang. Idealnya, proses pemilihan calon pemimpin dilakukan secara terbuka dan musyawarah, bukan ditentukan secara sepihak. Kalau tidak, maka semangat sila keempat Pancasila jadi tidak bermakna dalam kehidupan berpolitik kita.

Kesimpulannya, jurnal ini ingin menyampaikan bahwa untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan sesuai Pancasila, sistem pilkada harus diperbaiki. Bukan cuma sekadar pemilu lima tahunan, tapi juga memastikan semua prosesnya—dari pencalonan sampai pemilihan—benar-benar mencerminkan suara rakyat dan nilai-nilai luhur bangsa.