PKN - TEKNIK LINGKUNGAN B - Selasa 07.30-09.20

Nama : Hoya Willy Sandika
Npm : 2215014058
Kelas : teknik lingkungan B

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai negara hukum, Indonesia memegangdemokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya.Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Setiap Negara di dunia miliki ideologi masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam
berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsamenciptakan ideologi
dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia
khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi
karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi
ideologi adalah akumulasi dari nilai dan
norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengaplikasian nilai-nilai sila keempat Pancasila. Salah satunya adalah masih adanya praktik politik uang yang merusak prinsip demokrasi yang seharusnya dilaksanakan secara adil dan transparan.

Selain itu, masih terdapat kendala dalam pemenuhan hak-hak politik warga negara, seperti hak memilih dan dipilih, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses pemilihan umum.

Selain itu, masih terdapat praktik-praktik yang menghambat partisipasi politik masyarakat, seperti intimidasi, penghalangan, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang dianggap tidak mendukung kepentingan politik yang berkuasa.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem pemilihan umum di Indonesia, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara merata dan adil, serta memastikan proses pemilihan umum berlangsung dengan transparan dan bebas dari praktik politik uang dan intimidasi. Selain itu, diperlukan pula upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi sebagai landasan sistem pemerintahan yang adil dan berkeadilan

Nama : Ihsanuddin Fadillah
NPM : 2215014040
Kelas : Teknik Lingkungan B

Dalam jurnal ini, penulis mengemukakan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila (gotong royong) sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat diwujudkan dalam proses pemilihan umum daerah dengan cara membangun kesadaran bersama dalam menjalankan proses demokrasi yang baik dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Penulis juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum daerah untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam proses kampanye, pemilihan, serta pemantauan dan pengawasan proses pemilihan.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam proses demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan umum daerah. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Nama: Muhammad Rafi Meilandri

Npm: 2215014020

Kelas: Teknik Lingkungan B

Permasalahan yang ditinjau terkait dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengadakan demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum.

Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum.

Pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat keahlian dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila memiliki sifat kebersamaan yaitu kebal terhadap pengaruh ideologi lain.

Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsep yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologis lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menimbulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup di atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum.

Mulainya Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan pendistribusian suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat keahlian dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Negara Indonesia telah menempuh proses dari demokrasi perkembangan, pada tahun (1945-1959) pada masa Republik Indonesia I yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik Indonesia III masa demokrasi Pancasila ( 1965-1998), hingga saat ini telah melakukan revolusi dan perubahan terhadap birokrasi menuju reformasi yaitu masa Republik Indonesia V (1998-sekarang), dari berbagai dinamika perubahan itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu.

Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompetensi.

Nama : Ramadani Diana Putra
NPM : 2215014018
Kelas : Teknik Lingkungan B

Pancasila merupakan sumber niali dasar di Indonesia. Terkhusus pada sila ke-4 disana menjelaskan terkait dengan suatu pemerintah. Pada sila ke-4 dapat di jadikan sumber nilai landasan fundamental pemilihan umum di Indonesia . Paramater sila keempat sebagai sumber niali yaitu UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan umum pasal 22E dan UU RI NO 32 Tahun 2004.

Nilai Pancasila yang gunanya sebagai nilai fundenmental sudah bergeser fungsi kedudukannya hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintah dengan landasan bernegara. Salah satunya dalam penyelenggaraan kampanye yang dapat menimbulkan problematika misalnya kontrak janji yang di utarakan tidak di tanggung jawabkan ditambah adanya media sosial menambah luas kemungkinan ujaran kebencian pada proses kampanye. Dewasa ini juga banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi yaitu dalam mengusung nama hanya berdasarkan instruksi ketua umum bukan berdasarkan asas politik hal ini akan melemahkan sistem demokrasi dan sila ke-4 Pancasila tentunya.

Dari jurnal ini dapat saya simpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemilihan kepala daerah tidaklah mencerminkan Pancasila sila ke-4. Karena dalam penyelenggaraannya banyak sekali konflik dan problematika yang muncul . Oleh karena itu perlu di tegakkan kembali asas dan peraturan mengenai pemilihan umum guna menghindari terjadinya kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Terimakasih .

Nama: Nur Rifda Satira

NPM: 2255014002

Kelas: Teknik Lingkungan B

Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia

Pemilu adalah wujud dari sistem demokrasi. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelenggaraan negara berupa pemilu yang terdapat pada sila keempat dalam Pancasila. Nilai dalam sila keempat tersebut merupakan bentuk dari Demokrasi.

Asas Demokrasi:
•Langsung
•Umum
•Bebas
•Rahasia
•Jujur
•Adil

Menurut Widodo, Arti dan makna sila ke 4:
-Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
-Permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan.
-Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi
kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan.
-Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, menyimpan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Terdapat dua hal penting yang harus digarisbawahi dalam pelaksanaan pilkada secara langsung:
-Ada kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi pemilih
-Implikasi dari konversi di daerah, tidak sepenuhnya dapat mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada.

Partai politik merupakan instrumen yang sangat penting sebagai definisi, fungsi, dan peran sebagai perwujudan negara yang keyakinan sistem demokrasi sebagai terwujudkan amanat konstitusi UUD RI Tahun 1945 BAB X Pasal 28, dalam hal berseikat, berkumpul, dan mengeluarkan pemikiran, dan bagian dari upaya untuk mencapai mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, demokrasi, dan penegekan hukum. keberadaan partai politik di Indonesia merupakan wujudnya suatu indikator berjalannya sistem politik dalam penyelengaraan pimpinan kekuasaan negara.

Kesimpulan :
Dalam pelaksanaan pemilihan terdapat beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, perlu adanya penegakkan peraturan pemilihan umum.

Nama : Tina Okta Maria Sihombing
NPM :2215014052
Kelas : B Teknik Lingkungan
Sebagai negara hukum, Indonesia mengadakan demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum.

Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum.



Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila memiliki sifat kebersamaan yaitu kebal terhadap pengaruh ideologi lain.

Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsep yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologis lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menimbulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup di atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum.

Mulainya Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan pendistribusian suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat keahlian dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Negara Indonesia telah menempuh proses dari demokrasi perkembangan, pada tahun (1945-1959) pada masa Republik Indonesia I yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik Indonesia III masa demokrasi Pancasila ( 1965-1998), hingga saat ini telah melakukan revolusi dan perubahan terhadap birokrasi menuju reformasi yaitu masa Republik Indonesia V (1998-sekarang), dari berbagai dinamika perubahan itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu.

Nama : Muhammad Riza Satria
NPM : 2215014046
Kelas : Teknik Lingkungan B


Analisa saya terhadap jurnal DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA.
Pancasilamerupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain.

Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya

Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum.

Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Nama: Yunita Desmaliya
NPM: 2215014028
Kelas: Teknik Lingkungan B

Pada jurnal ini membahas tentang "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia".

Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila. Didalam pemilihan kepala daerah masalah yang paling umum fundamental yaitu salah satunya kampanye. Kampanye merupakan jembatan masyarakat untuk membuat kontrak politik dengan calon kepala daerah sebelum menjadi kepala daerah. Namun dalam praktik kampanye yang tidak sesuai dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menimbulkan problem dimasa mendatang dan yang paling berbahaya yaitu merusak sistem demokrasi itu sendiri. Adapun Pilkada yang tidak sesuai dengan pancasila sila keempat yang berupa pelanggaran, kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pilkada, dan tim pendukung, serta masyarakat dapat diberikan sanksi pidana yang telah di atur didalam Pasal 177, dan178 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Calon kepala daerah dalam pilkada biasanya diusung oleh sebuah partai politik. Pada partai politik masyarakat dapat menyalurkan proses demokrasi seperti apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Peraturan perundang-undangan yang ada. Namun perkembangan partai politik saat ini banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Karena pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik hanya berdasakan intruksi ketua umum partai politik dengan mekanisme penujukan secara langsung. Oleh karena itu, dalam proses ini menjadikan suatu permasalahan dimana melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah hendaknya selalu mengutamakan sistem demokrasi yang sebagai mana telah tertuang didalam sila keempat Pancasila. Dan juga diharapkan pada pilkada baik calon kepala daerah dan partai pengusungnya saat berkampanye harus sesuai dengan itikad baik dan rasa tanggung jawabnya agar saat terpilih sebagai kepala daerah bisa merealisasikan apa yang disebutkan pada kampanyenya sehingga tidak menimbulkan problem pada waktu yang akan datang.

Nama: Benita Salsha Petrina Dewi
Npm: 2215014010
Kelas: Teknik Lingkungan B

Seperti yang kita ketahui, demokrasi hakikatnya mengizinkan warga negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Setiap Negara di dunia pasti miliki ideologinya masing-masing yang bertujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, diciptakannya ideologi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, yaitu sebuah kesepakatan bersama yang bertujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan pemilu adalah salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain. Masalah terjadi didalam pemilihan umum kepala daerah yang paling fundamental salah satunya kampanye.

Partai politik sangat penting sebagai definisi, fungsi, dan peran sebagai perwujudan negara yang meyakini sistem demokrasi sebagai terwujudkannya amanat dari konstitusi. Pancasila sila keempat merupakan bentuk dari demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan yaitu dengan keikutsertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.

Nama : omartangiang louissandro sihombing

NPM : 2215024022

kelas : teknik lingkungan B

dalam jurnal tersebut,penulis menjelaskan betapa pentingnya demokrasi sebagai nilai yang terkandung dalam sila keempat pancasila.penulis menjelaskan pada pemilihan umum daerah,demokrasi harus di terapkan dengan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan berpolitik dan hak asasi manusia dan sebagai media dalam mewujudkan tujuan bersama dalam mewujudkan keadilan,persatuan, dan kesehjahteraan masyarakat.

penulis juga membahas bagaimana demokrasi dapat diterapkan dengan baik dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Beberapa hal yang dibahas meliputi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, peran media massa dalam memberikan informasi yang objektif dan akurat, serta perlunya adanya pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga terkait untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang cukup jelas tentang pentingnya demokrasi sebagai nilai Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis berhasil memberikan beberapa strategi dan pendekatan yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa demokrasi dapat diterapkan dengan baik dalam proses pemilihan umum daerah, serta menjelaskan betapa pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam mencapai tujuan bersama dalam membangun masyarakat yang adil, bersatu, dan sejahtera.

Nama :Arahma Diana Putri
NPM :2215014024
Kelas :B Teknik Lingkungan

Sebagai negara hukum, Indonesia mengadakan demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum.

Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum.



Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila memiliki sifat kebersamaan yaitu kebal terhadap pengaruh ideologi lain.

Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsep yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologis lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menimbulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup di atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum.

Mulainya Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan pendistribusian suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat keahlian dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Negara Indonesia telah menempuh proses dari demokrasi perkembangan, pada tahun (1945-1959) pada masa Republik Indonesia I yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik Indonesia III masa demokrasi Pancasila ( 1965-1998), hingga saat ini telah melakukan revolusi dan perubahan terhadap birokrasi menuju reformasi yaitu masa Republik Indonesia V (1998-sekarang), dari berbagai dinamika perubahan itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu.

Nama : Pramudito Hani Fadhlurrohman
NPM : 2255014008
Kelas : Teknik Lingkungan B

Analisis saya terhadap jurnal "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas hubungan antara konsep demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya Sila Keempat yang menyangkut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Berikut saya jabarkan beberapa analisis saya.

1. Kaitan antara demokrasi dan Pancasila: Jurnal ini menguraikan bahwa demokrasi tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, memiliki lima sila yang menjadi dasar negara. Sila Keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mencakup nilai-nilai yang fundamental dalam demokrasi.
2. Pemilihan umum sebagai wujud demokrasi: Jurnal ini menunjukkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, khususnya Sila Keempat. Dalam pemilihan umum, rakyat memiliki hak suara untuk memilih pemimpinnya secara langsung atau melalui perwakilan. Dalam hal ini, pemilihan umum menjadi salah satu wujud nyata dari prinsip kerakyatan yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum: Jurnal ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dianggap penting dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi dan memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis. Dalam konteks Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum masih menjadi permasalahan utama, terutama di daerah-daerah tertentu.
4. Tantangan dalam mewujudkan demokrasi berdasarkan Pancasila: Jurnal ini juga membahas tantangan dalam mewujudkan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah korupsi, politik uang, ketidakadilan dalam pemilihan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama: Syabrina Samsu Raudathul Mawadah
NPM: 255014006
Kelas: Teknik Lingkungan B

Pancasila merupakan sumber niali dasar di Indonesia. Terkhusus pada sila ke-4 disana menjelaskan terkait dengan suatu pemerintah. Pada sila ke-4 dapat di jadikan sumber nilai landasan fundamental pemilihan umum di Indonesia .Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum.

Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum daerah untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam proses kampanye, pemilihan, serta pemantauan dan pengawasan proses pemilihan. Tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam proses demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan umum daerah.

NAMA : SISI ANTARI

NPM : 2215014054

KELAS : TEKLING B

Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia :
Sila keempat Pancasila adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Nilai-nilai dalam Sila keempat ini mencerminkan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia, demokrasi dapat mengungkapkan wujud nilai-nilai ini melalui beberapa aspek:

1.Hak Memilih dan Memilih: Pemilihan umum memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk menggunakan hak suara mereka. Ini berarti setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dalam pemilihan daerah umum, dan juga berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon dalam pemilihan tersebut.

2.Proses Pemilihan yang Demokratis: Pemilihan umum daerah di Indonesia diatur oleh prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak untuk mengatur partai politik. Selain itu, pemilihan umum diawasi oleh lembaga pemilihan independen, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertugas mengatur dan mengawasi jalannya pemilihan secara adil dan transparan.

3.Permusyawaratan dan Perwakilan: Dalam pemilihan daerah umum, para calon pemimpin daerah bersaing dalam konteks demokrasi yang dipimpin oleh perwakilan. Artinya, warga negara memberikan suaranya untuk memilih perwakilan yang dianggap paling mampu dan berkualifikasi untuk mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan daerah.

4. Pengambilan Keputusan yang Bijaksana: Nilai keahlian dalam Sila keempat Pancasila menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam pemilihan daerah umum, calon pemimpin daerah diharapkan untuk mengusulkan dan menjalankan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat secara luas dan berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Dalam konteks pemilihan daerah umum di Indonesia, demokrasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan nilai-nilai Sila keempat Pancasila dengan memberikan kesempatan partisipasi politik kepada rakyat, memfasilitasi perwakilan dan persetujuan, serta mendorong pengambilan keputusan yang bijaksana dan berkeadilan.
Penting untuk dicatat bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum daerah merupakan suatu proses yang terus berkembang. Meskipun demikian, prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi politik rakyat di dalamnya memainkan peran penting dalam mencapai visi Pancasila dalam kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia.

Maka, dalam jurnal hal-hal tersebut harus dipenuhi untuk mencapainya sebuah demokrasi yang terarah, teratur agar tidak menimbulkan perpecahan di kemudian hari dan berjalan sebuah pengimplemetasi dari pancasila keempat.

Nama : Zora Gelantina
NPM : 2215014032
Kelas : Teknik Lingkungan B

jurnal ini membahas tentang "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia".
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi.

Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah daaai Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Nama : Sabila Keysha Erliana Sandra

NPM : 2215014056

Kelas : Teknik Lingkungan B

Analisis:
Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak atau tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik.ideologi Pancasila sendiri ialah suatu nilai luhur yang religius berdasarkan sila sila Pancasila
Pancasila sila ke4 merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia,dan demokrasi yang diinginkan adalah ikut sertaan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.Bahwa kurang nya demokrasi internal harus menjadi faktor utama dalam setiap analisis atau keputusan mengenai pembubaran partai.
Kegiatan pemilihan umum ini tertuang dalam Pancasila pada sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,menurut Yusdiyanto,(2016).

Pemilu adalah pelaksanaan Keda rakyat yang bersifat jujur adil bebas rahasia, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tujuan pemilu sendiri yaitu untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif.
Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat (Erisanti,2014). Setelah bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 hingga 2014 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilu yaitu pada tahun 1955,1971,1977,1982,1987,1992,1997,1999,2004,2009,20014. Ada beberapa argumentasi yang bertujuan untuk mencari kebenaran dalam demokrasi, yang pokok memiliki 2 prinsip yaitu ( Singel-member constituency dan Multi-member constituency).
Partai-partai yang tidak demokrasi di Indonesia telah menunjukkan kedutakaran dalam hal internal politiknya partai politik tidak pernah diganti. Pelarangan partai anti demokratis telah dilaksanakan oleh beberapa negara di dunia seperti Kroasia Italia Jerman Spanyol dan Prancis larangan partai politik anti demokrasi yang sesuai dengan pengadilan hak asasi manusia Eropa yaitu ECTHR dan komisi Venesia dari Eropa. Partai politik masyarakat dapat melakukan proses demokrasi yang diamanatkan dalam Pancasila dan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan nya yaitu
Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat Pancasila ke-4 berdasarkan konflik dan muncul beberapa interpretasi yang tidak sesuai dengan pernyataan berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan.

NAMA : Indah Sherwin Sinaga

NPM : 2215014034

KELAS : Teknik Lingkungan B

Keberadaan demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Pemilihan umum daerah Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi mana pun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menimbulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (bonum publicum).

Begitupun Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Dari berbagai dinamika perubahan demokrasi itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompetensi.

Nama : Yasmine Mumtaz
Npm: 2215014002
Kelas : Teknik Lingkungan B

Sila keempat Pancasila yaitu gotong royong sangat penting dalam membangun demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat diwujudkan dalam proses pemilihan umum daerah dengan cara membangun kesadaran bersama dalam menjalankan proses demokrasi yang baik dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan suatu individu atau kelompok tertentu.

Aktifnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum daerah untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam proses pemilihan, serta pemantauan dan pengawasan proses pemilihan.

Dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah hendaknya selalu mengutamakan sistem demokrasi yang sebagai mana telah tertuang didalam sila keempat Pancasila dalam proses demokrasi Indonesia, seperti pada pemilihan umum dan aktifnya partisipasi masyarakat sangat penting untuk membangun demokrasi yang berlangsung di Indonesia.

nama: Farah Salsabila
npm: 2215014012
kelas: teknik lingkungan b

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan nilai sila ke 4 karena munculnya berbagai konflik yang tidak sesuai fakta dan munculnya berbagai hoax untuk menjatuhkan lawan, hal ini dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Sila keempat sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia yang menginginkan rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melindungi demokrasi.

oleh karena itu, memperbaiki sistem demokrasi di indonesia dapat dilakukan dengan cara negara harus memenuhi suara rakyat, pemimpin harus ditetapkan dengan pemilihan umum yang bersifat transparan dan bebas dari politik uang dan intimidasi, bermusyawarah guna mencapai tujuan bersama dan mengedukasi pengetahuan masyarakat tentang demokrasi.

NAMA: Bagas Gangsar Sugiarto
NPM: 2215014050
KELAS: TEKNIK LINGKUNGAN B

Berdasarkan jurnal yang telah diberikan dengan judul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" menyatakan bahwa Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.
Namun, Pancasila yang gunanya sebagai nilai fundenmental sudah bergeser kedudukannya hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran para penyelenggara politik serta kurangnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan. Salah satu yang dapat menimbulkan permasalahan yaitu pada saat kampanye para parpol memberikan janji-janji namun tidak disertai dengan tanggung jawab, menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para calon yang diusung oleh parpol, ditambah adanya media sosial menambah luas kemungkinan ujaran kebencian pada proses kampanye. Pada saat ini juga banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi yaitu mengusung nama hanya berdasarkan instruksi ketua umum, menjadikan calonnya hanya sebuah boneka saja dengan para ketua umum parpol yang mengatur dari belakang. Tentu saja hal ini akan melemahkan sistem demokrasi dan sila ke-4 Pancasila tentunya.
Kesimpulanya, demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila (Demokrasi) sangat penting dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Dalam menjalankan demokrasi ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat bersama-sama mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Nama: Kresna Dwi Anggoro
Npm: 2215014038
Kelas: Teknik Lingkungan B

harusnya pemilihan umum merupakan salah satu dari cerminan sistem demokrasi dari negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi juga hakikatnya mengizinkan
warna negara tersebut untuk bisa berpartisipasi dalam apapun kegiatan dari pemerintahan. Sebagai negara hukum Indonesia memegang demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila
dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum.

Seharusnya Sistem pemilihan umum ini merupakan cerminan atau perwujudan dari demokrasi sebagai wujud dari sila keempat Belum tercerminnya demokrasisebagai perwujudan Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum di indonesia terlihat dari beberapa contoh kasus didalam pemilihan umum sering terjadi berbagaimacam konflik. Penyebab konflik pun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konflik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya.

pada jurnal tersebut penulis ingin memberikan pemahaman kepada kita tentang pemilihan umum yang terdapat diindonesia supaya masyarakat bisa memahami kembali
dengan baik Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Pelaksanaan partai politik dalam Undang-Undang Pilkada atau tidak,tergantung seberapa besar pelaksanaannya dibarengi dengan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai Pancasila dan juga pada sila ke-4 pancasila hanya menjelaskan
tentang prosedur dalam pemilihan itu sendiri tetapi pemilihan umum diatur dengan undang-undang lain yang kurang mencerminkan dari rasa demokratis.

jadi pada pemilihan pada saat ini secara langsung tidak mencerinkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, terjadi antara lain seperti munculnya berbagai berita hoax yang terjadi saat pemilihan umum terjadi, adanya upaya untuk mejatuhkan lawannya dengan berbagai fitnah yang mungkin bisa membuat masyarakat itu menjadi resah atau membenci calon tersebut karena hal itu bisa memecahkan persatuan antar bernegara, yang tujuan awalnya adalah untuk bisa memilih calon pemimpin dengan rasa adil Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Nama: intan suroya hazlin
npm: 22150140226
kelas: teknik lingkungan b

pada jurnal ini diketahui bahwasanya Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis. oleh karena itu ,Nilai Pancasila yang gunanya sebagai nilai fundenmental sudah bergeser fungsi kedudukannya hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintah dengan landasan bernegara.

Negara Indonesia telah menempuh proses dari demokrasi perkembangan, pada tahun (1945-1959) pada masa Republik Indonesia I yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik Indonesia III masa demokrasi Pancasila ( 1965-1998), hingga saat ini telah melakukan revolusi dan perubahan terhadap birokrasi menuju reformasi yaitu masa Republik Indonesia V (1998-sekarang), dari berbagai dinamika perubahan itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu.

Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan.oleh karena itu, sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi..tetapi demokrasi sebagai perwujudan pancasila sila keempat dalam pemilihan umum belum tercapai, dilihat dari kasus pemilihan umum masih banyak konflik, contohnya masih banyak calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya.

seharusnya pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi diindonesia,demokrasi yang diinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.melindungi demokrasi juga melindung sesuatu yang menyandang status minoritas.

NAMA : GILANG PERMANA
NPM : 2215014036
KELAS : TEKNIK LINGKUNGAN B

PPKN

Menganalisis Jurnal "Demokrasi sebagai wujud Sila ke-4"

Jurnal ini membahas tentang masalah demokrasi dan ideologi di sistem pemilihan Indonesia. Meskipun Pancasila sebagai ideologi sudah ada lebih dulu, namun demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai dan prinsip Pancasila, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Ada beberapa kasus ketidakberesan dan konflik dalam pemilihan di Indonesia.

Author menekankan pentingnya demokrasi sebagai bagian dari Pancasila dan perlunya pemerintah yang tunduk pada hukum. Partai politik juga berperan penting dalam proses demokrasi.

Author menyarankan kita sebagai warga negara yang baik agar sepatutnya patuh pada Pancasila dan hukum yang ada serta kepada Pemerintah untuk menggunakan model sistem pemilihan yang lebih efisien berdasarkan prinsip demokrasi dan Pancasila. Ini dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi Indonesia.

NAMA: Rakha Kumara Zaki
NPM: 2215014048
Kelas: Teknik Lingkungan B

jurnal ini berisi mengenai pemilu di Indonesia. Pemilu sendiri merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, dan karena indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 11 kali seharusnya sudah mendapat banyak pembelajaran untuk lebih menekankan nilai demokrasi sebagai perwujudan sila keempat dalam pemilu. belum tercerminnya nilai demokrasi didalam pemilu bisa dilihat dari kasus-kasus yang terjadi saat pelaksanaan pemilu. faktor penyebabnya juga beragam, misalnya terjadi konflik internal dalam partai, calon yang tak bisa menerima kekalahan, serta pendukung calon yang tidak realistis. Pilkada merupakan salah satu pemilihan umum yang bersifat daerah yang diperlukan adanya dinamika perkembangan untuk mewujudkan adanya demokrasi dalam pemilu. Menurut Widodo, “Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilh dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula. pernyataan ini secara tak langsung menyatakan bahwa pilkada merupakan perwujudan dari nilai demokrasi sesuai dengan sila ke 4 pancasila.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara
yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum, termasuk pemilu dan pilkada. pilkada sendiri diatur dalam UU nomor 1 tahun 1957 tentang pokok pokok pemerintahan daerah, dimana hal mengenai pilkada dinyatakan dalam pasal 23 ayat satu UU tersebut. hukum mengenai pilkada juga tertuang dalam UU nomor 32 tahun 2004, dimana kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatnya di daerah masing-masing. saat ini sendiri, telah terjadi pergeseran demokrasi dalam pemilu termasuk dalam pilkada yang dalam beberapa bentuk penyimpangan, misalnya kecurangan pemilu. jika dikaitkan dengan penegakan hukum di Indonesia, hal ini bisa dikarenakan karena kurang tegasnya efek hukum serta penegakan hukum di Indonesia, sehingga sering terjadi kecurangan dalam pemilu dan pilkada dan akibatnya demokrasi tak terealisasikan.

Andini Putri Karisma
2215014014
teknik lingkungan B



Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,
“Didalam sila keempat ini memiliki Nilai dan Butir-Butir berpangkal dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan menjiwai sila Keadilan Sosial.
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
alam pelaksanaannya banyak partai politik yang tidak mencermikan dari nilai demokrasi sila keempat Pancasila tersebut. Menurut Widodo, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) langsung dan tidak langsung memiliki legitimasi yuridis konstitusional dan empirik. Agar pelaksaan lebih efisien, model sistem Pilkada harus berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai pancasila. Demokrasi Pancasila menyerukan pembuatan keputusan melalui musyawarah mencapai mufakat.
Bentuk dari partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi terdapat dari sisi internal partai politik itu sendiri, dimana pemilihan atau penunjukan kepala daerah yang diusung oleh partai politik saat ini tidak mencermikan asas demokrasi. Pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik hanya berdasakan intruksi ketua umum partai politik dengan mekanisme penujukan secara langsung.
Dengan sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik ini dapat menjadikan suatu permasalahan dimana melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Proses tersebut dapat juga sebagai celah nantinya adanya budaya “hutang budi” dari kepala daerah ke ketua partai politik. Sehingga dikhawatirkan setiap kebijakan kepala daerah itu nanti akan di dasarkan pada kepentingan partai politik pengusungnya.
Berdasarkan deskripsi diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastiandalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

NAMA: AYU DWI CAHYARANI
NPM: 2215014006
KELAS: B

Pada jurnal DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA ini dapat kita analisis bahwasannya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilh dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu. Seperti yang diungkapkan bahwa pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya dan bermaksud menerapakan dalam hidup dan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilainilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Daerah merupakan entery point perubahan mendasar dalam persoalan kewenangan yang diberikan kepala daerah. Indonesia dalam rangka memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan amanat rakyat. Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang 23 Ayat dinyatakan “Kepala Daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang”. UUD RI Tahun 1945 tetapi merupakan pemilihan lokal yang merujuk pada Pasal 18 ayat UUD Negara Republik Indonesi. UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat 3 menyebutkan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan “.

Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah Kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas. Masalah terjadi didalam pemilihan umum kepala daerah yang paling fundamental yaitu salah satunya kampanye. Namun dalam praktik kampanye yang tidak sesuai dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menimbulkan problem dimasa mendatang dan yang paling berbahaya yaitu merusak demokrasi.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu implementasi dari sistim demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Menurut terminologi demokrasi merupakan kekuasaan oleh rakyat, ikut sertaan rakyat dalam pemerintahan hamper diterima oleh banyak negara di dunia, sistem pemerintahan ini sangat unggul dibanding pemerintahan yang lainnya.

Bangsa Indonesia adalah bangsa berideologi. Pada Negara Indoensia dilaksanakan Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, yang berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam pilkada di Indonesia.

jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam suatu pemilihan haruslah sesuai dengan peraturan yang ada sesuai deangn pancasila, UU, dan aturan yang telah dibuat demi terwujudkan bangsa Indosesia yang lebih baik dan maju.

Nama: Fery husein batubara
Npm: 2215014042
keas: B

DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara,jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum.

negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Membahas mengenai hukum, juga membahas mengenai pertaturan, perturan yang ini di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila.Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan.Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat.

Negara-Negara berkembang non- komunis telah menunjukan pengalaman yang signifikan, Negara Republik Indonesia termaksud Negara non-komunis dan baru menginjak usia 72 tahun, dan tergolong Negara yang sangat muda, kebanyakan Negara baru,ingin cepat mengadakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengejar keterpurukan, secara politis dalam membangun suatu berdaban bangsa dan Negara dapat ditempuh dengan merebut kekuasaan, dalam merebut kekuasaan ini tertuang dalam konsep politik yaitu :
1. Negara (state)
2. Kekuasaan (power)
3. Pengambilan keputusan (decision making),
4. Kebijakan (policy, beleid),
5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation), dalam konsep ini dapat ditempuh melalui sistem demokrasi dengan cara pemilihan umum

NAMA : INEZ FADHILA RAHMAN
NPM : 2215014008
KELAS : TEKNIK LINGKUNGAN B


Jurnal mengemukakan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila (gotong royong) sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat diwujudkan dalam proses pemilihan umum daerah dengan cara membangun kesadaran bersama dalam menjalankan proses demokrasi yang baik dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya.
Sebagai negara hukum, Indonesia mengadakan demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum.
Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum.

Nama : Mohamad Fajar Nugraha
Npm : 2215014030
Kelas : Teknik Lingkungan B

pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. dengan adanya pemilu, tidak sembarang orang bisa mengisi posisi jabatan politik. pemilu menjadi bentuk penerapan dalam sila keempat pancasila. sila keempat pancasila memuat hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi. yang berarti pemilu juga merupakan bentuk implementasi demokrasi di Indonesia. pemilu dilaksanakan secara langsung sehingga rakyat bisa merasakan suasana demokrasi yang nyata dan menciptakan pemerintahan yang demokratis.

walaupun pemilu sudah dilaksanakan beberapa kali masih banyak permasalahan yang terus terjadi. permasalahan tersebut adalah money politics, golput, dan kampanye negatif, dan penyebaran berita hoax. keberadaan partai politik yang tidak mencermikan dari nilai demokrasi sila keempat Pancasila juga bisa menjadi masalah pada pemilu. salah satu contohnya adalah sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik yang dapat menjadikan suatu permasalahan dimana melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Padahal keberadaan partai politik ini bisa sangat penting karena partai politik merupakan instrumen yang sangat penting sebagai definisi, fungsi, dan peran sebagai perwujudan negara yang meyakini sistem demokrasi.

Nama : Dhifa Nashifa
NPM : 2255014009
Kelas : Teknik Lingkungan B

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi.

berbagai aspek khususnya di Indonesia, para pendiri bangsamenciptakan ideologi
dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia

ideologi adalah akumulasi dari nilai dan
norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengaplikasian nilai-nilai sila keempat Pancasila. Salah satunya adalah masih adanya praktik politik uang yang merusak prinsip demokrasi yang seharusnya dilaksanakan secara adil dan transparan.

NAMA: Bagas Gangsar Sugiarto
NPM: 2215014050
KELAS: TEKNIK LINGKUNGAN B

Berdasarkan jurnal yang telah diberikan dengan judul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" menyatakan bahwa Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.
Namun, Pancasila yang gunanya sebagai nilai fundenmental sudah bergeser kedudukannya hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran para penyelenggara politik serta kurangnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan. Salah satu yang dapat menimbulkan permasalahan yaitu pada saat kampanye para parpol memberikan janji-janji namun tidak disertai dengan tanggung jawab, menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para calon yang diusung oleh parpol, ditambah adanya media sosial menambah luas kemungkinan ujaran kebencian pada proses kampanye. Pada saat ini juga banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi yaitu mengusung nama hanya berdasarkan instruksi ketua umum, menjadikan calonnya hanya sebuah boneka saja dengan para ketua umum parpol yang mengatur dari belakang. Tentu saja hal ini akan melemahkan sistem demokrasi dan sila ke-4 Pancasila tentunya.
Kesimpulanya, demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila (Demokrasi) sangat penting dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Dalam menjalankan demokrasi ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat bersama-sama mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Nama:Ikhsan Saputra
NPM:2215014004
KELAS:Teknik Lingkungan



dalam jurnal tersebut,penulis menjelaskan betapa pentingnya demokrasi sebagai nilai yang terkandung dalam sila keempat pancasila.penulis menjelaskan pada pemilihan umum daerah,demokrasi harus di terapkan dengan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan berpolitik dan hak asasi manusia dan sebagai media dalam mewujudkan tujuan bersama dalam mewujudkan keadilan,persatuan, dan kesehjahteraan masyarakat.

penulis juga membahas bagaimana demokrasi dapat diterapkan dengan baik dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Beberapa hal yang dibahas meliputi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, peran media massa dalam memberikan informasi yang objektif dan akurat, serta perlunya adanya pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga terkait untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang cukup jelas tentang pentingnya demokrasi sebagai nilai Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis berhasil memberikan beberapa strategi dan pendekatan yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa demokrasi dapat diterapkan dengan baik dalam proses pemilihan umum daerah, serta menjelaskan betapa pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam mencapai tujuan bersama dalam membangun masyarakat yang adil, bersatu, dan sejahtera.

Nama : Yosia
Npm : 2255014004
Kelas : Teknik Lingkungan
Sebagai negara hukum, Indonesia mengadakan demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum.

Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum.



Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila memiliki sifat kebersamaan yaitu kebal terhadap pengaruh ideologi lain.

Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsep yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologis lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menimbulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup di atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum.

Mulainya Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan pendistribusian suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat keahlian dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Negara Indonesia telah menempuh proses dari demokrasi perkembangan, pada tahun (1945-1959) pada masa Republik Indonesia I yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik Indonesia III masa demokrasi Pancasila ( 1965-1998), hingga saat ini telah melakukan revolusi dan perubahan terhadap birokrasi menuju reformasi yaitu masa Republik Indonesia V (1998-sekarang), dari berbagai dinamika perubahan itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu