Nama : Putri Syahwa Rahman
NPM : 2217011154
Kelas : A
Prodi : Kimia

Video ini membahas tentang geopolitik, yang merupakan studi mengenai cara negara menggunakan kekuasaan dan menyusun kebijakan sesuai dengan lokasi geografisnya. Geopolitik meneliti bagaimana karakteristik suatu wilayah—baik daratan, perairan, maupun atmosfer—dapat berpengaruh terhadap kebijakan dan strategi suatu negara.

Beberapa figure penting dalam teori geopolitik yang disebutkan meliputi Frederich Ratzel, yang melihat negara sebagai entitas hidup yang memerlukan ruang untuk tumbuh, Rudolf Kjellen yang memperkenalkan istilah "geopolitik," dan Karl Haushofer yang mengembangkan pemikiran geopolitik kontemporer. Selain itu, Halford Mackinder menekankan signifikansi kawasan daratan global (heartland), Alfred Thayer Mahan menyoroti kekuatan laut sebagai faktor kunci bagi kejayaan suatu bangsa, dan figura-figura seperti Giulio Douhet serta JFC Fuller menekankan pentingnya kekuatan udara serta teknologi dalam konteks geopolitik.

Dalam konteks Indonesia, geopolitik nasional tidak hanya mempertimbangkan aspek wilayah, namun lebih menekankan pada persatuan bangsa dalam kerangka geographical yang lebih luas. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan nasional yang berhubungan dengan kondisi geografisnya. Pemikiran ini awalnya diungkapkan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

Gagasan geopolitik Indonesia dituangkan dalam wawasan nusantara, yang merupakan pandangan bangsa terhadap wilayahnya sebagai satu kesatuan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Wawasan nusantara mengedepankan pentingnya memandang keseluruhan wilayah kepulauan Indonesia sebagai entitas utuh yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam struktur bernegara, prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 1. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menunjukkan kesatuan dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, budaya, serta keamanan. Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau strategis yang terletak di antara dua samudera dan dua benua.

Dari informasi dalam video ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki berbagai keunggulan, termasuk populasi yang besar dan berpotensi, keragaman budaya yang melimpah, serta lokasi geografis yang sangat menguntungkan untuk hubungan antarnegara. Keunggulan-keunggulan ini perlu dikelola secara efektif melalui kebijakan geopolitik yang seimbang, berpijak pada Pancasila, untuk menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa.

Nama : Putri Syahwa Rahman
NPM : 2217011154
Kelas : A
Prodi : Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab:
Artikel ini mengungkapkan bahwa situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat mengkhawatirkan. Banyak agenda HAM mengalami kemunduran, dimulai dari kurangnya keadilan bagi para korban pelanggaran HAM oleh aparat, pembatasan hak untuk berekspresi dan beragama, diskriminasi terhadap perempuan, hingga pelanggaran yang terus berlanjut di Papua. Pemerintah juga dianggap tidak berhasil dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek positif yang perlu dicatat, seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian internasional tentang HAM dan adanya semangat perlawanan dari masyarakat sipil—terutama mahasiswa dan komunitas lokal—yang menjadi kekuatan pengawas terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada banyak tantangan, terdapat harapan berkat gerakan rakyat serta komitmen untuk reformasi hukum.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab:
Demokrasi di Indonesia sebenarnya bisa berkembang dari nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan rasa kebersamaan yang telah ada sejak lama dalam tradisi masyarakat. Demokrasi yang didasarkan pada budaya ini seharusnya menekankan pada keharmonisan dan keseimbangan, bukan hanya pada suara terbanyak atau pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menyediakan landasan moral dan etika untuk pengambilan keputusan publik, dan mengarahkan penyelenggaraan negara agar menghargai nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan tidak berarti menjadikan agama sebagai alat politik, melainkan menanamkan nilai-nilai spiritual yang memastikan penghormatan terhadap martabat manusia dan keberagaman keyakinan. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia memiliki karakter yang kuat jika diterapkan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan spiritual bangsa.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Masih banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pembatasan terhadap kebebasan sipil, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok minoritas. Demokrasi cenderung elitis dan transaksional, dengan partisipasi rakyat yang sering kali dibatasi. Padahal, Pancasila dan UUD 1945 menekankan pentingnya kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan demokrasi agar benar-benar berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi HAM.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab:
Saya menolak keras kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat, namun pada kenyataannya hanya menjalankan agenda politik pribadi atau kelompoknya yang tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Tindakan semacam ini mencederai kepercayaan publik dan merusak prinsip demokrasi perwakilan. Wakil rakyat seharusnya bertanggung jawab penuh kepada rakyat, bukan hanya kepada partai atau kelompok politiknya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan para wakilnya agar tetap berpihak pada aspirasi rakyat yang sesungguhnya.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab:
Pemanfaatan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas rakyat secara buta, bahkan hingga menjadikan mereka korban demi tujuan politik yang tidak jelas, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus dijalankan secara rasional, terbuka, dan menghormati hak-hak individu, bukan didasarkan pada kultus individu atau fanatisme. Ketika rakyat dijadikan alat untuk ambisi kekuasaan, maka mereka kehilangan kebebasan berpikir dan hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi dan perlindungan HAM, yang mengutamakan kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi sadar setiap warga negara.

Nama : Putri Syahwa Rahman
NPM : 2217011154
Kelas : A
Prodi : Kimia

Nama :
NPM :
Kelas :
Prodi :

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab :
Menurut saya, artikel ini menggambarkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya pada tahun 2019. Banyak persoalan yang diangkat, mulai dari pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi terhadap perempuan, hingga perlakuan tidak adil terhadap masyarakat Papua. Semua itu menunjukkan bahwa komitmen negara terhadap perlindungan HAM masih jauh dari harapan. Meskipun secara formal Indonesia telah meratifikasi banyak konvensi internasional tentang HAM, pelaksanaannya di lapangan masih lemah, tidak konsisten, dan seringkali diabaikan. Dari artikel ini, saya menyadari bahwa ada jurang besar antara komitmen hukum dan praktik nyata di lapangan. Namun di balik semua kegelapan itu, saya juga melihat adanya harapan. Gerakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, tetap aktif menyuarakan keadilan. Mereka menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus diawasi dan dikritisi. Hal positif yang saya ambil adalah pentingnya peran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai HAM tetap hidup. Artikel ini juga membuat saya semakin yakin bahwa tanpa partisipasi aktif dari rakyat, perlindungan HAM tidak akan pernah bisa sepenuhnya terwujud.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab:
Menurut saya, demokrasi di Indonesia sejatinya memiliki akar yang kuat dalam adat istiadat dan budaya asli masyarakat kita. Sejak dahulu, berbagai suku bangsa di Indonesia telah mengenal sistem pengambilan keputusan melalui musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Nilai-nilai seperti ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan hal asing bagi kita, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat sejak lama. Namun, dalam praktik demokrasi modern, nilai-nilai luhur tersebut sering kali tergeser oleh kepentingan politik kekuasaan. Selain itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa semestinya menjadi pedoman moral dan spiritual dalam menjalankan kekuasaan. Namun sayangnya, seperti yang terlihat dalam artikel, kebebasan beragama dan berkeyakinan justru kerap dibatasi secara sewenang-wenang, baik melalui kebijakan negara maupun sikap diskriminatif dari pejabat publik. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara nilai-nilai dasar Pancasila dengan praktik demokrasi yang berjalan. Demokrasi seharusnya memberikan ruang bagi semua warga untuk hidup secara bermartabat tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal keyakinan. Ketika negara tidak bisa menjamin kebebasan beragama dan hak hidup setara bagi seluruh warganya, maka prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi kita menjadi kehilangan maknanya. Untuk itu, penting bagi kita semua — baik rakyat maupun pemerintah — untuk kembali meneguhkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab:
Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun secara formal sistem pemerintahan kita demokratis dan konstitusi kita menjamin hak-hak asasi manusia, pada kenyataannya banyak pelanggaran yang masih terjadi. Misalnya, pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi, tindakan represif aparat terhadap demonstran, dan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Hal ini bertentangan dengan sila kedua dan kelima Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Saya menilai bahwa demokrasi kita masih bersifat prosedural, belum substansial. Artinya, pemilu dan pergantian kekuasaan memang berlangsung, tetapi tidak disertai dengan penghormatan yang kuat terhadap hak-hak rakyat. Untuk itu, perlu ada upaya serius dari semua pihak—pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi hukum—untuk mengembalikan demokrasi kita ke arah yang benar dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Saya merasa sangat kecewa dan prihatin terhadap kondisi di mana anggota parlemen lebih mementingkan agenda politik pribadi atau kelompoknya daripada memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili. Fenomena ini jelas merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sebagai wakil rakyat. Ketika suara rakyat hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan, dan setelah itu diabaikan, maka demokrasi kehilangan maknanya. Menurut saya, seorang wakil rakyat seharusnya memiliki integritas dan tanggung jawab moral untuk selalu mendengarkan, menyerap, dan memperjuangkan kebutuhan riil masyarakat. Jika mereka justru memanfaatkan posisi untuk kepentingan sendiri, maka rakyat berhak untuk mengevaluasi dan tidak memilih mereka kembali. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi kerja parlemen sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan sesuai dengan semangat partisipasi dan keadilan.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab:
Menurut saya, penggunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan rakyat demi kepentingan tertentu yang tidak jelas—bahkan sampai mengorbankan mereka—merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan publik dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Di era demokrasi saat ini, setiap warga negara berhak atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan bertindak secara rasional, bukan hanya mengikuti ajakan atau seruan tokoh dengan kekuasaan simbolik. Ketika kekuasaan tradisional atau keagamaan digunakan untuk memanipulasi emosi rakyat, maka itu mengarah pada pelanggaran hak-hak dasar, terutama jika rakyat dimobilisasi tanpa pemahaman yang utuh. Demokrasi yang sehat seharusnya mendorong rakyat untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar, bukan sekadar berdasarkan loyalitas buta. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk lebih melek politik dan tidak mudah terpengaruh oleh retorika yang dibalut kharisma tokoh tertentu, agar hak-haknya tetap terlindungi dan tidak dijadikan alat kepentingan.

NAMA : Putri Syahwa Rahman
NPM : 2217011154
KELAS : A
PRODI : Kimia