Nama: Suvia Puspita
NPM: 2217011122
Kelas: A
Prodi: Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab:
Isi artikel tersebut mengungkapkan bahwa penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM yang tidak ditindak secara tegas, termasuk pelanggaran berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, dan kekerasan di Papua. Selain itu, upaya rekonsiliasi tanpa keadilan justru membuka jalan bagi impunitas. Namun, hal positif yang bisa saya ambil adalah adanya harapan melalui gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang aktif menyuarakan keadilan serta beberapa langkah pemerintah untuk terus meratifikasi perjanjian internasional terkait HAM.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai budaya seperti musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan. Dalam budaya asli, keputusan penting biasanya diambil melalui musyawarah mufakat, bukan suara mayoritas semata. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa juga mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh lepas dari nilai moral, etika, dan tanggung jawab spiritual. Demokrasi bukan sekadar soal suara terbanyak, tetapi harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Beberapa pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial belum sepenuhnya ditegakkan. Demokrasi terkadang masih bersifat formalitas dan belum menyentuh keadilan substantif. Ini menjadi tantangan besar agar demokrasi benar-benar mencerminkan semangat Pancasila dan menjunjung tinggi HAM.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Saya menilai hal itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat, bukan alat kepentingan partai atau kelompok tertentu. Ketika mereka menjalankan agenda pribadi atau politik yang tidak berpihak pada masyarakat, maka kepercayaan publik akan hilang. Masyarakat perlu lebih kritis dan aktif mengawasi kinerja parlemen serta menggunakan hak pilih secara bijak agar hanya memilih wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya, kekuasaan karismatik yang digunakan untuk memanipulasi rakyat demi tujuan yang tidak jelas adalah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sangat berbahaya karena dapat membungkam nalar kritis masyarakat dan merusak sendi-sendi demokrasi. Dalam konteks HAM, tindakan seperti itu jelas melanggar prinsip kebebasan berpikir, bersuara, dan hak untuk tidak diperalat. Di era demokrasi, setiap individu berhak atas kesadaran dan kebebasan menentukan sikap, bukan dijadikan alat oleh tokoh-tokoh yang mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

Nama: Suvia Puspita
NPM: 2217011122
Kelas: A
Prodi: Kimia

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Isi artikel tersebut memberikan wawasan yang sangat penting tentang realitas konflik yang masih terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Artikel ini menunjukkan bahwa persoalan batas negara bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial masyarakat di perbatasan. Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel ini adalah pentingnya penyelesaian konflik dengan pendekatan damai serta kerja sama bilateral, baik antar pemerintah maupun masyarakat lintas batas. Selain itu, pemahaman terhadap sejarah, budaya, dan perjanjian internasional juga sangat penting agar konflik serupa tidak terulang.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawab:
Menurut saya, jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, maka bangsa ini akan sangat rentan terhadap perpecahan, terutama karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman suku, budaya, dan agama. Tanpa wawasan nusantara, semangat persatuan dan kesatuan bisa melemah sehingga konflik antarwilayah maupun antarwarga bisa lebih mudah terjadi. Hal ini dapat menyebabkan instabilitas nasional, gangguan keamanan, serta melemahkan posisi Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, wawasan nusantara sangat penting sebagai pemersatu seluruh komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?
Jawab:
Konsepsi wawasan nusantara dapat mencegah konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan menanamkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan kesadaran bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan yang harus dijaga bersama. Dalam konteks konflik perbatasan, wawasan nusantara bisa mendorong pendekatan damai, diplomasi, dan kerja sama antarwarga perbatasan. Selain itu, dengan wawasan nusantara, pemerintah dan masyarakat akan lebih tanggap dalam menjaga integrasi wilayah serta lebih menghargai perbedaan budaya dan sejarah yang ada di perbatasan, sehingga potensi konflik dapat ditekan.

Nama: Suvia Puspita
NPM: 2217011122
Kelas: A
Prodi: Kimia

Video ini menjelaskan bahwa geopolitik adalah ilmu yang membahas bagaimana negara mengatur kebijakannya dengan memperhatikan kondisi geografis wilayahnya. Ilmu ini digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan negara agar selaras dengan letak dan potensi geografis suatu bangsa. Beberapa tokoh penting dalam pengembangan teori geopolitik dunia di antaranya Frederich Ratzel yang menekankan pentingnya ruang hidup bagi negara, Rudolf Kjellen yang menciptakan istilah geopolitik itu sendiri, serta Karl Haushofer yang mengembangkan teori geopolitik Jerman. Selain itu, Halford Mackinder memperkenalkan konsep Heartland, Alfred Thayer Mahan menyoroti pentingnya kekuatan maritim, dan Guilio Douhet serta tokoh-tokoh lain seperti William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller mengembangkan pentingnya kekuatan udara dalam geopolitik modern. Sementara itu, konsep geopolitik Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai landasan ideologis dalam merumuskan kebijakan negara yang memperhatikan kondisi geografis tanah air. Ir. Soekarno pertama kali memperkenalkan pendekatan ini pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, menyatakan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar dalam menyatukan bangsa yang tersebar di berbagai pulau. Prinsip geopolitik Indonesia menekankan pentingnya persatuan bangsa ketimbang sekadar penguasaan wilayah. Hal ini tercermin dalam konsep wawasan nusantara, yakni cara pandang nasional terhadap wilayah negara Indonesia sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Cara pandang ini memiliki empat dimensi utama yaitu kesatuan politik yang berarti seluruh wilayah Indonesia berada dalam satu sistem pemerintahan dan kedaulatan yang sama, kesatuan ekonomi yang menunjukkan distribusi pembangunan dan pemerataan hasil, kesatuan sosial budaya yang mengakui keragaman namun tetap dalam bingkai kebangsaan, serta kesatuan pertahanan dan keamanan untuk melindungi integritas nasional. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, semua aspek pemerintahan, hukum, budaya, sosial, serta keamanan dijalankan secara menyatu untuk seluruh wilayah Indonesia.

Kesimpulannya, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas dan strategis, terletak di antara dua samudera dan dua benua. Ini menjadikan posisi Indonesia sangat penting baik dari segi ekonomi, geopolitik, maupun pertahanan global. Adapun keunggulan Indonesia terletak pada jumlah penduduknya yang besar, keberagaman budaya dan sosial masyarakatnya, serta letak geografisnya yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dan komunikasi dunia. Potensi-potensi ini menjadi modal besar bagi Indonesia untuk berkembang dan memainkan peran penting dalam kancah internasional jika dikelola dengan baik dan bijak.

Nama: Suvia Puspita
NPM: 2217011122
Kelas: A
Prodi: Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut mengangkat realitas suram mengenai kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Laporan dari lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, LBH Jakarta, dan Amnesty International Indonesia menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran HAM masih belum dituntaskan, terutama pelanggaran berat masa lalu, konflik agraria dan lingkungan, serta pembatasan terhadap kebebasan sipil seperti kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beragama. Tidak hanya itu, diskriminasi berbasis gender dan etnis, khususnya terhadap masyarakat Papua, semakin memperburuk situasi HAM di tanah air.
Secara analisis, hal ini mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak warga negara. Negara belum mampu menjalankan kewajibannya dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh, dan dalam banyak kasus justru terlihat melakukan pembiaran atau bahkan menjadi pelaku langsung melalui aparat negara.
Namun, dari artikel ini juga muncul sisi positif yang patut diapresiasi. Meskipun keadaan terlihat gelap, masih ada secercah harapan dari masyarakat sipil. Gerakan mahasiswa kembali bangkit sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Masyarakat lokal di berbagai daerah, seperti di Teluk Benoa dan Pegunungan Kendeng, tetap konsisten menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang merugikan mereka. Selain itu, langkah-langkah Indonesia dalam meratifikasi berbagai konvensi HAM internasional juga menjadi modal dasar untuk terus mendorong reformasi dan perbaikan ke depan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia sebetulnya memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai adat dan budaya bangsa sendiri. Nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa kebersamaan sudah sejak lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, jauh sebelum sistem demokrasi modern diperkenalkan. Dalam budaya desa, keputusan bersama sering diambil melalui rembug desa, bukan dengan pemaksaan suara terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi ala Indonesia memiliki ciri khas yang lebih humanis dan berbasis kebersamaan.
Namun sayangnya, dalam praktik politik saat ini, nilai-nilai tersebut mulai tergerus oleh sistem demokrasi prosedural yang cenderung hanya mengejar suara dan kekuasaan, tanpa memperhatikan nilai-nilai kultural dan moralitas publik.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjadi pedoman etika dan moral dalam berpolitik. Demokrasi yang berlandaskan pada ke-Tuhanan berarti bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan nilai-nilai kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Namun, dalam kenyataan, prinsip ini terkadang disalahgunakan untuk melegitimasi kebijakan atau tindakan diskriminatif atas nama agama, tanpa memperhatikan substansi nilai Ketuhanan yang seharusnya menciptakan ruang aman dan adil bagi semua warga negara.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Secara formal, Indonesia menganut demokrasi konstitusional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun secara praktik, pelaksanaan demokrasi masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi dan konstitusi negara. Beberapa contoh seperti pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, intimidasi terhadap aktivis, serta kurangnya penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM, menunjukkan bahwa demokrasi kita masih mengalami banyak tantangan serius.
Pancasila menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan, yang seharusnya menjadi landasan kuat bagi penghormatan terhadap HAM. Begitu pula UUD 1945 yang secara eksplisit menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, beragama, memperoleh pendidikan, dan hidup layak. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara idealitas konstitusi dan realitas demokrasi yang dijalankan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Saya memandang bahwa tindakan anggota parlemen yang mengklaim membawa suara rakyat namun justru mengejar agenda pribadi atau partai adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Parlemen seharusnya menjadi perwakilan aspirasi rakyat dan menjalankan fungsi pengawasan serta legislasi untuk kepentingan publik, bukan untuk melanggengkan kekuasaan atau memperkaya kelompok tertentu.
Sikap seperti ini sangat berbahaya karena akan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, dan pada akhirnya merusak legitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Sebagai warga negara, kita perlu aktif mengawasi kinerja wakil rakyat melalui berbagai jalur demokratis seperti pemilu, media sosial, forum publik, hingga aksi damai. Kita juga harus kritis dan cerdas dalam memilih pemimpin agar tidak terjebak pada politik pencitraan yang kosong.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya, penyalahgunaan kekuasaan kharismatik baik yang berakar dari tradisi, agama, maupun budaya untuk menggerakkan massa demi tujuan yang tidak jelas atau bahkan destruktif merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Kekuasaan seperti ini sering kali menggunakan emosi, simbolisme, dan loyalitas buta untuk memanipulasi rakyat, bahkan jika itu harus mengorbankan keselamatan dan kepentingan mereka sendiri.
Dalam era demokrasi yang sehat dan modern, setiap individu memiliki hak untuk berpikir, bersikap, dan menentukan pilihan secara bebas, rasional, dan tanpa paksaan. Pemimpin yang benar tidak akan membiarkan rakyatnya menjadi korban demi kepentingan politik, ekonomi, atau ideologi tertentu. Oleh karena itu, kekuasaan berbasis kharisma perlu selalu diawasi, dan harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM, keadilan sosial, dan akuntabilitas publik. Demokrasi sejati tidak boleh hanya memihak kepada suara mayoritas atau simbol-simbol semata, tetapi harus memberi ruang yang adil bagi semua warga negara.

Nama: Suvia Puspita
NPM: 2217011122
Kelas: A
Prodi: Kimia