NAMA: MAHATHIR MUHAMMAD
KELAS: PSTI D
NPM: 2255061001

Analisis jurnal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Pendidikan Kewarganegaraan dan Pertahanan Negara: Bacaan tersebut menjelaskan bahwa cinta dan kesetiaan warga negara terhadap negara mereka dapat ditunjukkan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pertahanan negara. Jika masalah pertahanan negara tidak diberikan cukup perhatian, dapat terjadi dampak negatif di masa depan. Untuk mencegah hal tersebut, langkah-langkah pencegahan dapat diambil, seperti menjaga kebersihan lingkungan, patuh terhadap peraturan selama pandemi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Selain itu, tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pertahanan negara akan memperkuat negara dan mengurangi konflik yang tidak terlihat. Hal ini juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan negara terhadap provokasi dari negara lain dan mencegah keruntuhan negara akibat kurangnya kesadaran terhadap pertahanan negara di kalangan generasi muda. Dengan patuh terhadap peraturan pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus, tidak menyebarkan berita palsu, dan melindungi tenaga kesehatan yang berjuang untuk negara selama pandemi, seseorang dapat menunjukkan kesadaran mereka terhadap pertahanan negara. Dalam praktiknya, pertahanan negara tidak hanya berarti menggunakan kekuatan, tetapi juga melibatkan tindakan nyata di lingkungan terkecil, seperti lingkungan sekitar kita. Secara keseluruhan, analisis ini menekankan pentingnya kesadaran terhadap pertahanan negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Konstitusi 1945 dan mempertahankan integritas, kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Nama: Mahathir Muhammad
Kelas: PSTI D
Npm: 2255061001

Ketahanan nasional mengacu pada situasi di mana suatu negara siap dan mampu melindungi kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman dan tantangan. Terdapat dua komponen dalam mewujudkan ketahanan nasional, yaitu aspek sosial dan aspek alamiah. Aspek alamiah mencakup kekayaan sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan, dan infrastruktur yang kuat dan tangguh. Sementara itu, aspek sosial melibatkan stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri serta terbentuknya masyarakat yang peduli, bersatu, dan solidaritas.

Ancaman terhadap ketahanan nasional dapat berasal dari tiga elemen, yaitu internal, eksternal, dan transnasional. Ancaman internal melibatkan situasi konflik sosial, gerakan separatis, radikalisme, dan korupsi di dalam negeri. Ancaman ini berasal dari aktor atau kelompok yang beroperasi di dalam batas negara dan berpotensi mengganggu stabilitas dan integritas negara.

Ancaman eksternal meliputi konflik wilayah yang melibatkan negara lain, serangan militer dari luar, upaya perang informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan negara, serta kebijakan ekonomi yang merugikan yang dilakukan oleh negara asing. Ancaman ini dapat mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional negara yang bersangkutan.

Ancaman transnasional atau elemen manca negara melibatkan tantangan global yang melintasi batas negara, seperti kejahatan siber yang terkait dengan serangan siber dan pencurian data sensitif, perubahan iklim yang dapat menyebabkan bencana alam, terorisme yang melintasi negara-negara, dan perdagangan ilegal yang melibatkan perdagangan manusia, narkoba, dan senjata ilegal. Ancaman ini memerlukan kerja sama antarnegara karena sifatnya yang melintasi batas negara.

Untuk menghadapi ketiga jenis ancaman ini, negara perlu merancang strategi yang komprehensif dan terintegrasi untuk memperkuat ketahanan nasionalnya. Hal ini meliputi diplomasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan berskala global, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perlindungan lingkungan.

NAMA: Mahathir Muhammad
KELAS: PSTI D
NPM: 2255061001

Menurut artikel tersebut, sejumlah lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM) terus menunjukkan ketidakpuasan pada tahun 2019. Hal ini didukung oleh sejumlah faktor, antara lain:

Kurangnya akuntabilitas dan keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Perluasan pembatasan sewenang-wenang terhadap kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi.
Diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan yang akar-akarnya kuat.
Ketidakmampuan pemerintah untuk menerapkan keadilan.
Pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut dan semakin meningkat di Papua.
Kelanjutan penerapan hukuman yang kejam.
Salah satu aspek positif yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah perlunya peran yang signifikan dari pemerintah dalam menegakkan HAM bagi warga negaranya. Penegakan HAM tidak hanya bergantung pada upaya individu warga negara.

Menurut analisis saya tentang demokrasi Indonesia dari perspektif nilai-nilai budaya dan tradisi asli masyarakat, demokrasi seharusnya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan mengadopsi pemikiran dan tindakan yang terhormat, sehingga konflik horizontal dan pelanggaran HAM vertikal dapat diminimalisir.

Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 belum sepenuhnya ditegakkan dalam praktik demokrasi Indonesia saat ini, dan nilai HAM juga belum cukup dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dari berbagai tindakan hukum yang masih kurang mempromosikan keadilan. Terutama dalam hal HAM, banyak terjadi ketidakadilan ketika hukum tidak ditegakkan dengan baik. Korupsi, kecurangan dalam pemilihan umum, dan pelanggaran hukum lainnya oleh pemerintah juga masih umum terjadi. Selain itu, ada beberapa anggota parlemen yang tidak responsif terhadap suara rakyat dan justru membuat keputusan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Saya merasa tidak puas dengan situasi di mana anggota parlemen mengklaim sebagai perwakilan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan sebenarnya masyarakat. Hal ini menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Kepentingan individu cenderung diabaikan dan tidak ditangani dengan memadai. Terdapat juga protes terhadap banyak tindakan politik dari berbagai sektor, terutama dari kalangan mahasiswa. Melakukan tindakan yang merugikan seperti itu sama saja dengan menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera menangani masalah ini agar tercipta kehidupan yang sejahtera yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Saya melihat ini sebagai masalah yang signifikan ketika ada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan bersedia memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat, bahkan sampai mengorbankan mereka untuk tujuan yang tidak jelas. Hal ini sangat mengkhawatirkan jika dilihat dalam konteks hak asasi manusia di era demokrasi modern. Konsekuensi paling ditakuti adalah pembatasan yang jelas terhadap penerimaan masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka. Baik tindakan semacam itu sudah terjadi atau belum, pemerintah harus segera mengatasi penyalahgunaan kekuasaan tersebut untuk mencegah pelanggaran prinsip-prinsip demokras

Nama: Mahathir Muhammad
Kelas; PSTI D
NPM: 2255061001

Saya telah menyusun beberapa analisis berdasarkan konflik yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste. termasuk:

1. Meskipun pasti ada kesalahpahaman dan situasi yang memanas, saya dapat melihat sisi positif dari fakta bahwa tidak ada keributan atau konflik antara kedua belah pihak. Selanjutnya jika ingin diselesaikan dapat diselesaikan secara damai dan terbuka, dan seluruh lapisan masyarakat dapat menyepakatinya.

2. Menurut saya, Indonesia akan kehilangan hak dan harga diri bangsa dibandingkan dengan bangsa lain jika tidak dilandasi dengan konsep nusantara. karena wawasan kenegaraan merupakan komponen yang paling krusial bagi keutuhan bangsa.

3. Gagasan berwawasan nusantara sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara. Sebagai warga negara yang baik dan bermartabat sudah selayaknya kita mengetahui dan memahami sistem hukum di negara kita sendiri sehingga kita dapat melindunginya dengan berwawasan nusantara.

NAMA: MAHATHIR MUHAMMAD
KELAS: PSTI D
NPM: 2255061001

Geografi dapat diibaratkan sebagai sistem atau regulasi politik dalam bentuk kebijakan dan program nasional yang dipengaruhi oleh letak suatu negara. Mengenai gagasan bahwa geopolitik Indonesia berlandaskan wawasan nusantara, wawasan nusantara adalah bagaimana bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri menganggap nusantara sebagai impian dan lambang kebhinekaan di Indonesia. Hakikat pemahaman nusantara adalah memadukan perbedaan dan batas-batas teritorial di seluruh Indonesia, sehingga dapat diakui suatu negara Indonesia yang bersatu padu dan tanpa cacat untuk mencapai tujuan-tujuan publik.
Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan visi nusantara sebagai geopolitik umum Indonesia. “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,” bunyi UUD 1945. keadilan sosial dan ketenangan.
Selain itu, ada enam kategori teori geopolitik:
1. Prinsip utama teori geopolitik Friedrich Ratzel, juga dikenal sebagai teori ruang angkasa, adalah sebagai berikut:
A. Perkembangan negara dapat disamakan dengan organisme, yang membutuhkan ruang hidup yang cukup untuk menjalani proses kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan kehidupan, dan kematian.
B. Kekuatan suatu bangsa harus mampu menopang pertumbuhannya.
C. Tidak mungkin suatu bangsa dapat bertahan hidup terlepas dari hukum alam yang hanya memungkinkan adanya bangsa-bangsa unggul.
D. Dalam hal ruang hidup negara saat ini belum siap untuk menjawab persoalan tersebut, ruang tersebut dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara secara diam-diam atau melalui kebiadaban atau perang.
2. Hipotesis internasional Rudolf Kjellen
Di tengah hipotesis Kjellen, secara tegas dinyatakan bahwa negara menurut perspektif internasional adalah bentuk kehidupan yang hidup.
3. Teori pengelolaan pertanahan Karl Haushofer menyatakan bahwa suatu negara harus berusaha untuk memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warganya jika populasi suatu wilayah tumbuh ke titik di mana wilayah tersebut tidak dapat lagi menampungnya.
4. Hipotesis internasional Sir Halford Mackinder
Hipotesis pusat Mackinder menganut "gagasan regional" dan mengarah ke Pengetahuan Daratan.
5. Wawasan Maritim, khususnya kekuatan laut, dimotori oleh teori utama para pakar Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan, yang mengikuti "konsep kekuatan di laut".
6. Aerospace Insight, atau Air Power, adalah teori geopolitik William Mitchell, Albert Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller. Keempat ahli geopolitik inilah yang melahirkan teori tersebut.