1. Berita ini menunjukkan kepedulian Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, terhadap perlindungan anak-anak dalam konteks kegiatan sosial dan politik, khususnya demonstrasi. Tanggapan saya, langkah Risma sangat tepat dan patut diapresiasi. Anak-anak memang belum memiliki kematangan emosional dan pemahaman yang cukup tentang isu yang didemonstrasikan, sehingga melibatkan mereka bisa membahayakan fisik maupun mental mereka. Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah pentingnya kesadaran semua pihak untuk menjunjung tinggi hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman serta bebas dari eksploitasi. Selain itu, ini juga menjadi pengingat bahwa menyampaikan aspirasi seharusnya dilakukan secara bertanggung jawab.

2. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

A. Koordinasi dan perizinan yang jelas: Sebelum menggelar demonstrasi, penyelenggara wajib berkoordinasi dengan pihak keamanan agar kegiatan dapat dikawal dengan aman.
* **Menetapkan batasan usia peserta:** Demonstrasi sebaiknya hanya diikuti oleh individu yang sudah cukup umur dan memahami konsekuensinya.
B. Edukasi peserta: Sebelum aksi, penting memberi pemahaman mengenai etika demonstrasi, seperti menjaga ketertiban, tidak merusak fasilitas umum, dan menjauhi provokasi.
C. Menghindari kekerasan dan kerusuhan: Demonstrasi harus bersifat damai dan tidak merugikan pihak lain, karena tujuan utamanya adalah menyampaikan pendapat, bukan menciptakan kerusuhan.

3. Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi seseorang sebagai anggota masyarakat. Contohnya:

- Menjaga ketertiban dan keamanan.
- Menghormati hak orang lain.
- Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
- Menjaga lingkungan.
- Menghormati nilai-nilai budaya dan norma sosial.

Nama: Dias Prameswari
NPM: 2217011172
Kelas: C

Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", masih menghadapi banyak tantangan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Pilpres 2019 menggambarkan bagaimana proses demokrasi prosedural belum bertransformasi menjadi demokrasi substantif. Meskipun pemilu merupakan instrumen utama dalam menentukan pemimpin secara demokratis, banyak masalah mendasar yang belum terselesaikan, seperti politisasi identitas, rendahnya partisipasi bermutu, serta lemahnya peran partai politik dalam kaderisasi. Hal ini menunjukkan bahwa asas permusyawaratan dan kebijaksanaan belum sepenuhnya tercermin dalam proses demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada keadilan, keterwakilan rakyat, dan etika berpolitik.

Selain itu, jurnal tersebut menyoroti pentingnya konsolidasi demokrasi agar pemilu tidak hanya menjadi ritual lima tahunan, melainkan sarana mewujudkan pemerintahan yang efektif dan dipercaya rakyat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya rendahnya kepercayaan publik terhadap birokrasi dan lembaga penyelenggara pemilu, serta maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang memecah belah masyarakat. Ini membuktikan bahwa nilai kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan bersama belum dijalankan secara optimal. Maka dari itu, untuk mewujudkan sila keempat secara nyata, diperlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam membangun demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial, dengan menjunjung tinggi nilai musyawarah, keterwakilan, dan kebijaksanaan.

Nama: Dias Pameswari
NPM: 2217011172
Kelas: C

Pemilu Presiden 2019 di Indonesia menjadi sorotan karena menampilkan tantangan besar dalam proses konsolidasi demokrasi. Jurnal ini menyoroti bagaimana pemilu tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin, tetapi juga indikator sejauh mana demokrasi Indonesia telah berakar kuat. Sayangnya, pilpres 2019 justru memperlihatkan lemahnya pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, birokrasi, dan penyelenggara pemilu yang seharusnya menjamin pemilu yang jujur dan adil. Kontestasi politik yang diwarnai dengan politisasi identitas, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga keterlibatan birokrasi secara politis memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural, belum substantif. Ini mencerminkan demokrasi yang belum mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat.

Lebih jauh, jurnal ini juga mengkritisi peran partai politik yang dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai institusi kaderisasi dan representasi aspirasi rakyat. Banyak partai lebih mengutamakan pencitraan dan popularitas, seperti mencalonkan selebritas, ketimbang membina kader yang berkualitas. Selain itu, netralitas birokrasi yang tercoreng oleh keberpihakan pada kandidat tertentu menunjukkan masih kuatnya budaya patrimonial dalam sistem administrasi pemerintahan. Akibatnya, proses demokratisasi berjalan di tempat, tidak membawa perubahan nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, jurnal ini menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam politik, birokrasi, dan pendidikan politik masyarakat agar demokrasi Indonesia bisa lebih mendalam.

Nama: Dias Prameswari

NPM: 2217011172

Kelas: C

Jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas pentingnya pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Pemilihan umum seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pilkada sering kali tidak mencerminkan semangat demokrasi dan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini terlihat dari maraknya konflik politik, kurangnya musyawarah yang bijaksana, serta dominasi partai politik yang terkadang mengabaikan prinsip kerakyatan dan keadilan.

Lebih lanjut, jurnal ini menyoroti kelemahan sistem pemilu di Indonesia, seperti tidak terakomodasinya calon independen secara adil dan masih kuatnya budaya “penunjukan” oleh partai, yang berpotensi mencederai nilai demokrasi internal. Kurangnya demokratisasi di internal partai politik, serta praktik kampanye yang tidak sehat, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemilu yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

NAMA : Dias Prameswari

NPM : 2217011172

KELAS : C