Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A
Kimia
2217011117
A
Kimia
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Silvia May Angelina Pandiangan
Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A
Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab:
Artikel “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia” menyajikan gambaran suram mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, termasuk pelanggaran berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, hingga pelanggaran di Papua. Pemerintah dianggap gagal memenuhi kewajiban konstitusional dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada korban. Meski begitu, artikel juga menyoroti adanya harapan melalui gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, serta komitmen Indonesia dalam meratifikasi instrumen HAM internasional. Hal positif yang bisa diambil adalah pentingnya peran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas dan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan melalui tekanan sosial, reformasi hukum, serta advokasi dari bawah.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik khas yang lahir dari nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Budaya Indonesia tidak mengenal individualisme ekstrem, melainkan mengutamakan harmoni dan keseimbangan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa juga memberikan fondasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara. Artinya, kebebasan dalam demokrasi tetap harus diiringi tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia, menjaga nilai kemanusiaan, serta menjauhkan penyalahgunaan kebebasan atas nama hak individu semata.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan HAM. Seperti yang dijelaskan dalam artikel, kebebasan berpendapat dan berekspresi mulai dibatasi, dan terjadi pembiaran terhadap pelanggaran HAM oleh aparat negara. Banyak kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat, dan hukum masih lemah dalam menindak pelaku pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar hukum, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi inti Pancasila dan UUD 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab:
Sikap kritis sangat diperlukan terhadap anggota parlemen yang mengklaim mewakili rakyat namun justru memperjuangkan kepentingan politik pribadi atau kelompoknya. Tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, wakil rakyat seharusnya menjadi perpanjangan suara masyarakat, bukan alat politik kekuasaan. Maka dari itu, masyarakat perlu terus mengawasi, menyuarakan aspirasi secara aktif, dan menggunakan hak pilih dengan bijak untuk memastikan hanya wakil-wakil yang amanah dan berintegritas yang menduduki jabatan legislatif.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab:
Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik, baik yang bersumber dari tradisi maupun agama, untuk menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan politik yang tidak jelas sangat berbahaya dalam konteks demokrasi dan HAM. Praktik semacam ini mengarah pada manipulasi massal, pembodohan publik, dan bahkan pengorbanan rakyat demi kepentingan elit tertentu. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus dikendalikan oleh hukum dan prinsip-prinsip HAM, bukan oleh kultus individu atau ideologi yang menekan kebebasan berpikir. Tindakan semacam itu merusak esensi HAM yang menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan hak untuk hidup secara bermartabat tanpa diperalat untuk kepentingan sempit.
2217011117
A
Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab:
Artikel “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia” menyajikan gambaran suram mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, termasuk pelanggaran berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, hingga pelanggaran di Papua. Pemerintah dianggap gagal memenuhi kewajiban konstitusional dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada korban. Meski begitu, artikel juga menyoroti adanya harapan melalui gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, serta komitmen Indonesia dalam meratifikasi instrumen HAM internasional. Hal positif yang bisa diambil adalah pentingnya peran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas dan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan melalui tekanan sosial, reformasi hukum, serta advokasi dari bawah.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik khas yang lahir dari nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Budaya Indonesia tidak mengenal individualisme ekstrem, melainkan mengutamakan harmoni dan keseimbangan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa juga memberikan fondasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara. Artinya, kebebasan dalam demokrasi tetap harus diiringi tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia, menjaga nilai kemanusiaan, serta menjauhkan penyalahgunaan kebebasan atas nama hak individu semata.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan HAM. Seperti yang dijelaskan dalam artikel, kebebasan berpendapat dan berekspresi mulai dibatasi, dan terjadi pembiaran terhadap pelanggaran HAM oleh aparat negara. Banyak kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat, dan hukum masih lemah dalam menindak pelaku pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar hukum, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi inti Pancasila dan UUD 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab:
Sikap kritis sangat diperlukan terhadap anggota parlemen yang mengklaim mewakili rakyat namun justru memperjuangkan kepentingan politik pribadi atau kelompoknya. Tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, wakil rakyat seharusnya menjadi perpanjangan suara masyarakat, bukan alat politik kekuasaan. Maka dari itu, masyarakat perlu terus mengawasi, menyuarakan aspirasi secara aktif, dan menggunakan hak pilih dengan bijak untuk memastikan hanya wakil-wakil yang amanah dan berintegritas yang menduduki jabatan legislatif.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab:
Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik, baik yang bersumber dari tradisi maupun agama, untuk menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan politik yang tidak jelas sangat berbahaya dalam konteks demokrasi dan HAM. Praktik semacam ini mengarah pada manipulasi massal, pembodohan publik, dan bahkan pengorbanan rakyat demi kepentingan elit tertentu. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus dikendalikan oleh hukum dan prinsip-prinsip HAM, bukan oleh kultus individu atau ideologi yang menekan kebebasan berpikir. Tindakan semacam itu merusak esensi HAM yang menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan hak untuk hidup secara bermartabat tanpa diperalat untuk kepentingan sempit.
Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A
Kimia
2217011117
A
Kimia
Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A
Kimia
2217011117
A
Kimia
Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A
Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab:
Artikel “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia” menyajikan gambaran suram mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, termasuk pelanggaran berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, hingga pelanggaran di Papua. Pemerintah dianggap gagal memenuhi kewajiban konstitusional dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada korban. Meski begitu, artikel juga menyoroti adanya harapan melalui gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, serta komitmen Indonesia dalam meratifikasi instrumen HAM internasional. Hal positif yang bisa diambil adalah pentingnya peran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas dan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan melalui tekanan sosial, reformasi hukum, serta advokasi dari bawah.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik khas yang lahir dari nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Budaya Indonesia tidak mengenal individualisme ekstrem, melainkan mengutamakan harmoni dan keseimbangan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa juga memberikan fondasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara. Artinya, kebebasan dalam demokrasi tetap harus diiringi tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia, menjaga nilai kemanusiaan, serta menjauhkan penyalahgunaan kebebasan atas nama hak individu semata.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan HAM. Seperti yang dijelaskan dalam artikel, kebebasan berpendapat dan berekspresi mulai dibatasi, dan terjadi pembiaran terhadap pelanggaran HAM oleh aparat negara. Banyak kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat, dan hukum masih lemah dalam menindak pelaku pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar hukum, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi inti Pancasila dan UUD 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab:
Sikap kritis sangat diperlukan terhadap anggota parlemen yang mengklaim mewakili rakyat namun justru memperjuangkan kepentingan politik pribadi atau kelompoknya. Tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, wakil rakyat seharusnya menjadi perpanjangan suara masyarakat, bukan alat politik kekuasaan. Maka dari itu, masyarakat perlu terus mengawasi, menyuarakan aspirasi secara aktif, dan menggunakan hak pilih dengan bijak untuk memastikan hanya wakil-wakil yang amanah dan berintegritas yang menduduki jabatan legislatif.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab:
Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik, baik yang bersumber dari tradisi maupun agama, untuk menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan politik yang tidak jelas sangat berbahaya dalam konteks demokrasi dan HAM. Praktik semacam ini mengarah pada manipulasi massal, pembodohan publik, dan bahkan pengorbanan rakyat demi kepentingan elit tertentu. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus dikendalikan oleh hukum dan prinsip-prinsip HAM, bukan oleh kultus individu atau ideologi yang menekan kebebasan berpikir. Tindakan semacam itu merusak esensi HAM yang menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan hak untuk hidup secara bermartabat tanpa diperalat untuk kepentingan sempit.
2217011117
A
Kimia
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab:
Artikel “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia” menyajikan gambaran suram mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, termasuk pelanggaran berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, hingga pelanggaran di Papua. Pemerintah dianggap gagal memenuhi kewajiban konstitusional dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada korban. Meski begitu, artikel juga menyoroti adanya harapan melalui gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, serta komitmen Indonesia dalam meratifikasi instrumen HAM internasional. Hal positif yang bisa diambil adalah pentingnya peran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas dan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan melalui tekanan sosial, reformasi hukum, serta advokasi dari bawah.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik khas yang lahir dari nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Budaya Indonesia tidak mengenal individualisme ekstrem, melainkan mengutamakan harmoni dan keseimbangan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa juga memberikan fondasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara. Artinya, kebebasan dalam demokrasi tetap harus diiringi tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia, menjaga nilai kemanusiaan, serta menjauhkan penyalahgunaan kebebasan atas nama hak individu semata.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan HAM. Seperti yang dijelaskan dalam artikel, kebebasan berpendapat dan berekspresi mulai dibatasi, dan terjadi pembiaran terhadap pelanggaran HAM oleh aparat negara. Banyak kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat, dan hukum masih lemah dalam menindak pelaku pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar hukum, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi inti Pancasila dan UUD 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab:
Sikap kritis sangat diperlukan terhadap anggota parlemen yang mengklaim mewakili rakyat namun justru memperjuangkan kepentingan politik pribadi atau kelompoknya. Tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, wakil rakyat seharusnya menjadi perpanjangan suara masyarakat, bukan alat politik kekuasaan. Maka dari itu, masyarakat perlu terus mengawasi, menyuarakan aspirasi secara aktif, dan menggunakan hak pilih dengan bijak untuk memastikan hanya wakil-wakil yang amanah dan berintegritas yang menduduki jabatan legislatif.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab:
Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik, baik yang bersumber dari tradisi maupun agama, untuk menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan politik yang tidak jelas sangat berbahaya dalam konteks demokrasi dan HAM. Praktik semacam ini mengarah pada manipulasi massal, pembodohan publik, dan bahkan pengorbanan rakyat demi kepentingan elit tertentu. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus dikendalikan oleh hukum dan prinsip-prinsip HAM, bukan oleh kultus individu atau ideologi yang menekan kebebasan berpikir. Tindakan semacam itu merusak esensi HAM yang menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan hak untuk hidup secara bermartabat tanpa diperalat untuk kepentingan sempit.