Nama: Rakha Kumara Zaki

NPM: 2215014048

Kelas: Teknik Lingkungan B

Prodi: Teknik Lingkungan

Nama: Rakha Kumara Zaki
NPM: 2215014048

hasil analisis
jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya bela negara meskipun disaat pandemi. salah satu perilaku bela negara yang dilaksanakan saat pandemi adalah tetap dirumah saja dan tidak menyebarkan berita hoax mengenai covid-19. bela negara merupakan hal yang menjadi hak sekaligus kewajiban setiap warga negara, dan hal tersebut tertuang pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945. wujud dari bela negara itu sendiri adalah kesiapan dan kerelaan kita sebagai warga negara untuk berkorban dan mempertahankan wilayah indonesia dari berbagai ancaman yang ada. bela negara tidak hanya dilakukan dengan penggunaan senjata atau militer saja, melainkan juga bisa dilakukan dari hal-hal terkecil. misalnya saat pandemi, bela negara bisa dilakukan dengan mematuhi semua aturan yang dikeluarkan pemerintah pada saat pandemi agar tidak terjadi penularan yang akan memeperparah pandemi. isolasi mandiri apabila tertular penyakit covid-19 juga menjadi salah satu upaya bela negara yang bisa kita lakukan disaat pandemi. ini tentunya untuk mencegah penularan sehingga negara tak akan makin porak-poranda.

bela negara merupakan suatu hal yang positif karena membawa manfaat bagi diri kita maupun sekitar kita. jika dihubungkan dengan ketahanan nasional, maka ketahanan nasional indonesia akan menjadi lebih kokoh apabila kita melaksanakan bela negara disaat pandemi. ketahanan nasional indonesia sendiri didukung oleh beberapa aspek. dengan melaksanakan bela negara disaat pandemi, seperti memakai masker, menjalankan protocol kesehatan, dan lain lain, maka ketahanan nasional negara akan kembali kokoh setelah sebelumnya kacau akibat pandemi. tanpa adanya sikap bela negara terutama saat pandemi, negara akan mudah goyah mengingat pandemi saja sudah membuat kekacauan dimana-mana, dan yang lebih parah negara bisa saja runtuh. oleh karena itu, bela negara menjadi kepentingan setiap warga negara untuk menjalankannya dan juga saling membangun antara satu sama lain terutama disaat pandemi.

NAMA: Rakha Kumara Zaki
NPM: 2215014048
Kelas: Tekling B
Prodi: Teknik Lingkungan

NAMA: Rakha Kumara Zaki
NPM: 2215014048
Kelas: Teknik Lingkungan B

jurnal ini berisi mengenai pemilu di Indonesia. Pemilu sendiri merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, dan karena indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 11 kali seharusnya sudah mendapat banyak pembelajaran untuk lebih menekankan nilai demokrasi sebagai perwujudan sila keempat dalam pemilu. belum tercerminnya nilai demokrasi didalam pemilu bisa dilihat dari kasus-kasus yang terjadi saat pelaksanaan pemilu. faktor penyebabnya juga beragam, misalnya terjadi konflik internal dalam partai, calon yang tak bisa menerima kekalahan, serta pendukung calon yang tidak realistis. Pilkada merupakan salah satu pemilihan umum yang bersifat daerah yang diperlukan adanya dinamika perkembangan untuk mewujudkan adanya demokrasi dalam pemilu. Menurut Widodo, “Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilh dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula. pernyataan ini secara tak langsung menyatakan bahwa pilkada merupakan perwujudan dari nilai demokrasi sesuai dengan sila ke 4 pancasila.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara
yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum, termasuk pemilu dan pilkada. pilkada sendiri diatur dalam UU nomor 1 tahun 1957 tentang pokok pokok pemerintahan daerah, dimana hal mengenai pilkada dinyatakan dalam pasal 23 ayat satu UU tersebut. hukum mengenai pilkada juga tertuang dalam UU nomor 32 tahun 2004, dimana kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatnya di daerah masing-masing. saat ini sendiri, telah terjadi pergeseran demokrasi dalam pemilu termasuk dalam pilkada yang dalam beberapa bentuk penyimpangan, misalnya kecurangan pemilu. jika dikaitkan dengan penegakan hukum di Indonesia, hal ini bisa dikarenakan karena kurang tegasnya efek hukum serta penegakan hukum di Indonesia, sehingga sering terjadi kecurangan dalam pemilu dan pilkada dan akibatnya demokrasi tak terealisasikan.

Nama: Rakha Kumara Zaki
NPM: 2215014048
Kelas: Teknik lingkungan B

video tersebut menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, dimana terdapat 5 tahap perkembangan demokrasi yaitu perkembangan demokrasi:
1. Pada masa Revolusi kemerdekaan, dimana demokrasi masih sangat terbatas.
2. Parlementer(1945-1959), merupakan masa kejayaan demokrasi karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan pada masa ini. namun, berakhir gagal karena faktor-faktor tertentu
3. Terpimpin(1959-1965), diwarnai tolak ukur yang sangat kuat antara 3 kekukatan politik yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI
4. Pada masa orde baru, dimana 3 tahun awal kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan ke kekuatan masyarakat. namun setelah itu, terjadi pembatasan peran dan fungsi partai politik serta banyak hal yang mengganggu kelancaran demokrasi.
5. Pada masa reformasi(1998-sekarang), memakai prinsip demokrasi pancasila yang berbeda dengan demokrasi pancasila pada masa oerde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer. diawali dengan turunnya tahta soeharto karena kerusuhan yang dilakukan oleh mahasiswa.