Pendidikan Kewarganegaraan- Mipa Kimia C Genap

NAMA: CARERA PATRICIA FEBRIANI
NPM: 2217011019
KELAS: C

Jurnal tersebut membahas secara mendalam mengenai pentingnya menjaga identitas bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Identitas bangsa merupakan jati diri suatu negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur, sejarah, budaya, serta karakteristik unik yang dimiliki oleh masyarakatnya. Identitas bangsa dibangun dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang disatukan oleh ideologi Pancasila. Namun, globalisasi menghadirkan tantangan besar, seperti masuknya budaya asing yang dapat memengaruhi pola pikir, gaya hidup, bahkan nilai-nilai masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini dapat menyebabkan tergerusnya semangat kebangsaan dan menurunnya rasa cinta terhadap budaya sendiri.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, penulis jurnal menekankan pentingnya peran pendidikan dan media sebagai sarana pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan karakter yang mengedepankan nilai nasionalisme, gotong royong, dan cinta tanah air perlu ditanamkan sejak dini. Selain itu, budaya lokal perlu dilestarikan dan diperkenalkan secara luas agar masyarakat, terutama generasi muda, merasa bangga dengan warisan budayanya sendiri. Pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyaring pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Dengan demikian, globalisasi tidak harus menjadi ancaman, melainkan dapat dijadikan peluang untuk memperkenalkan kekayaan budaya bangsa Indonesia ke dunia internasional, selama identitas bangsa tetap dijaga dan dilestarikan.

NAMA: KEVIN JULIAN MANAP
NPM: 2217011101
KELAS: C

Jurnal ini membahas secara komprehensif mengenai bagaimana identitas bangsa Indonesia menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Penulis menekankan bahwa identitas bangsa merupakan elemen esensial yang membentuk karakter dan jati diri suatu negara. Dalam konteks Indonesia, identitas ini terbangun dari keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang dipersatukan oleh Pancasila dan semangat kebangsaan. Namun, globalisasi menghadirkan tantangan berupa derasnya arus informasi, budaya asing, serta nilai-nilai luar yang sering kali bertentangan dengan nilai lokal. Akibatnya, terjadi semacam pergeseran nilai di kalangan generasi muda yang bisa melemahkan rasa nasionalisme dan keutuhan identitas nasional.

Penulis jurnal ini mengajak pembaca untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga dan memperkuat identitas bangsa di tengah arus global. Ia menawarkan pendekatan melalui pendidikan karakter, penguatan budaya lokal, serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam memfilter budaya asing yang masuk. Ditekankan pula bahwa globalisasi tidak harus dianggap sebagai ancaman semata, tetapi bisa menjadi peluang untuk memperkenalkan kekayaan budaya bangsa ke kancah internasional, asalkan identitas nasional tetap menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pandangan kritis dan solutif terhadap persoalan yang sangat relevan dengan kondisi sosial-politik Indonesia saat ini.

Nama : Naghmah Syifa Bilqis
NPM : 2217011072
Kelas : C

Jurnal ini menjelaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan sebagai bagian dari tujuan negara, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Berdasarkan teori Kranenburg, negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban tetapi juga harus menjamin kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada tiga prinsip utama dari Gustav Radbruch: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jurnal ini menyoroti peran lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam menciptakan sistem peradilan yang berintegritas. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan dan maraknya kasus korupsi yang sering menjadi sorotan media.

Jurnal ini menguraikan struktur sistem peradilan Indonesia yang meliputi Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara, masing-masing dengan kewenangan khusus. Penekanan diberikan pada pentingnya kesadaran hukum masyarakat dan peran aktif aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Studi kasus yang disajikan, seperti proses penanganan tindak pidana korupsi, menggambarkan kompleksitas penegakan hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, jurnal ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang konsep penegakan hukum berkeadilan tetapi juga mendorong refleksi kritis untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih efektif dan berwibawa.

Nama : Hesti Ollivia
NPM : 2217011135
Kelas : C
Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan cerminan dari sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Penulis menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia bukan sekadar sistem politik, melainkan juga sebagai nilai yang tumbuh dari budaya dan falsafah bangsa. Oleh karena itu, penerapan demokrasi seharusnya tidak hanya meniru sistem luar, tetapi disesuaikan dengan semangat musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari kearifan lokal Indonesia. Dalam praktiknya, partisipasi rakyat, kebebasan menyampaikan pendapat, dan pengambilan keputusan bersama menjadi manifestasi dari sila keempat ini.

Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya membangun demokrasi yang berlandaskan moral dan etika Pancasila. Demokrasi yang tidak dikawal dengan nilai-nilai Pancasila cenderung menjadi liberal tanpa arah, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, peran pendidikan Pancasila menjadi sangat penting untuk menanamkan nilai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Jurnal ini secara umum menyoroti bahwa penguatan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila keempat.

Nama : Yenaly Fitriana
NPM : 2217011024
Kelas : KIMIA C

Setelah saya membaca jurnal ini, bahwa jurnal ini membahas tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan pada demokrasi, dalam konteks pemilihan umum di Indonesia di mana penulis menegaskan bahwa pemilihan umum seharusnya mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Namun, dapat dikatakan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia masih jauh dari ideal, di mana banyak aspek yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti konflik internal partai dan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan.

Jurnal ini juga membahas permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan cara mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan umum, seperti kecurangan, konflik antar partai, dan tantangan bagi calon independen. Penulis menjelaskan bahwa meskipun pemilihan umum diatur oleh undang-undang, banyak ketentuan yang tidak jelas. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih dan munculnya praktik-praktik politik yang tidak demokratis, seperti mahar politik dan penunjukan kepala daerah yang tidak transparan.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya reformasi dalam sistem pemilihan umum untuk lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini termasuk memperkuat peran partai politik dalam mendukung demokrasi, mengurangi syarat yang memberatkan calon independen, dan meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan. Dengan demikian, diharapkan pemilihan umum dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur sesuai dengan cita-cita pancasila.

Nama : Sagita Nathania Irene Putri Armalya
NPM : 2217011107
Kelas : C

Berdasarkan jurnal yang telah diberikan, dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kualitas dan karakter seorang pemimpin. Seorang pemimpin memang harus memiliki kemampuan yang memadai, sehingga mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia, pemimpin ideal adalah mereka yang tidak hanya beriman dan bertaqwa, tetapi juga bermoral, berilmu, terampil, dan memiliki sikap demokratis. Hal ini penting karena pemimpin yang berkualitas akan mampu mewujudkan tujuan negara, yakni tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Lebih lanjut, konsep negara hukum yang dianut Indonesia menuntut agar segala tindakan pemerintah, aparatur negara, dan lembaga peradilan harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang adil menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara dan memastikan tercapainya kesejahteraan bersama. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti perilaku oknum aparatur negara yang kurang terpuji, maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum, serta lemahnya penegakan hukum yang kadang bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oleh karena itu, penting bagi seorang pemimpin untuk tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mampu menegakkan keadilan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan memastikan adanya kepastian hukum.

Pada akhirnya, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia hanya dapat terwujud jika didukung oleh pemimpin yang berintegritas dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Pemimpin seperti ini akan mampu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substantif, sehingga hukum benar-benar dapat menjadi alat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, harapan masyarakat akan terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama: Theresia Maharani Sitorus
NPM: 2257011004
Kelas: C

Pada jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas menegenai pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Penulis menekankan bahwa pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi yang seharusnya memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan. Namun, secara empiris, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat, dengan banyaknya konflik dan ketidakpuasan yang muncul selama proses pemilihan.

Salah satu isu utama yang diangkat dalam jurnal ini adalah politisasi identitas dan fragmentasi di kalangan pemilih, yang sering kali mengarah pada konflik sosial. Penulis mencatat bahwa pemilihan umum diwarnai oleh politisasi agama, di mana partai politik berusaha merebut suara dari kelompok tertentu, yang pada gilirannya menciptakan ketegangan di masyarakat. Selain itu, kegagalan partai politik dalam menyediakan calon pemimpin yang berkualitas dan profesionalisme birokrasi yang dipolitisasi juga menjadi faktor yang menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan ini, pada jurnal ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam sistem pemilihan umum dan penguatan peran civil society serta media dalam mengawasi proses pemilu. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum, serta memastikan netralitas birokrasi dalam pelayanan publik. Kesimpulannya, meskipun Indonesia telah melaksanakan pemilu yang aman, tantangan dalam konsolidasi demokrasi masih besar, dan komitmen dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai demokrasi yang substantif dan inklusif di masa depan.

Nama: Hanun Lunar Pradaka
NPM:2217011084
Kleas: C

Hasil analisis jurnal sebagai berikut:
Jurnal berjudul “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” membahas secara komprehensif hubungan antara nilai-nilai pancasila, khususnya sila ke-4 dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dalam jurnal juga dijelaskan bahwa demokrasi dalam konteks Indonesia memiliki corak khas yang berakar pada budaya lokal dan tidak sekadar meniru sistem demokrasi liberal yang berkembang di negara lain.

Analisis jurnal tersebut menyoroti bagaimana sila ke-4 Pancasila, yakni “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” menjadi dasar etis dan filosofis bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Diuraikan juga bahwa nilai musyawarah mengedepankan partisipasi rakyat secara kolektif dalam pengambilan keputusan, bukan hanya melalui mekanisme voting, tetapi juga melalui proses dialog dan pertimbangan matang demi tercapainya kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara demokrasi pancasila dengan demokrasi formal yang hanya menekankan suara mayoritas.

Secara keseluruhan, jurnal tersebut memberikan pemahaman mendalam bahwa implementasi demokrasi di Indonesia harus senantiasa diselaraskan dengan nilai-nilai pancasila agar tidak kehilangan jati dirinya. Ditekankan juga bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan bersama, serta menghindari praktik demokrasi yang hanya formalitas tanpa substansi. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa penguatan demokrasi pancasila memerlukan kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan prinsip musyawarah, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama : Novi Rahma Gunawan
NPM : 2217011062
Kelas : C

Jurnal ini membahas peran demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Jurnal ini menekankan bahwa meskipun pemilihan umum merupakan sarana partisipasi rakyat dalam pemerintahan, praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang mengedepankan musyawarah dan kebijaksanaan. Masalah utama yang diidentifikasi adalah konflik dalam pemilu, seperti kecurangan, ketidakmampuan menerima kekalahan, serta dominasi partai politik yang seringkali tidak demokratis dalam proses pencalonan. Jurnal ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara teori demokrasi Pancasila dengan realitas di lapangan, di mana sistem pemilu masih terkesan elitis dan kurang inklusif bagi calon independen.

Jurnal ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila. Hasilnya menunjukkan bahwa pemilihan umum daerah belum sepenuhnya menerapkan prinsip demokrasi yang berlandaskan Pancasila, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi publik. Jurnal ini memberikan kritik terhadap partai politik yang cenderung otoriter dalam struktur internalnya, serta menyarankan perlunya reformasi sistem pemilu agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, solusi yang ditawarkan masih bersifat umum, seperti penguatan lembaga pengawas dan sanksi bagi pelanggar, tanpa detail implementasi yang konkret. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran jelas tentang tantangan demokrasi di Indonesia tetapi kurang dalam menawarkan solusi praktis untuk mengatasi masalah tersebut.

NAMA: Khansa Fathrizkiya Julisa
NPM: 2217011015
KELAS: C

Jurnal ini membahas bagaimana prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan cerminan dari sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Penulis menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia tidak semata-mata diterapkan sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga mengakar dalam budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan prinsip musyawarah dan mufakat, bukan meniru mentah-mentah sistem dari negara lain, agar tetap mencerminkan kearifan lokal.

Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya menjadikan moral dan etika Pancasila sebagai fondasi dalam menjalankan demokrasi. Jika demokrasi tidak berpijak pada nilai-nilai Pancasila, maka berisiko berkembang menjadi demokrasi yang terlalu bebas dan kehilangan arah, yang bisa merusak persatuan nasional. Oleh sebab itu, pendidikan Pancasila dipandang sangat penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap model demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Secara umum, jurnal ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila keempat.

Nama : Nindia Nayla
Npm : 2217011168
Kelas : C

Jurnal tersebut membahas Demokrasi dalam konteks Indonesia yang merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Artinya, setiap keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat harus diambil melalui musyawarah, dengan mempertimbangkan aspirasi semua pihak secara adil dan bijaksana. Penerapan demokrasi di Indonesia tercermin dalam sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Proses ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan menjamin bahwa suara rakyat benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan negara.

Namun, tantangan demokrasi tetap ada, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban berdemokrasi serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila agar demokrasi di Indonesia berjalan sehat, adil, dan sesuai dengan jati diri bangsa.

Prabu Sriwijaya Soedjadi
2217011077
C

Tulisan ini ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni yang membahas penerapan sila keempat Pancasila terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penulis menitikberatkan pada aspek bahwa pemilihan umum harus melibatkan norma-norma demokrasi yang ditetapkan oleh Pancasila sebagai rakyat yang menuju oleh hikmat Konstitusi dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun, dalam praktiknya, pemilihan umum di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan, yaitu konflik internal partai politik, kecurangan suara, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum. Artinya, meskipun Indonesia telah membentuk sistem demokrasi, penerapannya masih jauh dari standar yang diinginkan.

Lebih jauh, jurnal ini juga mengecam perilaku partai politik dalam proses demokrasi Indonesia. Penulis memaparkan bahwa terdapat berbagai partai politik yang gagal memperkaya nilai-nilai demokrasi Pancasila, di mana pilihan-pilihan yang diambil umumnya tanpa menggerakkan aspirasi anggotanya oleh ketua umum partai semata. Selain itu, penulis menggarisbawahi bahwa menjadi kepala daerah yang independen memerlukan persyaratan yang sangat ketat dan karenanya menghindari partisipasi politik yang luas. Oleh karena itu, jurnal ini memberikan informasi yang jelas tentang perlunya reformulasi sistem kepartaian dan pemilihan umum Indonesia untuk lebih menekankan nilai-nilai Pancasila dan untuk memenuhi harapan masyarakat akan demokrasi yang lebih baik.

Nama : Nurul Rismawati
NPM : 2217011158
Kelas : C

Jurnal ini membahas tentang pentingnya demokrasi sebagai manifestasi nilai-nilai dari Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan pada kerakyatan. Pemilihan umum daerah, yang seharusnya mencerminkan aspirasi dengan kepentingan rakyat, disoroti penulis sebagai sarana vital bagi mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pemilihan umum merupakan wujud dari pada kedaulatan rakyat, bukan hanya sekadar sebagai prosedur administratif.

Jurnal ini juga menguraikan tantangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk praktik politik yang tidak transparan serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Penulis menekankan akan perlunya pendidikan politik juga penguatan institusi demokrasi, agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan secara kritis dalam pemilihan umum. Penting untuk memastikan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan efektifnya bisa dilakukan dalam situasi pemilihan umum.

Demi mencapai demokrasi yang berkualitas, semua pihak harus berkomitmen. Pihak-pihak tersebut termasuk dari pemerintah, dari partai politik, serta dari masyarakat. Sistem politik yang sehat serta berkeadilan diharapkan akan dapat tercipta dari penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam pemilihan umum daerah. Demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan bangsa juga negara Indonesia karenanya.

Selanjutnya jurnal ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pemilu, mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Penulis menjelaskan bahwa partisipasi aktif dari warga negara dalam proses pemilihan meningkatkan legitimasi terhadap hasil pemilu. Partisipasi aktif itu juga memperkuat rasa memiliki terhadap pemerintahan. Diharapkan pemimpin yang lebih responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi dari rakyat akan tercipta melalui melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, pemulihan umum daerah di Indonesia dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memperkuat fondasi demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Nama: Hotlianti Pangaribuan
NPM: 2217011115
Kelas: C

Jurnal yang membahas "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" memberikan wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara prinsip-prinsip demokrasi dan Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Penulis, Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, mengemukakan bahwa pemilihan umum di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, namun dalam praktiknya, banyak yang masih jauh dari harapan tersebut. Mereka menyoroti bahwa meskipun Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum sering kali tidak mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat, yang berpotensi mengakibatkan ketidakpuasan dan konflik sosial.

Hal ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Mereka mencatat bahwa pemilihan umum seharusnya menjadi sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, namun kenyataannya, banyak faktor yang menghambat partisipasi tersebut. Misalnya, adanya syarat yang ketat bagi calon independen dan dominasi partai politik dalam pencalonan, yang sering kali mengabaikan aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung demokrasi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, jurnal ini juga menggarisbawahi perlunya reformasi dalam sistem pemilihan umum untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam praktik. Penulis mengusulkan agar ada upaya untuk memperbaiki mekanisme pemilihan, termasuk memberikan ruang bagi calon independen dan meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan. Dengan demikian, diharapkan pemilihan umum tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Kesimpulannya, jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, serta pentingnya upaya kolektif untuk memperbaiki sistem yang ada demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

NAMA: Widia Oktavani Br Tarigan
NPM: 2217011095
KELAS: C

Jurnal ini membahas peran kearifan lokal sebagai perekat identitas bangsa Indonesia di tengah tantangan globalisasi. Penulis menekankan bahwa Indonesia sebagai negara multikultural memiliki keragaman budaya etnik yang kaya, namun juga rentan terhadap konflik akibat perbedaan suku, agama, dan budaya. Kearifan lokal, seperti prinsip _Tri Hita Karana_ di Bali atau semangat gotong royong dalam berbagai bentuk di daerah lain, dianggap sebagai modal budaya yang dapat memperkuat identitas nasional sekaligus menjadi solusi untuk meredam potensi konflik. Namun, penulis juga mengingatkan bahwa homogenisasi budaya akibat globalisasi dapat mengikis nilai-nilai lokal jika tidak ada upaya serius untuk melestarikannya.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan kearifan lokal sambil mengintegrasikannya dengan nilai-nilai modern. Jurnal ini menyoroti bahwa kearifan lokal bukan hanya warisan statis, melainkan sistem nilai dinamis yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Misalnya, prinsip _Bhinneka Tunggal Ika_ dan semangat toleransi dalam budaya lokal dapat menjadi fondasi untuk membangun kesadaran kolektif sebagai bangsa. Namun, penulis juga mengkritik kurangnya aplikasi nyata dari nilai-nilai ini dalam kebijakan politik dan sosial, yang seringkali justru memicu kesenjangan dan ketegangan antarkelompok.

Simpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa revitalisasi kearifan lokal sangat penting untuk memperkokoh identitas bangsa Indonesia di era global. Penulis menyarankan perlunya pembelajaran budaya damai dan penghargaan terhadap keragaman sebagai cara untuk mengikis budaya kekerasan. Selain itu, diplomasi kebudayaan juga diajukan sebagai strategi untuk mempromosikan citra Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya tinggi. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga praktik hidup yang mampu menjawab tantangan modernisasi dan globalisasi.

NAMA : Nabila Putri Ananda
NPM : 2217011053
KELAS : C

Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi di Indonesia merupakan perwujudan langsung dari sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penulis menggarisbawahi bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia bukan demokrasi liberal ala Barat, melainkan demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, musyawarah, dan mufakat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki peran penting sebagai pemegang kedaulatan, sementara pemimpin bertugas mewakili suara rakyat dengan kebijaksanaan dan etika. Nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi bagian integral dari praktik demokrasi di Indonesia.

Selain itu, jurnal ini juga menyoroti tantangan implementasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, seperti masih rendahnya partisipasi masyarakat, dominasi elite politik, dan praktik korupsi yang merusak esensi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya pendidikan politik, penguatan lembaga demokrasi, dan pengawasan masyarakat agar nilai-nilai Pancasila benar-benar terwujud dalam sistem pemerintahan. Dengan memperkuat karakter bangsa berdasarkan nilai Pancasila, diharapkan demokrasi Indonesia bisa tumbuh lebih matang dan menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri.

Nama: Zafira Anargya Kirana
NPM: 2217011005
Kelas: C

Dalam jurnal ini telah dibahas implementasi nilai-nilai demokrasi dalam konteks pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Indonesia berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Dalam bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila memiliki karakteristik yang berbeda dengan demokrasi liberal Barat. Demokrasi Pancasila menekankan nilai-nilai musyawarah, mufakat, dan perwakilan sebagai landasan dalam mengambil keputusan politik, yang seharusnya menjadi pijakan dalam pelaksanaan Pemilukada di Indonesia.

Bagian pertama menjelaskan bahwa Pemilukada diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami perubahan, dengan tujuan menciptakan mekanisme pemilihan kepala daerah yang demokratis dan transparan. Proses pemilihan kepala daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, di mana masyarakat secara langsung memilih pemimpinnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pemilukada seringkali diwarnai oleh berbagai persoalan seperti politik uang, kampanye hitam, dan lemahnya partisipasi publik, yang bertentangan dengan semangat demokrasi Pancasila.

Selanjutnya, penulis membahas bahwa pelaksanaan Pemilukada seharusnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Namun, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip musyawarah dan kebijaksanaan. Demokrasi yang terjadi cenderung formalistik dan transaksional, di mana kontestasi politik lebih menonjolkan kepentingan kekuasaan daripada kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi masih rendah, sehingga dibutuhkan upaya serius untuk menguatkan pendidikan politik, pengawasan pemilu, serta integritas penyelenggara Pemilukada.

Pada bagian simpulan, penulis menekankan pentingnya menjadikan sila keempat Pancasila sebagai sumber nilai dalam setiap tahapan Pemilukada. Demokrasi Indonesia harus dibangun di atas semangat kekeluargaan, kebijaksanaan, dan keterlibatan rakyat secara aktif, bukan semata-mata prosedural. Agar nilai-nilai demokrasi Pancasila bisa diwujudkan secara utuh, diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses demokrasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermoral dan beretika sesuai dengan jati diri bangsa.

Nama: Annisa Aulia Putri
NPM: 2217011143
Kelas: C

Setalah saya baca, kurang lebih jurnal ini membahas tentang bagaimana konsep demokrasi di Indonesia seharusnya nggak hanya sekadar meniru sistem Barat, tapi harus benar-benar berakar dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, terutama sila keempat: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Menurut penulis jurnal ini, demokrasi itu bukan hal asing buat Indonesia karena sejak dulu kita sudah mengenal nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan dalam mengambil keputusan. Makanya, sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan karakter bangsa sendiri, bukan cuma copy-paste dari luar negeri.

Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan kalau pemilu dan pilkada sebagai bentuk nyata dari demokrasi sebenarnya bisa jadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai sila keempat. Tapi sayangnya, realisasi di lapangan sering melenceng dari nilai-nilai itu. Misalnya, masih banyak kecurangan dalam pemilu, konflik antarpendukung, bahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh partai politik. Bahkan calon independen yang seharusnya jadi alternatif pun dipersulit dengan syarat yang berat. Ini semua menunjukkan kalau pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan semangat permusyawaratan dan kebijaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pancasila.

Kemudian, dalam jurnal ini menggarisbawahi bahwa demokrasi yang baik bukan hanya soal memilih secara langsung atau bebas, tapi juga soal bagaimana proses politik dijalankan dengan jujur, adil, dan menghargai hak semua warga negara. Partai politik juga disindir nih dalam jurnal ini karena sering ngga mencerminkan nilai demokrasi dalam internalnya. Misalnya pemilihan calon yang didasarkan pada instruksi ketua partai, bukan hasil musyawarah. Ini dianggap berbahaya karena bisa merusak kepercayaan rakyat dan memunculkan politik balas budi.

Intinya, jurnal ini ngajak kita untuk kembali pada esensi demokrasi ala Pancasila yang mengutamakan musyawarah, kebijaksanaan, dan kepentingan bersama, bukan sekadar formalitas atau ajang rebutan kekuasaan. Demokrasi itu harus dijalankan dengan nilai-nilai luhur, agar benar-benar jadi alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nama : Shely Adtamara
NPM. : 2217011131
Kelas : C

Jawaban :
Setelah saya membaca jurnal ini, jurnal tersebut sangat membuka wawasan tentang makna demokrasi yang sebenarnya, terutama dalam konteks Pancasila. Demokrasi di Indonesia seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sistem pemilu dan suara mayoritas, tetapi juga sebagai proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya keterlibatan rakyat melalui cara yang beretika, adil, dan menghargai perbedaan. Jurnal ini mengingatkan saya bahwa demokrasi kita memiliki akar budaya sendiri, yang harus dijaga agar tidak tereduksi menjadi sekadar formalitas.

Saya juga merasa bahwa generasi muda seperti kita perlu lebih sadar akan jati diri demokrasi Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan dominasi pemikiran demokrasi liberal, kita perlu menghidupkan kembali nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan mufakat. Demokrasi Pancasila bukan berarti kuno, justru itu adalah bentuk demokrasi yang lebih beretika dan membumi. Dengan memahami dan menerapkannya secara nyata dalam kehidupan kampus dan masyarakat, kita bisa menjadi agen perubahan yang menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjunjung nilai-nilai luhur warisan leluhur.

Nama: Raca Asyifa Hasanah
NPM : 2217011028
Kelas : C

Jurnal ini membahas pentingnya identitas bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa identitas bangsa adalah sesuatu yang membuat suatu bangsa berbeda dan unik dari bangsa lain, seperti budaya, bahasa, adat, dan nilai-nilai bersama. Namun, karena Indonesia sangat beragam, sering terjadi konflik sosial dan perpecahan yang bisa mengancam identitas nasional. Maka dari itu, penting untuk membangun identitas bangsa yang kuat agar masyarakat bisa hidup rukun dan bersatu.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui pendidikan multikultural. Pendidikan ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan budaya, suku, dan agama, serta menumbuhkan sikap toleransi. Dalam jurnal ini, penulis menekankan bahwa sekolah dan lembaga pendidikan harus menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, dan cinta tanah air. Guru juga punya peran penting dalam membentuk cara berpikir siswa agar mereka tidak hanya pintar dalam akademik, tetapi juga punya sikap sosial yang baik terhadap keberagaman.

Jadi, jurnal ini menyampaikan bahwa pendidikan multikultural sangat penting dalam membentuk identitas bangsa Indonesia yang majemuk. Jika generasi muda diajarkan sejak dini untuk menghargai perbedaan dan hidup dalam kebhinekaan, maka persatuan bangsa akan lebih kuat. Dengan begitu, Indonesia bisa tetap kokoh sebagai negara yang beragam tapi tetap satu, sesuai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.”

Nama: Nishfa Laila Maghfiroh
NPM: 2217011041
Kelas: Kimia - C

Berdasarkan jurnal tersebut, dijelaskan Pancasila sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” merupakan dasar penting demokrasi di Indonesia karena menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan diambil lewat diskusi bersama untuk mencapai mufakat, dan hasilnya harus dihormati semua pihak. Sila keempat Pancasila tersebut mengajak kita untuk berdialog secara terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta mengutamakan keadilan dan kepentingan bangsa, hingga setiap kebijakan pemerintah benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dalam hal ini, sila keempat Pancasila menekankan bahwa setiap keputusan politik harus dihasilkan lewat diskusi dan musyawarah, serta menghormati suara rakyat.

Pelaksanaan pilkada langsung saat ini masih banyak kendala yang membuat demokrasi Pancasila belum sepenuhnya tercermin. Konflik antarwarga sering terjadi, berita bohong (hoaks) digunakan untuk menjatuhkan calon, dan persyaratan calon independen dianggap terlalu berat sehingga menghambat partisipasi masyarakat non‐partai. Undang-undang pilkada juga masih sulit dipahami sehingga terjadi tafsir yang berbeda-beda. Agar pilkada sesuai dengan semangat sila keempat, harus ada aturan yang jelas dan tegas, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran seperti mahar politik dan hoaks, serta edukasi masyarakat tentang cara bermusyawarah. Dengan begitu, pilkada bisa berlangsung adil, transparan, dan benar-benar mencerminkan suara rakyat.

Nama:Angga Pradana
Kelas:C
Npm:2217011056


Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila (“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”) diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penulis menegaskan bahwa demokrasi Pancasila berbeda dari demokrasi liberal karena berakar dari nilai-nilai lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Dalam sistem ini, rakyat memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan melalui wakil-wakilnya di lembaga-lembaga perwakilan. Namun, penulis juga menyoroti bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi publik, politik uang, dan perilaku elit politik yang jauh dari semangat musyawarah.


Jurnal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan nilai Pancasila menjadi kunci untuk membangun kesadaran berdemokrasi yang sehat di kalangan masyarakat. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai budaya yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Penulis menyarankan bahwa penguatan nilai-nilai demokrasi berbasis Pancasila harus terus dilakukan melalui pendidikan formal dan informal, serta melalui teladan dari para pemimpin. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar menjadi cara hidup bangsa Indonesia.

NAMA : Zahra Salsabila
NPM : 2217011049
KELAS : Kimia C

Jurnal ini mengkaji hubungan penting antara demokrasi dan sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni menyoroti bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih belum optimal. Mereka berargumen bahwa pemilihan umum daerah seharusnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," namun dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan. Berbagai konflik dalam pilkada, pengaruh kuat partai politik yang tidak demokratis secara internal, dan syarat pencalonan independen yang terlalu berat menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut saya, hal menarik dari jurnal ini adalah kritik terhadap partai politik yang sering kali tidak demokratis dalam proses internal mereka, terutama dalam penunjukan calon kepala daerah yang sering dilakukan berdasarkan keputusan sepihak ketua umum partai. Hal ini berpotensi menciptakan "hutang budi" yang dapat mempengaruhi kebijakan kepala daerah terpilih untuk lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat. Penulis jurnal ini juga membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain seperti Kroasia, Italia, Jerman, Spanyol, dan Prancis yang memiliki mekanisme untuk membubarkan partai politik yang tidak demokratis, sementara di Indonesia belum ada sanksi tegas untuk hal tersebut. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah di Indonesia belum mencerminkan sifat Pancasila sila keempat dan masih memerlukan penegakan peraturan yang lebih pasti untuk menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Nama :Maria Deta Ratna Jelita
NPM : 2217011036
Kelas : C

Setelah membaca jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa pembaha Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan prinsip demokrasi, dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Penulis menekankan bahwa pemilu seharusnya menjadi wadah partisipasi aktif rakyat dalam sistem pemerintahan, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih jauh dari harapan, dengan berbagai permasalahan seperti konflik internal partai politik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Jurnal ini juga menguraikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu, termasuk adanya kecurangan, konflik antar partai, serta hambatan yang dihadapi calon independen. Meskipun pemilu telah diatur dalam kerangka hukum, masih banyak aturan yang belum jelas, sehingga memunculkan berbagai praktik yang tidak demokratis seperti politik uang dan proses penunjukan kepala daerah yang tidak terbuka. Akibatnya, partisipasi pemilih pun cenderung menurun.

pengusulkan perlunya reformasi dalam sistem pemilu agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Reformasi ini mencakup penguatan peran partai politik dalam mendukung demokrasi, penyederhanaan syarat pencalonan independen, serta peningkatan transparansi dalam proses pemilihan. Dengan upaya tersebut, pemilu diharapkan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, demokratis, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera sebagaimana dicita-citakan oleh pancasila

Nama : Aisah Fawwaz Sulaimah
NPM : 2217011119
Kelas : C


Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” oleh Mulyono dan Fatoni membahas bagaimana semestinya demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila keempat. Pemilu daerah, sebagai salah satu bentuk penerapan demokrasi, seharusnya mencerminkan prinsip kerakyatan yang dijalankan melalui musyawarah dan perwakilan, bukan sekadar ajang formalitas lima tahunan. Namun, realitas yang terjadi di lapangan seringkali bertolak belakang. Pemilu banyak diwarnai praktik pragmatisme politik, dominasi elite, konflik antarpendukung, bahkan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sungguh-sungguh dijadikan pedoman dalam berpolitik. Demokrasi yang dijalankan masih lebih condong ke arah prosedural, bukan substantif, sehingga makna dari “hikmat kebijaksanaan” belum sepenuhnya diwujudkan dalam proses pemilihan.

Lebih lanjut, penulis menegaskan bahwa demokrasi Indonesia semestinya memiliki ciri khas yang membedakannya dari demokrasi liberal di negara Barat. Demokrasi kita seharusnya berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan semangat gotong royong yang menjadi bagian dari budaya bangsa. Dalam konteks ini, pemilu tidak boleh hanya menjadi sarana perebutan kekuasaan, tetapi juga harus berfungsi sebagai ruang edukasi politik bagi masyarakat. Diperlukan kesadaran kolektif, baik dari partai politik, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat, untuk menjalankan pemilu dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab. Jika sila keempat benar-benar dijadikan landasan, maka demokrasi Indonesia bisa berkembang menjadi sistem yang lebih bermartabat dan sesuai dengan identitas bangsa sendiri. Dengan begitu, pemilu bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara moral dan sosial dalam pandangan rakyat.

Nama : Icha Dwi Lusiana
NPM : 2217011125
Kelas : C

Jurnal ini membahas hubungan erat antara demokrasi dan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Penulis menekankan bahwa demokrasi yang sesuai dengan Pancasila bukanlah demokrasi liberal ala Barat yang menonjolkan kebebasan individu, tetapi demokrasi yang berakar pada nilai-nilai lokal seperti musyawarah, mufakat, dan kebijaksanaan kolektif. Dalam kerangka ini, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang utama, baik melalui mekanisme langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara sah.

Jurnal ini juga membahas pentingnya membangun budaya politik yang beradab dan adil dalam demokrasi Pancasila. Penulis menyatakan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dijalankan secara prosedural, tetapi juga harus mencerminkan substansi nilai-nilai kebangsaan, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan tanggung jawab bersama. Untuk mencapai hal ini, pendidikan politik dianggap penting agar masyarakat tidak hanya menuntut hak-haknya, tetapi juga sadar akan peran dan kewajiban sebagai warga negara.

Secara keseluruhan, jurnal ini menyajikan pandangan yang mendalam bahwa demokrasi Pancasila merupakan sistem yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Demokrasi dalam kerangka Pancasila tidak hanya menjamin partisipasi rakyat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika sosial dan kebersamaan. Penulis menutup dengan penegasan bahwa demokrasi Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila agar tidak terjerumus dalam praktik politik yang individualistik, transaksional, dan menjauh dari semangat kebangsaan.

NAMA : M. Ramadon
NPM : 2217011089
KELAS : C

Jurnal ini membahas penerapan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila, khususnya dalam konteks Pemilihan Umum Daerah (Pilkada). Demokrasi dalam hal ini bukan sekadar bentuk partisipasi rakyat, tetapi juga mencerminkan sistem politik yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Jika dikaitkan dengan penegakan hukum yang berkeadilan, maka Pilkada harus dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel. Hukum menjadi elemen penting dalam memastikan keadilan prosedural (kesetaraan calon), keadilan substansial (hasil mencerminkan kehendak rakyat), dan kepastian hukum (aturan yang jelas dan tegas).
Namun, pelaksanaan Pilkada di lapangan masih diwarnai masalah seperti politik uang, manipulasi data pemilih, intervensi elite, dan lemahnya sanksi hukum. Ini menunjukkan bahwa nilai sila keempat belum sepenuhnya terwujud tanpa penegakan hukum yang kuat dan adil.
Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti Bawaslu dan KPU harus berperan aktif dalam menegakkan hukum demi menjamin hak dan keadilan bagi semua pihak. Nilai "hikmat kebijaksanaan" seharusnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik yang mengutamakan musyawarah dan keadilan, bukan kepentingan kekuasaan. Untuk itu, hukum harus ditegakkan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan agar demokrasi benar-benar berlandaskan Pancasila.

NAMA : Suci Fitria Insani
NPM : 2217011149
KELAS : C


Jurnal ini mengulas bagaimana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ("Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan") diterapkan dalam praktik Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) di Indonesia. Penulis menekankan pentingnya demokrasi sebagai sarana partisipasi rakyat sekaligus cerminan dari sistem politik yang berlandaskan Pancasila.
Jika dikaitkan dengan tema konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, maka pemilu daerah sebagai manifestasi demokrasi tidak dapat dilepaskan dari aspek keadilan hukum. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud apabila seluruh prosesnya dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel yang artinya, penegakan hukum dalam setiap tahapan Pilkada menjadi sangat krusial.
Keadilan di sini mencakup:
- Keadilan prosedural, seperti kesetaraan akses calon peserta dalam proses pencalonan.
- Keadilan substansial, yakni bagaimana hasil pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, bukan hasil manipulasi atau politik uang.
- Kepastian hukum, agar tidak ada kekosongan aturan atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kecurangan.
Penulis jurnal menyoroti bahwa dalam pelaksanaan Pilkada masih sering terjadi persoalan seperti: politik uang, manipulasi data pemilih, intervensi elite politik, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Semua ini menunjukkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya mencerminkan nilai sila keempat Pancasila jika tidak diiringi oleh komitmen kuat terhadap hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, demokrasi akan menjadi prosedural belaka hanya sekadar memilih tanpa substansi keadilan. Oleh karena itu, peran lembaga hukum seperti Bawaslu, KPU, serta aparat penegak hukum lainnya sangat vital dalam menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan perlindungan yang sama dalam berdemokrasi. Nilai "hikmat kebijaksanaan" dalam sila keempat semestinya menginspirasi proses pengambilan keputusan politik yang berlandaskan musyawarah, bukan dominasi kekuasaan. Maka, agar demokrasi benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, maka hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bernegara harus ditegakkan dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.

Nama : Garneta Heppy Chandra
NPM : 2217011078
Kelas : Kimia-C

Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil sebagai bagian dari tujuan negara. Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan cerminan dari sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Menurut teori Kranenburg, negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban tetapi juga harus menjamin kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hukum yang adil adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara dan untuk tercapainya kesejahteraan negara. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam hal ini yaitu seperti perilaku oknum aparatur negara yang kurang terpuji, maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum, serta lemahnya penegakan hukum yang kadang bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Maka dapat disimpulkan bahwa penting bagi seorang pemimpin untuk tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mampu menegakkan keadilan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan memastikan adanya kepastian hukum guna tercapainya kesejahteraan bersama.

Nama: Fira Aisyah Sorza
NPM: 2217011067
Kelas: C

Menurut saya, jurnal ini membahas mengenai hubungan erat antara demokrasi dan sila keempat dalam Pancasila dengan baik. Sila keempat pada Pancasila yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" yang berarti demokrasi Pancasila harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Salah satu bentuk nyata penerapan demokrasi Pancasila adalah melalui sistem pemilihan umum (pemilu). Pemilu menjadi bagian penting dari mekanisme perwakilan yang dimaksud dalam sila keempat, di mana rakyat tidak langsung membuat keputusan, tetapi menyerahkannya kepada wakil-wakil yang mereka pilih secara demokratis.

Demokrasi Pancasila terutama pemilu harus dijalankan dengan mengedepankan etika, kejujuran, dan kepentingan bersama. Pemilu bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang memilih pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki kebijaksanaan serta mampu menyalurkan aspirasi rakyat dengan adil dan bijak. Penerapan demokrasi Pancasila di masyarakat membutuhkan partisipasi aktif rakyat serta pemimpin yang memiliki moral dan etika tinggi. Selain itu, pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila menjadi hal penting untuk mendorong masyarakat memahami makna demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

Nama : amelia khairunnisa
Npm : 2217011163
Kelas : kimia c

Jurnal ini membahas peran kearifan lokal sebagai perekat identitas bangsa Indonesia di tengah tantangan globalisasi. Penulis menekankan bahwa Indonesia sebagai negara multikultural memiliki keragaman budaya etnik yang kaya,Penulis menekankan bahwa demokrasi yang sesuai dengan Pancasila bukanlah demokrasi liberal ala Barat yang menonjolkan kebebasan individu, tetapi demokrasi yang berakar pada nilai-nilai lokal seperti musyawarah, mufakat, dan kebijaksanaan kolektif. Dalam kerangka ini, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang utama, baik melalui mekanisme langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara sah.

Jurnal ini juga membahas permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan cara mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan umum, seperti kecurangan, konflik antar partai, dan tantangan bagi calon independen. Penulis jurnal ini mengajak pembaca untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga dan memperkuat identitas bangsa di tengah arus global.

Jurnal ini menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah di Indonesia belum mencerminkan sifat Pancasila sila keempat dan masih memerlukan penegakan peraturan yang lebih pasti untuk menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa

Nama: Kenita Hupeza
NPM: 2217011173
Kelas: C

Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi di Indonesia merupakan implementasi dari sila keempat Pancasila. Penulis menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila memiliki karakter khas yang membedakannya dari sistem demokrasi Barat, karena demokrasi Pancasila berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, musyawarah, dan semangat gotong royong. Dalam praktiknya, sistem demokrasi ini menekankan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, bukan dominasi suara mayoritas seperti dalam demokrasi liberal.

Penulis juga meninjau tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti praktik politik transaksional, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta penyimpangan oleh elite politik yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pendidikan Pancasila, etika politik, dan kesadaran berbangsa agar demokrasi yang dijalankan benar-benar mencerminkan semangat sila keempat. Secara keseluruhan, jurnal ini mengajak pembaca untuk merefleksikan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

NAMA: Bemby Adilia Heaverly
NPM: 2217011045
KELAS: C

Jurnal berjudul “Demokrasi sebagai Wujud Sila Ke-4 Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” oleh Asnawi Syam membahas keterkaitan antara prinsip demokrasi dan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Penulis berargumen bahwa demokrasi Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan demokrasi liberal Barat, karena demokrasi Indonesia bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila yang menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan keterwakilan sebagai pilar utama.

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa demokrasi yang dijiwai oleh sila keempat tidak sekadar berarti pemilihan umum dan kebebasan individu, tetapi lebih pada proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah dan pertimbangan bersama. Konsep “hikmat kebijaksanaan” dimaknai sebagai kemampuan untuk berpikir bijak dan adil sebelum mengambil keputusan, yang dilakukan dalam wadah permusyawaratan atau lembaga perwakilan rakyat. Hal ini membedakan demokrasi Indonesia dari model demokrasi Barat yang lebih menekankan pada mayoritas suara sebagai penentu keputusan akhir tanpa kewajiban untuk mencapai mufakat.

jurnal ini juga menegaskan bahwa pengamalan demokrasi Pancasila tidak hanya harus terjadi dalam ranah politik formal, seperti lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga harus menjadi bagian dari budaya politik masyarakat. Artinya, partisipasi warga negara, sikap toleran, saling menghormati, dan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan harus terus dikembangkan. Dengan demikian, penerapan demokrasi sebagai wujud sila keempat Pancasila bukan hanya menjadi dasar normatif dalam konstitusi, tetapi juga menjadi etos dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara.

Nama: Arya Maysa Pratama
NPM: 2217011150
Kelas: C

Jurnal ini membahas hubungan antara demokrasi dalam pemilihan umum (pemilu) daerah dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemilu daerah mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, mengkritisi pelaksanaan pemilu daerah yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan kebijaksanaan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi. Pemilihan umum secara epistimologi yaitu melakukan regenerasi kepemimpinan secara terbuka.

Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum daerah di Indonesia, salah satu contoh bentuk demokrasi dalam konteks pemilukada adalah adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, memungkinkan
bakal calon gugur. Demokrasi dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia
untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa
peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan.

Nama: Vebby Bernessa Arnanda Aryanto
NPM: 2217011032
Kelas: Kimia-C

Jurnal ini membahas bagaimana sistem demokrasi di Indonesia seharusnya tidak hanya mengikuti pola demokrasi negara-negara Barat, tetapi lebih mengedepankan nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa. Penulis menekankan bahwa cara pengambilan keputusan dalam masyarakat Indonesia idealnya dilakukan dengan mengedepankan musyawarah dan kebijaksanaan bersama, bukan hanya berdasarkan suara terbanyak. Dalam tradisi lokal, musyawarah dianggap sebagai cara yang lebih adil dan harmonis untuk mencapai kesepakatan, karena melibatkan pertimbangan dari semua pihak dan menjunjung semangat kebersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang cocok bagi Indonesia adalah demokrasi yang mengakar pada budaya asli, bukan yang bersifat individualistis seperti dalam demokrasi liberal.

Lebih lanjut, jurnal ini menyoroti bahwa praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih banyak menghadapi tantangan. Sistem politik sering kali lebih mementingkan kepentingan kelompok atau elite tertentu, sementara suara dan aspirasi masyarakat umum kurang diperhatikan secara mendalam. Pemilihan umum yang hanya berfokus pada angka atau hasil suara tidak selalu mencerminkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis mengajak agar nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, tanggung jawab, dan keadilan dikedepankan kembali dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan begitu, demokrasi tidak hanya menjadi proses formal, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk membangun kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat.

Nama : David Ronaldo
NPM : 2217011129
Kelas C
Pada jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Penulis menekankan bahwa pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi yang seharusnya memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan.

Namun, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat, dengan banyaknya konflik dan ketidakpuasan yang muncul selama proses pemilihan. Isu utama yang diangkat dalam jurnal ini adalah politisasi identitas dan fragmentasi di kalangan pemilih, yang sering kali mengarah pada konflik sosial.

Penulis juga mencatat bahwa kegagalan partai politik dalam menyediakan calon pemimpin yang berkualitas dan profesionalisme birokrasi yang dipolitisasi juga menjadi faktor yang menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, jurnal ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam sistem pemilihan umum dan penguatan peran civil society serta media dalam mengawasi proses pemilu.

Upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum, serta memastikan netralitas birokrasi dalam pelayanan publik, juga diperlukan untuk mencapai demokrasi yang substantif dan inklusif di masa depan. Dengan demikian, komitmen dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.

NAMA : FIQRI FAUZAN HADI
NPM : 2217011157
KELAS : C

Artikel ini membahas bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada), belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Penulis menekankan bahwa meskipun Indonesia secara hukum adalah negara demokratis, praktik politik sering kali menyimpang dari prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Beberapa bentuk penyimpangan yang disorot antara lain dominasi partai politik, pencalonan kepala daerah yang tidak transparan, rendahnya peluang bagi calon independen, serta praktik kampanye yang tidak sehat dan berpotensi memecah belah masyarakat.

Selain itu, artikel ini juga mengkritisi lemahnya penegakan nilai demokrasi Pancasila dalam struktur internal partai politik, di mana mekanisme pemilihan calon kepala daerah lebih didasarkan pada instruksi elite partai dibanding hasil musyawarah. Penulis mengusulkan agar partai-partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi diberi sanksi tegas sebagaimana dilakukan di beberapa negara Eropa. Di akhir tulisan, penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan sistemik terhadap pelaksanaan pemilu, baik dalam aspek hukum, etika politik, maupun budaya demokrasi masyarakat, agar demokrasi di Indonesia benar-benar sesuai dengan roh Pancasila, khususnya sila keempat.

Nama: Kenita Hupeza
NPM: 2217011173
Kelas: C

Artikel ini menyoroti pentingnya nilai-nilai budaya lokal dalam memperkuat identitas bangsa Indonesia di tengah gempuran globalisasi. Penulis menekankan bahwa meskipun bangsa Indonesia sangat majemuk dengan ratusan suku dan budaya, justru keragaman inilah yang menjadi fondasi untuk membentuk identitas nasional yang kuat. Kearifan lokal seperti gotong royong, toleransi, nilai harmoni, dan berbagai tradisi budaya perlu direvitalisasi agar tidak terkikis oleh budaya asing yang mengedepankan homogenitas. Dalam hal ini, kearifan lokal tidak hanya menjadi pelengkap, tapi justru menjadi modal sosial untuk menjaga keutuhan bangsa.

Menurut saya, artikel ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia sekarang. Seringkali konflik sosial, politik, bahkan agama dipicu oleh melemahnya rasa kebersamaan dan identitas nasional. Padahal, jika nilai-nilai lokal seperti “Tri Hita Karana”, “Tepo Seliro”, atau “Tat Twam Asi” dijadikan pedoman hidup, bangsa ini bisa lebih damai dan bersatu. Globalisasi memang tidak bisa dihindari, tapi bukan berarti kita harus kehilangan jati diri. Justru kearifan lokal bisa menjadi tameng sekaligus jembatan untuk menghadapi perubahan zaman. Maka dari itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mempelajari, dan menghidupkan kembali kearifan budaya lokal sebagai bentuk cinta tanah air yang konkret.

NAMA: Rosita
NPM: 2217011058
Kelas: C

Jurnal ini membahas bagaimana pemilihan umum di Indonesia, khususnya di tingkat daerah, seharusnya menjadi wujud nyata dari pelaksanaan sila keempat Pancasila yang menekankan pada prinsip demokrasi dan musyawarah. Namun, penulis menyoroti bahwa dalam praktiknya, pemilu di Indonesia seringkali belum mencerminkan nilai-nilai tersebut secara ideal. Banyaknya konflik politik, kecurangan saat kampanye, hingga dominasi partai politik dalam pencalonan kepala daerah menjadi bukti bahwa sistem demokrasi yang dijalankan belum sepenuhnya mencerminkan semangat permusyawaratan dan perwakilan yang adil dan bijaksana.

Penulis juga mengkritisi bagaimana partai politik lebih sering mengedepankan kepentingan elit dan ketua partai dibandingkan proses demokrasi internal yang sehat. Padahal, dalam demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Sayangnya, demokrasi yang seharusnya menjadi sarana rakyat dalam menentukan pemimpin justru berubah menjadi ajang transaksi politik dan pencitraan. Jurnal ini mengajak kita untuk kembali pada esensi demokrasi Pancasila yang bermoral, adil, dan bertanggung jawab, agar pemilu benar-benar menjadi sarana partisipasi rakyat dan bukan sekadar formalitas kekuasaan.

Nama : Rizky Pradana Putra
NPM : 2217011141
Kelas : C

Jurnal ini membahas tentang bagaimana demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, terutama dalam konteks pemilihan umum daerah. Dalam menghadapi era globalisasi dan modernisasi, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam menjaga identitas nasional, menegakkan hukum secara adil, dan membangun demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun globalisasi membawa banyak manfaat, seperti kemajuan teknologi dan terbukanya akses informasi, arus budaya asing juga dapat memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Dampaknya, semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air, dan penghargaan terhadap budaya lokal bisa terkikis jika tidak diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Identitas bangsa merupakan jati diri yang mencerminkan nilai luhur, budaya, sejarah, serta karakter unik Indonesia yang dibangun dari keberagaman suku, agama, dan adat istiadat. Pancasila, sebagai dasar negara, menjadi simpul pemersatu bangsa. Dalam hal ini, pendidikan karakter dan peran media menjadi penting sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, gotong royong, dan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Pemerintah dan masyarakat harus selektif terhadap pengaruh global yang bertentangan dengan nilai bangsa, sehingga globalisasi dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia, bukan malah menggerus identitas nasional. Di sisi lain, penegakan hukum yang berkeadilan juga menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, penegakan hukum harus memenuhi tiga prinsip utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Negara tidak cukup hanya menjaga ketertiban, tetapi juga harus menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak masyarakat (teori Kranenburg). Di Indonesia, sistem peradilan melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum, agama, militer, serta tata usaha negara. Namun, berbagai tantangan masih menghambat proses penegakan hukum, seperti rendahnya integritas sebagian aparat hukum dan maraknya kasus korupsi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat lembaga hukum agar bekerja secara transparan dan akuntabel.
Lebih jauh, demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Demokrasi Indonesia tidak identik dengan demokrasi liberal ala Barat, melainkan berbasis pada budaya lokal yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kebijaksanaan kolektif. Oleh karena itu, pembangunan demokrasi bukan hanya soal mekanisme pemilu atau kebebasan berpendapat, tetapi juga harus menyatu dengan moralitas, etika, dan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa. Tanpa penguatan nilai Pancasila, demokrasi berpotensi kehilangan arah, menjadi bebas tanpa tanggung jawab, bahkan menimbulkan perpecahan sosial. Untuk itu, pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan sangat penting, agar masyarakat tidak hanya memahami demokrasi sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai nilai kehidupan bersama yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Nama: Dias Prameswari

NPM: 2217011172

Kelas: C

Jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas pentingnya pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Pemilihan umum seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pilkada sering kali tidak mencerminkan semangat demokrasi dan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini terlihat dari maraknya konflik politik, kurangnya musyawarah yang bijaksana, serta dominasi partai politik yang terkadang mengabaikan prinsip kerakyatan dan keadilan.

Lebih lanjut, jurnal ini menyoroti kelemahan sistem pemilu di Indonesia, seperti tidak terakomodasinya calon independen secara adil dan masih kuatnya budaya “penunjukan” oleh partai, yang berpotensi mencederai nilai demokrasi internal. Kurangnya demokratisasi di internal partai politik, serta praktik kampanye yang tidak sehat, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemilu yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.