Ninis Septi Anggraeni
2217011026
A
Kimia


1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel sangat informatif dan membuka wawasan tentang pentingnya pengelolaan perbatasan antarnegara, khususnya antara Indonesia dan Timor Leste. Artikel ini menjelaskan bahwa konflik di perbatasan tidak hanya disebabkan oleh masalah batas wilayah, tetapi juga dipicu oleh perbedaan persepsi, sejarah, serta sentimen sosial budaya masyarakat setempat.
Hal positif yang dapat saya ambil adalah pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan diplomatik dan komunikasi yang baik, baik antarnegara maupun antar warga. Selain itu, kita juga belajar bahwa pemahaman terhadap sejarah dan budaya lokal sangat penting dalam mencegah konflik komunal yang berulang.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Tanpa konsepsi wawasan nusantara, Indonesia akan menghadapi tantangan serius dalam menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Wilayah perbatasan akan rentan terhadap konflik, disintegrasi, serta kemungkinan campur tangan asing. Rasa kebangsaan dan nasionalisme bisa melemah, sehingga masyarakat di wilayah terpencil atau perbatasan bisa merasa terpinggirkan dan tidak merasa bagian dari NKRI.
Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengancam stabilitas politik dan sosial, serta menghambat pembangunan nasional secara merata.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?
Konsepsi wawasan nusantara menekankan pentingnya kesatuan wilayah dan bangsa dalam bingkai NKRI. Dengan wawasan nusantara, setiap warga negara — termasuk yang berada di perbatasan — akan merasa memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa.
Dalam konteks konflik di artikel tersebut, wawasan nusantara bisa mendorong pendekatan yang lebih integratif dan dialogis antara pemerintah pusat dan masyarakat perbatasan. Pemerintah bisa lebih aktif dalam penyelesaian batas wilayah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat perbatasan, sehingga potensi konflik dapat ditekan.
Selain itu, wawasan nusantara juga mendorong kerja sama lintas sektoral, seperti antara TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat, untuk menciptakan perbatasan yang damai dan harmonis.

Ninis Septi Anggraeni
2217011026
A
Kimia


Geopolitik merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan bagaimana suatu negara mengelola kebijakan-kebijakan strategisnya berdasarkan kondisi geografis yang dimiliki. Setiap keputusan dalam bidang politik dan pemerintahan selalu mempertimbangkan letak wilayah, sumber daya, serta posisi strategis suatu bangsa dalam peta dunia. Dalam kajian geopolitik, dikenal berbagai teori yang dikembangkan oleh para ahli, di antaranya adalah teori Frederich Ratzel yang menyatakan bahwa negara seperti organisme yang hidup dan berkembang, teori Rudolf Kjellen yang memperkenalkan istilah geopolitik, serta teori Karl Haushofer yang menekankan pentingnya ekspansi wilayah. Selain itu, ada teori Halford Mackinder yang menyoroti pentingnya kawasan Eurasia sebagai poros kekuasaan dunia, teori Alfred Thayer Mahan yang mengedepankan kekuatan maritim, dan teori para ahli strategi udara seperti Guilio Douhet, William Mitchell, Saversky, dan JFC Fuller yang mengembangkan konsep dominasi udara dalam pertahanan.

Di Indonesia, geopolitik diartikan secara khas dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologis dalam menentukan arah kebijakan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan posisi geografis negara. Ir. Soekarno menjadi tokoh penting yang pertama kali memperkenalkan konsep geopolitik Indonesia dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik Indonesia menekankan pentingnya membangun dan menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman wilayah, bukan semata-mata memperluas atau menguasai wilayah secara fisik. Dalam konteks ini, lahirlah konsep Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang memandang seluruh wilayah tanah air sebagai satu kesatuan yang utuh.

Wawasan Nusantara memiliki beberapa perwujudan, yaitu sebagai satu kesatuan politik di mana seluruh wilayah NKRI berada di bawah satu pemerintahan, satu kesatuan ekonomi yang menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, satu kesatuan sosial-budaya yang menghargai keberagaman adat dan budaya, serta satu kesatuan pertahanan dan keamanan guna menjaga kedaulatan negara dari ancaman internal maupun eksternal. Konsep negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini memperkuat bahwa semua aspek kehidupan bangsa harus dikelola dalam kerangka persatuan yang tidak terpisahkan, baik dalam bidang hukum, politik, budaya, maupun keamanan.

Dengan segala kekayaan dan kelebihannya, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan strategis. Pertama, jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan potensi besar dalam pembangunan nasional, baik sebagai sumber tenaga kerja maupun pasar. Kedua, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang menjadi kekuatan dalam memperkaya identitas bangsa. Ketiga, letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua samudra dan dua benua, menjadikannya sebagai jalur perdagangan internasional sekaligus titik temu budaya dan ekonomi global. Semua keunggulan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh dan memiliki peran penting dalam tatanan geopolitik regional maupun global.

Nama : Ninis Septi Anggraeni
NPM : 2217011026
Kelas : A

Nama : Ninis Septi Anggraeni
NPM : 2217011026
Kelas : A

Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, seharusnya tercermin dalam sistem dan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Indonesia. Dalam konteks negara hukum dan demokratis seperti Indonesia, pemilu seharusnya menjadi wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung. Namun dalam praktiknya, pemilukada seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Peneliti dalam pemilihan kepala daerah secara langsung memang memberi ruang partisipasi rakyat, tetapi masih banyak ditemukan masalah seperti konflik antar pendukung, penyalahgunaan media sosial untuk kampanye negatif, dan dominasi partai politik yang tidak demokratis dalam proses pencalonan kepala daerah. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan demokrasi yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat.

Sistem pemilihan yang adil dan representatif dinilai belum optimal, terutama dalam hal pencalonan independen yang sulit dipenuhi karena tingginya syarat dukungan. Selain itu, dominasi ketua umum partai dalam penunjukan calon juga dianggap mengabaikan prinsip demokrasi internal, sehingga memunculkan praktik hutang politik yang berpotensi merusak demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pilkada serta nilai-nilai filosofis Pancasila.

Kesimpulannya, peneliti menekankan pentingnya memperkuat implementasi nilai-nilai sila keempat dalam praktik pemilu daerah, baik melalui penataan hukum yang lebih tegas maupun pembenahan internal partai politik agar demokrasi yang dijalankan benar-benar sejalan dengan semangat Pancasila.

Nama : Ninis Septi Anggraeni
NPM : 2217011026
Kelas : A

Video ini menjelaskan perkembangan demokrasi Indonesia mengalami berbagai dinamika sejak masa revolusi hingga era reformasi. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih sangat terbatas, namun media seperti Tempo menjadi inspirasi perjuangan kemerdekaan.

Memasuki periode demokrasi parlementer (1945–1959), Indonesia mengalami masa kejayaan demokrasi karena hampir seluruh unsur demokrasi hadir dalam kehidupan politik. Namun, sistem ini gagal karena dominasi politik aliran, lemahnya kondisi sosial ekonomi, serta persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan militer yang menolak proses politik yang berlangsung.

Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin (1959–1965) ditandai dengan persaingan kuat antara tiga kekuatan utama: ABRI, Presiden Soekarno, dan PKI, yang menyebabkan demokrasi bergeser menjadi lebih otoriter. Kemudian, dalam era Orde Baru, demokrasi Pancasila diterapkan dengan kesan semu. Awalnya kekuasaan tampak didistribusikan, namun kemudian dikendalikan oleh ABRI dan birokrasi. Pengambilan keputusan menjadi sangat tersentralisasi, partai politik dibatasi, dan lembaga-lembaga non-pemerintah diintervensi.

Memasuki era reformasi (1998–sekarang), terjadi perubahan signifikan menuju demokrasi yang lebih terbuka. Dimulai dengan lengsernya Presiden Soeharto akibat tekanan rakyat, demokrasi Pancasila diterapkan kembali namun dengan nuansa yang berbeda dari Orde Baru. Karakteristik demokrasi reformasi mencakup pemilu yang lebih demokratis (1999–2004), rotasi kekuasaan dari pusat hingga desa, rekrutmen politik yang terbuka, serta jaminan terhadap sebagian besar hak dasar, seperti kebebasan berpendapat. Meski masih dalam proses pencarian jati diri, demokrasi era reformasi menunjukkan arah yang lebih baik dan diharapkan terus berkembang ke depannya.