Posts made by Muthiara Wamiga HS

Muthiara Wamiga HS
2257011002
Kelas-A
Kimia

Ringkasan dan Analisis Materi Video tentang Geopolitik Indonesia:

Geopolitik merupakan pendekatan dalam mengelola negara yang mempertimbangkan letak geografis dalam pembuatan kebijakan, baik di bidang ekonomi, pertahanan, maupun hubungan luar negeri. Beberapa tokoh dunia seperti Ratzel, Kjellen, Mackinder, Mahan, dan lainnya telah mengembangkan berbagai teori geopolitik berdasarkan pengaruh wilayah daratan, lautan, atau udara terhadap kekuatan negara.

Di Indonesia, geopolitik berlandaskan pada Pancasila dan dikenal dengan istilah *Wawasan Nusantara*. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Berbeda dengan geopolitik negara lain, konsep geopolitik Indonesia tidak menekankan ekspansi wilayah, tetapi lebih pada upaya menjaga keutuhan dan persatuan nasional dalam keberagaman.

*Wawasan Nusantara* mengandung pandangan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan dalam empat aspek utama: politik (satu pemerintahan), ekonomi (pemerataan pembangunan dan pemanfaatan SDA), sosial budaya (penghormatan terhadap keragaman budaya), serta pertahanan dan keamanan (penjagaan bersama atas seluruh wilayah).

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia menganut satu sistem hukum, politik, budaya, serta keamanan secara menyeluruh. Kesatuan ini penting mengingat luas dan tersebarnya wilayah Indonesia di antara dua samudera dan dua benua.

Indonesia memiliki sejumlah kekuatan geopolitik, seperti jumlah penduduk yang besar, kekayaan budaya, posisi strategis dalam jalur perdagangan global, serta potensi sumber daya alam yang besar. Jika dikelola dengan baik dan persatuan tetap dijaga, Indonesia berpotensi menjadi negara yang maju dan berpengaruh di kancah internasional.
Muthiara Wamiga HS
2257011002
Kelas-A
Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel menunjukkan bahwa situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 sangat memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak terselesaikan, kebebasan sipil semakin dibatasi, dan diskriminasi masih meluas. Papua menjadi sorotan karena masih terjadi pelanggaran HAM secara sistematis.

Secara umum, pemerintah dianggap gagal dalam menegakkan keadilan, menghormati hak-hak sipil, serta memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat.

Hal positif dari artikel ini adalah adanya perlawanan dan kontrol sosial dari masyarakat sipil, seperti gerakan mahasiswa, komunitas adat, dan aktivis lingkungan yang menunjukkan bahwa kesadaran terhadap HAM masih hidup dan berkembang di masyarakat. Selain itu, ratifikasi konvensi internasional menunjukkan bahwa ada komitmen formal Indonesia terhadap HAM, meskipun belum diimplementasikan sepenuhnya.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi Indonesia memiliki akar kuat dalam nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kolektivitas. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya tentang voting, tetapi juga proses dialog dan pengambilan keputusan bersama yang menjunjung tinggi keharmonisan.

Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa nilai-nilai spiritual dan moral harus menjadi dasar dalam menjalankan kekuasaan. Demokrasi Indonesia tidak sepenuhnya sekuler, tetapi juga tidak mengutamakan agama tertentu. Setiap warga negara bebas menjalankan ajaran agamanya, selama tidak melanggar hak orang lain. Prinsip ini seharusnya menciptakan keadilan sosial dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Secara normatif, demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Namun dalam praktik, masih terjadi penyimpangan serius. Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, diskriminasi, kriminalisasi aktivis, serta tidak adanya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusi.

Hal ini membuktikan bahwa demokrasi belum sepenuhnya berjalan secara substansial. Kebebasan dijamin dalam konstitusi, tetapi sering dibatasi dalam kenyataan, terutama ketika menyangkut kepentingan politik dan kekuasaan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya sangat menolak sikap seperti itu. Anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan rakyat, bukan menjalankan agenda pribadi atau kelompok. Ketika mereka tidak memperjuangkan kepentingan rakyat dan justru mendahulukan kepentingan politik sendiri, maka mereka telah mengkhianati mandat yang diberikan.

Sikap seperti ini mencederai demokrasi dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Rakyat berhak untuk mengkritik, mengevaluasi, dan mengganti mereka melalui mekanisme demokratis seperti pemilu.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik dari latar belakang tradisi atau agama memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Namun, ketika pengaruh ini digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik yang tidak jelas, bahkan dengan mengorbankan rakyat, maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam era demokrasi, setiap orang berhak memiliki kebebasan berpikir dan bertindak tanpa paksaan emosional atau ideologis. Manipulasi terhadap emosi dan loyalitas rakyat bertentangan dengan prinsip HAM yang menjamin kebebasan dan martabat manusia.

Kekuasaan harus digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, bukan untuk mengendalikan mereka demi tujuan pribadi. Pemimpin seperti ini harus dikritisi agar demokrasi tetap sehat dan berpihak pada rakyat.