NAMA : Nishfa Laila Maghfiroh
NPM : 2217011041
KELAS : C
PRODI : Kimia
NPM : 2217011041
KELAS : C
PRODI : Kimia
Posts made by Nishfa Laila Maghfiroh 2217011041
Nama: Nishfa Laila Maghfiroh
NPM: 2217011041
Kelas: Kimia - C
Berdasarkan jurnal tersebut, dijelaskan Pancasila sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” merupakan dasar penting demokrasi di Indonesia karena menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan diambil lewat diskusi bersama untuk mencapai mufakat, dan hasilnya harus dihormati semua pihak. Sila keempat Pancasila tersebut mengajak kita untuk berdialog secara terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta mengutamakan keadilan dan kepentingan bangsa, hingga setiap kebijakan pemerintah benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dalam hal ini, sila keempat Pancasila menekankan bahwa setiap keputusan politik harus dihasilkan lewat diskusi dan musyawarah, serta menghormati suara rakyat.
Pelaksanaan pilkada langsung saat ini masih banyak kendala yang membuat demokrasi Pancasila belum sepenuhnya tercermin. Konflik antarwarga sering terjadi, berita bohong (hoaks) digunakan untuk menjatuhkan calon, dan persyaratan calon independen dianggap terlalu berat sehingga menghambat partisipasi masyarakat non‐partai. Undang-undang pilkada juga masih sulit dipahami sehingga terjadi tafsir yang berbeda-beda. Agar pilkada sesuai dengan semangat sila keempat, harus ada aturan yang jelas dan tegas, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran seperti mahar politik dan hoaks, serta edukasi masyarakat tentang cara bermusyawarah. Dengan begitu, pilkada bisa berlangsung adil, transparan, dan benar-benar mencerminkan suara rakyat.
NPM: 2217011041
Kelas: Kimia - C
Berdasarkan jurnal tersebut, dijelaskan Pancasila sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” merupakan dasar penting demokrasi di Indonesia karena menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan diambil lewat diskusi bersama untuk mencapai mufakat, dan hasilnya harus dihormati semua pihak. Sila keempat Pancasila tersebut mengajak kita untuk berdialog secara terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta mengutamakan keadilan dan kepentingan bangsa, hingga setiap kebijakan pemerintah benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dalam hal ini, sila keempat Pancasila menekankan bahwa setiap keputusan politik harus dihasilkan lewat diskusi dan musyawarah, serta menghormati suara rakyat.
Pelaksanaan pilkada langsung saat ini masih banyak kendala yang membuat demokrasi Pancasila belum sepenuhnya tercermin. Konflik antarwarga sering terjadi, berita bohong (hoaks) digunakan untuk menjatuhkan calon, dan persyaratan calon independen dianggap terlalu berat sehingga menghambat partisipasi masyarakat non‐partai. Undang-undang pilkada juga masih sulit dipahami sehingga terjadi tafsir yang berbeda-beda. Agar pilkada sesuai dengan semangat sila keempat, harus ada aturan yang jelas dan tegas, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran seperti mahar politik dan hoaks, serta edukasi masyarakat tentang cara bermusyawarah. Dengan begitu, pilkada bisa berlangsung adil, transparan, dan benar-benar mencerminkan suara rakyat.
Nama: Nishfa Laila Maghfiroh
NPM: 2217011041
Kelas: Kimia - C
Menurut saya, jurnal tersebut menekankan pentingnya partisipasi rakyat sebagai inti dari nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana kualitas demokrasi diukur tidak hanya pada jumlah pemilih tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (decision making process) yang mencakup ketaatan pada aturan, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap HAM, yang selaras dengan prinsip permusyawaratan, yang mana setiap warga punya ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berdialog sebelum mencapai kesepakatan bersama.
Pada jurnal tersebut juga menggambarkan fungsi perwakilan yang ideal melalui mekanisme akuntabilitas dan responsivitas lembaga terpilih. Disebutkan pada jurnal tersebut bahwa pemilu serentak diharapkan meningkatkan akuntabilitas legislator dan eksekutif di hadapan rakyat dan apabila wakil rakyat gagal memenuhi harapan, masyarakat dapat menolaknya di pemilu berikutnya. Hal ini merefleksikan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dimana keputusan politik diwarnai oleh prinsip “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan” yang mewujudkan kontrol sosial dan tanggung jawab publik.
Selain itu, jurnal tersebut juga menyoroti pentingnya musyawarah yang inklusif serta semangat toleransi untuk meredam konflik di negara yang majemuk. Keragaman suku, agama, dan budaya harus dihadapi dengan saling menghargai dan berempati, bukan politisasi identitas yang memecah belah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sila keempat bukan sekadar prosedur formal, melainkan landasan substansial bagi musyawarah mufakat yang penuh kebijaksanaan dan benar-benar menegakkan kedaulatan rakyat.
Pemilu Presiden 2019 menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih punya banyak masalah. Salah satunya adalah kepercayaan masyarakat yang rendah karena banyak pihak merasa hasil pemilu tidak adil. Hal ini terlihat dari kerusuhan setelah pengumuman hasil pemilu dan adanya kandidat yang menolak hasilnya. Selain itu, masalah seperti politik identitas dan birokrasi yang tidak netral juga membuat pemilu jadi kurang sehat. Hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi kita masih berjalan secara aturan saja, tapi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dan jujur.
NPM: 2217011041
Kelas: Kimia - C
Menurut saya, jurnal tersebut menekankan pentingnya partisipasi rakyat sebagai inti dari nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana kualitas demokrasi diukur tidak hanya pada jumlah pemilih tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (decision making process) yang mencakup ketaatan pada aturan, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap HAM, yang selaras dengan prinsip permusyawaratan, yang mana setiap warga punya ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berdialog sebelum mencapai kesepakatan bersama.
Pada jurnal tersebut juga menggambarkan fungsi perwakilan yang ideal melalui mekanisme akuntabilitas dan responsivitas lembaga terpilih. Disebutkan pada jurnal tersebut bahwa pemilu serentak diharapkan meningkatkan akuntabilitas legislator dan eksekutif di hadapan rakyat dan apabila wakil rakyat gagal memenuhi harapan, masyarakat dapat menolaknya di pemilu berikutnya. Hal ini merefleksikan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dimana keputusan politik diwarnai oleh prinsip “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan” yang mewujudkan kontrol sosial dan tanggung jawab publik.
Selain itu, jurnal tersebut juga menyoroti pentingnya musyawarah yang inklusif serta semangat toleransi untuk meredam konflik di negara yang majemuk. Keragaman suku, agama, dan budaya harus dihadapi dengan saling menghargai dan berempati, bukan politisasi identitas yang memecah belah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sila keempat bukan sekadar prosedur formal, melainkan landasan substansial bagi musyawarah mufakat yang penuh kebijaksanaan dan benar-benar menegakkan kedaulatan rakyat.
Pemilu Presiden 2019 menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih punya banyak masalah. Salah satunya adalah kepercayaan masyarakat yang rendah karena banyak pihak merasa hasil pemilu tidak adil. Hal ini terlihat dari kerusuhan setelah pengumuman hasil pemilu dan adanya kandidat yang menolak hasilnya. Selain itu, masalah seperti politik identitas dan birokrasi yang tidak netral juga membuat pemilu jadi kurang sehat. Hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi kita masih berjalan secara aturan saja, tapi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dan jujur.
NAMA : Nishfa Laila Maghfiroh
NPM : 2217011041
KELAS : Kimia - C
NPM : 2217011041
KELAS : Kimia - C
NAMA : Nishfa Laila Maghfiroh
NPM : 2217011041
KELAS : Kimia - C
NPM : 2217011041
KELAS : Kimia - C