Nama : Hesti Ollivia
NPM : 2217011135
kelas : kimia c
NPM : 2217011135
kelas : kimia c
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Hesti Ollivia
Pkn Mipa kimia 2025 -> PRETEST
Hesti Ollivia གིས-
1. Hal Positif dari Artikel
Artikel ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebijakan pemerintah dalam
menangani pandemi COVID-19 dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM). Hal positif yang bisa diambil antara lain:
● Kesadaran akan pentingnya kebijakan PSBB dalam menekan penyebaran
virus.
● Perlunya tindakan pemerintah yang tetap berlandaskan HAM.
● Mengajak masyarakat untuk bahu-membahu dalam menghadapi pandemi.
● Mendorong kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga berlandaskan
kearifan dan etika.
Apakah Ada Konstitusi yang Dilanggar
● Dalam penerapan PSBB, ada indikasi pelanggaran HAM yang bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama dalam
pasal yang mengatur hak atas kebebasan dan martabat manusia.
● Pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina
Kesehatan seharusnya diterapkan dengan tetap menghormati HAM. Jika
aparat bertindak represif tanpa edukasi terlebih dahulu, hal ini bisa dianggap
melanggar asas keadilan dan penghormatan terhadap warga negara.
● UUD NRI 1945 Pasal 28G yang menjamin perlindungan dan rasa aman bagi
setiap warga negara juga bisa dilanggar jika tindakan aparat dinilai berlebihan
dan mengintimidasi.
2. Jika Suatu Negara Tidak Memiliki Konstitusi
Tanpa konstitusi, sebuah negara akan mengalami:
● Ketidakpastian hukum karena tidak ada aturan yang mengatur kehidupan
bernegara.
● Penyalahgunaan kekuasaan, karena tidak ada batasan bagi pemerintah dalam
bertindak.
● Hak warga negara tidak terlindungi karena tidak ada dasar hukum untuk
menegakkannya.
● Tidak adanya pedoman dalam penyelesaian konflik atau tantangan negara.
Efektivitas Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Konstitusi sangat efektif karena:
● Menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.
● Mengatur hak dan kewajiban warga negara, termasuk perlindungan HAM.
● Memberikan batasan dan kewajiban bagi pemerintah agar tidak bertindak
sewenang-wenang.
● Menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan di berbagai situasi, termasuk
saat pandemi.
3. Tantangan Kehidupan Bernegara Saat Ini dan Kemampuan UUD NRI 1945 dalam
Menyelesaikannya
Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi:
● Disrupsi Teknologi dan Keamanan Digital: Keamanan siber menjadi tantangan
besar. UUD NRI 1945 Pasal 28F tentang hak memperoleh informasi masih
perlu diperkuat dengan regulasi khusus tentang keamanan digital.
● Polarisasi Sosial dan Radikalisme: Persatuan sering terancam akibat perbedaan
pandangan politik dan ideologi. Pasal 28E tentang kebebasan berpendapat
perlu diimbangi dengan regulasi yang mencegah penyebaran ujaran kebencian.
● Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang ekonomi
kerakyatan sudah ada, tetapi implementasinya masih harus diperkuat untuk
mengurangi ketimpangan.
4. Konsep Bernegara dalam Menjunjung Persatuan dan Kesatuan
Konsep persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia sudah diatur dalam Pancasila
dan UUD NRI 1945, khususnya:
● Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum,
memastikan keadilan bagi seluruh warga.
● Pasal 28D yang menjamin hak atas keadilan sosial dan hukum.
Yang Perlu Diperbaiki:
● Penegakan hukum yang lebih adil dan transparan untuk menghindari
ketimpangan sosial.
● Pendidikan kebangsaan yang lebih kuat untuk menanamkan nilai persatuan
sejak dini.
● Peningkatan kesejahteraan ekonomi agar tidak ada kesenjangan sosial yang
dapat memicu perpecahan.
● Sebagai warga negara, kita perlu aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah
agar tetap sesuai dengan nilai demokrasi dan HAM, serta berkontribusi dalam
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Artikel ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebijakan pemerintah dalam
menangani pandemi COVID-19 dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM). Hal positif yang bisa diambil antara lain:
● Kesadaran akan pentingnya kebijakan PSBB dalam menekan penyebaran
virus.
● Perlunya tindakan pemerintah yang tetap berlandaskan HAM.
● Mengajak masyarakat untuk bahu-membahu dalam menghadapi pandemi.
● Mendorong kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga berlandaskan
kearifan dan etika.
Apakah Ada Konstitusi yang Dilanggar
● Dalam penerapan PSBB, ada indikasi pelanggaran HAM yang bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama dalam
pasal yang mengatur hak atas kebebasan dan martabat manusia.
● Pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina
Kesehatan seharusnya diterapkan dengan tetap menghormati HAM. Jika
aparat bertindak represif tanpa edukasi terlebih dahulu, hal ini bisa dianggap
melanggar asas keadilan dan penghormatan terhadap warga negara.
● UUD NRI 1945 Pasal 28G yang menjamin perlindungan dan rasa aman bagi
setiap warga negara juga bisa dilanggar jika tindakan aparat dinilai berlebihan
dan mengintimidasi.
2. Jika Suatu Negara Tidak Memiliki Konstitusi
Tanpa konstitusi, sebuah negara akan mengalami:
● Ketidakpastian hukum karena tidak ada aturan yang mengatur kehidupan
bernegara.
● Penyalahgunaan kekuasaan, karena tidak ada batasan bagi pemerintah dalam
bertindak.
● Hak warga negara tidak terlindungi karena tidak ada dasar hukum untuk
menegakkannya.
● Tidak adanya pedoman dalam penyelesaian konflik atau tantangan negara.
Efektivitas Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Konstitusi sangat efektif karena:
● Menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.
● Mengatur hak dan kewajiban warga negara, termasuk perlindungan HAM.
● Memberikan batasan dan kewajiban bagi pemerintah agar tidak bertindak
sewenang-wenang.
● Menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan di berbagai situasi, termasuk
saat pandemi.
3. Tantangan Kehidupan Bernegara Saat Ini dan Kemampuan UUD NRI 1945 dalam
Menyelesaikannya
Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi:
● Disrupsi Teknologi dan Keamanan Digital: Keamanan siber menjadi tantangan
besar. UUD NRI 1945 Pasal 28F tentang hak memperoleh informasi masih
perlu diperkuat dengan regulasi khusus tentang keamanan digital.
● Polarisasi Sosial dan Radikalisme: Persatuan sering terancam akibat perbedaan
pandangan politik dan ideologi. Pasal 28E tentang kebebasan berpendapat
perlu diimbangi dengan regulasi yang mencegah penyebaran ujaran kebencian.
● Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang ekonomi
kerakyatan sudah ada, tetapi implementasinya masih harus diperkuat untuk
mengurangi ketimpangan.
4. Konsep Bernegara dalam Menjunjung Persatuan dan Kesatuan
Konsep persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia sudah diatur dalam Pancasila
dan UUD NRI 1945, khususnya:
● Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum,
memastikan keadilan bagi seluruh warga.
● Pasal 28D yang menjamin hak atas keadilan sosial dan hukum.
Yang Perlu Diperbaiki:
● Penegakan hukum yang lebih adil dan transparan untuk menghindari
ketimpangan sosial.
● Pendidikan kebangsaan yang lebih kuat untuk menanamkan nilai persatuan
sejak dini.
● Peningkatan kesejahteraan ekonomi agar tidak ada kesenjangan sosial yang
dapat memicu perpecahan.
● Sebagai warga negara, kita perlu aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah
agar tetap sesuai dengan nilai demokrasi dan HAM, serta berkontribusi dalam
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Pkn Mipa kimia 2025 -> PRETEST
Hesti Ollivia གིས-
1.Tanggapan dan Hal Positif dari Berita
Berita tersebut menyoroti pentingnya menjaga hak anak-anak agar tidak dieksploitasi dalam aksi demonstrasi. Tindakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang melarang pelibatan anak-anak dalam demo adalah langkah yang tepat karena anak-anak belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap isu yang diperjuangkan. Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari situasi yang berpotensi berbahaya serta menjaga kondusifitas kota dalam menyampaikan aspirasi. Selain itu, berita ini juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus tetap mengutamakan tanggung jawab sosial dan hukum.
2.Solusi Mengantisipasi Hal yang Tidak Diinginkan dalam Penyampaian Aspirasi
Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat menyampaikan pendapat di depan umum, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, peserta aksi harus memahami tujuan demonstrasi dengan baik serta mengikuti aturan yang berlaku agar aksi berjalan damai. Kedua, komunikasi yang baik dengan pihak keamanan perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Ketiga, menghindari provokasi dan tidak merusak fasilitas umum agar tidak merugikan masyarakat luas. Keempat, aksi demonstrasi sebaiknya hanya melibatkan individu yang sudah cukup dewasa dan memahami konsekuensi dari partisipasinya. Dengan langkah-langkah tersebut, penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara efektif tanpa menimbulkan kericuhan atau dampak negatif lainnya.
3.Kewajiban Dasar Manusia dan Batasan Hak
Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa contoh kewajiban dasar manusia meliputi menaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga lingkungan, serta berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kewajiban ini tidak serta-merta membatasi hak seseorang, tetapi justru menjadi pedoman agar hak-hak dapat digunakan dengan bijak dan tidak merugikan orang lain. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, kehidupan bermasyarakat bisa berlangsung dengan harmonis dan adil bagi semua pihak.
Berita tersebut menyoroti pentingnya menjaga hak anak-anak agar tidak dieksploitasi dalam aksi demonstrasi. Tindakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang melarang pelibatan anak-anak dalam demo adalah langkah yang tepat karena anak-anak belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap isu yang diperjuangkan. Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari situasi yang berpotensi berbahaya serta menjaga kondusifitas kota dalam menyampaikan aspirasi. Selain itu, berita ini juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus tetap mengutamakan tanggung jawab sosial dan hukum.
2.Solusi Mengantisipasi Hal yang Tidak Diinginkan dalam Penyampaian Aspirasi
Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat menyampaikan pendapat di depan umum, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, peserta aksi harus memahami tujuan demonstrasi dengan baik serta mengikuti aturan yang berlaku agar aksi berjalan damai. Kedua, komunikasi yang baik dengan pihak keamanan perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Ketiga, menghindari provokasi dan tidak merusak fasilitas umum agar tidak merugikan masyarakat luas. Keempat, aksi demonstrasi sebaiknya hanya melibatkan individu yang sudah cukup dewasa dan memahami konsekuensi dari partisipasinya. Dengan langkah-langkah tersebut, penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara efektif tanpa menimbulkan kericuhan atau dampak negatif lainnya.
3.Kewajiban Dasar Manusia dan Batasan Hak
Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa contoh kewajiban dasar manusia meliputi menaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga lingkungan, serta berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kewajiban ini tidak serta-merta membatasi hak seseorang, tetapi justru menjadi pedoman agar hak-hak dapat digunakan dengan bijak dan tidak merugikan orang lain. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, kehidupan bermasyarakat bisa berlangsung dengan harmonis dan adil bagi semua pihak.
Pkn Mipa kimia 2025 -> PRETEST
Hesti Ollivia གིས-
1. Hal positif dan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara
Setelah saya membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran bahwa demokrasi konstitusional harus dijaga dengan mengawasi kebijakan pemerintah dan mendorong peran aktif masyarakat dalam menegakkan hukum. Artikel ini juga menunjukkan bahwa masih ada mekanisme hukum, seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi, yang dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan dan menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara, seperti transparansi dalam proses legislasi, peningkatan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, serta penguatan independensi lembaga peradilan agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan konsisten harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tetap berpegang pada konstitusi dan tidak merugikan rakyat.
2. Hakikat konstitusi dan pentingnya bagi suatu negara
Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Hakikat dari konstitusi adalah sebagai aturan fundamental yang mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya, membatasi kekuasaan pemerintah, serta menjamin hak-hak dan kebebasan warga negara. Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. Konstitusi berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem pemerintahan, memastikan adanya checks and balances antara lembaga negara, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Tanpa konstitusi yang kuat dan dihormati, negara bisa jatuh ke dalam otoritarianisme dan hukum dapat digunakan sebagai alat kepentingan politik semata.
3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional dan sanksinya
Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain adalah membatasi kebebasan berpendapat tanpa dasar hukum yang jelas, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melakukan korupsi, serta mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat. Selain itu, adanya praktik transaksi politik dalam penunjukan pejabat lembaga negara juga menjadi bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi. Pejabat yang melakukan pelanggaran berat, seperti korupsi besar atau pelanggaran HAM, seharusnya mendapatkan hukuman maksimal agar memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap hukum. Namun, bagi mereka yang masih bisa memperbaiki kesalahan dan menunjukkan itikad baik, dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan pengawasan ketat. Yang terpenting, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil agar tidak terjadi impunitas dalam sistem pemerintahan.
Setelah saya membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran bahwa demokrasi konstitusional harus dijaga dengan mengawasi kebijakan pemerintah dan mendorong peran aktif masyarakat dalam menegakkan hukum. Artikel ini juga menunjukkan bahwa masih ada mekanisme hukum, seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi, yang dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan dan menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara, seperti transparansi dalam proses legislasi, peningkatan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, serta penguatan independensi lembaga peradilan agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan konsisten harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tetap berpegang pada konstitusi dan tidak merugikan rakyat.
2. Hakikat konstitusi dan pentingnya bagi suatu negara
Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Hakikat dari konstitusi adalah sebagai aturan fundamental yang mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya, membatasi kekuasaan pemerintah, serta menjamin hak-hak dan kebebasan warga negara. Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. Konstitusi berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem pemerintahan, memastikan adanya checks and balances antara lembaga negara, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Tanpa konstitusi yang kuat dan dihormati, negara bisa jatuh ke dalam otoritarianisme dan hukum dapat digunakan sebagai alat kepentingan politik semata.
3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional dan sanksinya
Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain adalah membatasi kebebasan berpendapat tanpa dasar hukum yang jelas, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melakukan korupsi, serta mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat. Selain itu, adanya praktik transaksi politik dalam penunjukan pejabat lembaga negara juga menjadi bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi. Pejabat yang melakukan pelanggaran berat, seperti korupsi besar atau pelanggaran HAM, seharusnya mendapatkan hukuman maksimal agar memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap hukum. Namun, bagi mereka yang masih bisa memperbaiki kesalahan dan menunjukkan itikad baik, dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan pengawasan ketat. Yang terpenting, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil agar tidak terjadi impunitas dalam sistem pemerintahan.
Nama : Hesti Ollivia
NPM : 2217011135
Jawaban :
Jurnal ini membahas pentingnya integrasi nasional sebagai upaya menangkal etnosentrisme di Indonesia. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan ideologi dan sistem pemerintahan, dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Masing-masing era membawa tantangan tersendiri, termasuk ketidakstabilan politik dan sosial yang berujung pada konflik. Salah satu faktor penyebab disintegrasi adalah kebijakan pemerintahan yang sentralistik pada masa Orde Baru, yang menekan aspirasi daerah dan memperburuk ketegangan sosial. Reformasi membawa desentralisasi, namun justru memunculkan tantangan baru berupa ketidakpastian dan meningkatnya konflik berbasis kepentingan.
Identitas nasional bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk media massa dan globalisasi. Identitas terbentuk melalui interaksi sosial, bukan hanya berdasarkan etnis atau budaya, tetapi juga kepentingan bersama. Media, terutama televisi, berperan besar dalam membentuk identitas kolektif yang melampaui batas-batas tradisional. Namun, di sisi lain, demokrasi dan otonomi daerah yang tidak dikelola dengan baik justru memperkuat sikap etnosentrisme. Masyarakat cenderung lebih mementingkan identitas daerah daripada persatuan nasional, yang berisiko melemahkan integrasi nasional.
Jadi integrasi nasional adalah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Pluralitas harus dikelola sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. Untuk itu, dibutuhkan strategi kebudayaan nasional yang menanamkan kesadaran nasionalisme dan pluralisme. Pemerintah dan masyarakat perlu menyadari bahwa konsep integrasi bukan hanya tentang kesamaan identitas, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan menerima perbedaan demi kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia.
NPM : 2217011135
Jawaban :
Jurnal ini membahas pentingnya integrasi nasional sebagai upaya menangkal etnosentrisme di Indonesia. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan ideologi dan sistem pemerintahan, dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Masing-masing era membawa tantangan tersendiri, termasuk ketidakstabilan politik dan sosial yang berujung pada konflik. Salah satu faktor penyebab disintegrasi adalah kebijakan pemerintahan yang sentralistik pada masa Orde Baru, yang menekan aspirasi daerah dan memperburuk ketegangan sosial. Reformasi membawa desentralisasi, namun justru memunculkan tantangan baru berupa ketidakpastian dan meningkatnya konflik berbasis kepentingan.
Identitas nasional bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk media massa dan globalisasi. Identitas terbentuk melalui interaksi sosial, bukan hanya berdasarkan etnis atau budaya, tetapi juga kepentingan bersama. Media, terutama televisi, berperan besar dalam membentuk identitas kolektif yang melampaui batas-batas tradisional. Namun, di sisi lain, demokrasi dan otonomi daerah yang tidak dikelola dengan baik justru memperkuat sikap etnosentrisme. Masyarakat cenderung lebih mementingkan identitas daerah daripada persatuan nasional, yang berisiko melemahkan integrasi nasional.
Jadi integrasi nasional adalah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Pluralitas harus dikelola sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. Untuk itu, dibutuhkan strategi kebudayaan nasional yang menanamkan kesadaran nasionalisme dan pluralisme. Pemerintah dan masyarakat perlu menyadari bahwa konsep integrasi bukan hanya tentang kesamaan identitas, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan menerima perbedaan demi kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia.