Jawaban Analisis Soal :

1. Menurut saya, artikel tersebut memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran bahwa perubahan undang-undang harus dilakukan dengan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan tidak boleh mengarah pada pelemahan institusi yang berperan sebagai penjaga konstitusi. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti bagaimana DPR dan Pemerintah seharusnya lebih terbuka terhadap kritik serta memastikan bahwa revisi undang-undang tidak menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, perbaikan sistem checks and balances harus terus diperkuat agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

2. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Hakikat konstitusi adalah untuk mengatur pembagian kekuasaan, menjamin hak asasi manusia, serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Di Indonesia, UUD NRI 1945 berperan sebagai fondasi dalam mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Tanpa konstitusi yang kuat, negara bisa kehilangan arah dan mudah terjebak dalam otoritarianisme.

3. Salah satu contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, intervensi terhadap lembaga yudikatif, serta membuat kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Misalnya, jika DPR dan Pemerintah melemahkan MK demi kepentingan politik mereka, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran konstitusi karena melemahkan prinsip checks and balances. Pejabat yang terbukti melanggar konstitusi layak mendapatkan hukuman yang maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama jika tindakan mereka merugikan negara dan rakyat. Namun, dalam beberapa kasus, jika pelanggaran masih bisa diperbaiki dan pejabat tersebut menunjukkan itikad baik untuk berubah, maka pemberian kesempatan untuk memperbaiki diri bisa dipertimbangkan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada.

Nama : Icha Dwi Lusiana
NPM : 2217011125
Kelas : C
Hadir

Jawaban :
1. Menurut saya hal positif yang didapat dari artikel tersebut, yaitu kebijakan PSBB dalam mencegah penyebaran COVID-19 serta perlunya masyarakat bekerja sama dengan pemerintah. Selain itu, pelaksanaan kebijakan tidak melanggar hak asasi manusia. Serta kesadaran bahwa perlindungan masyarakat harus dilakukan secara adil dan berlandaskan konstitusi. Namun, jika aparat bertindak represif dan melanggar HAM dalam menerapkan PSBB, maka itu bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28G yang menjamin hak atas rasa aman serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan martabat setiap individu.

2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negaranya. Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi dasar hukum tertinggi yang menentukan sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta batasan kekuasaan pemerintah. Dengan adanya konstitusi, negara dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih tertib dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

3. Salah satu tantangan kehidupan bernegara saat ini adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar, terutama akibat pandemi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan akses terhadap kebutuhan dasar. Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Selain itu, Pasal 34 juga mewajibkan negara untuk merawat fakir miskin dan anak terlantar. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan ini, sehingga diperlukan implementasi yang lebih efektif serta kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

4. Menurut saya sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perpecahan akibat isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Salah satu yang perlu diperbaiki adalah memperkuat pendidikan kebangsaan sejak dini agar masyarakat lebih memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan tidak memihak golongan tertentu agar tidak menimbulkan ketidakadilan yang bisa memicu konflik sosial. Dengan demikian, persatuan bangsa dapat tetap terjaga dalam menghadapi berbagai tantangan.

Nama : Icha Dwi Lusiana
NPM : 2217011125
Jawaban :
Setelah saya membaca jurnal tersebut dapat disimpulkan, bahwa integrasi nasional merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Dalam jurnal juga membahas tentang sejarah politik Indonesia, dari Orde Lama hingga Reformasi, mempengaruhi dinamika integrasi nasional.

Salah satu tantangan utama dalam integrasi nasional adalah meningkatnya etnosentrisme akibat kebijakan otonomi daerah dan pemekaran wilayah yang cenderung memperkuat identitas lokal dibandingkan kesadaran kebangsaan. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan memicu konflik antar kelompok. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebudayaan yang menekankan nilai-nilai pluralisme dan nasionalisme untuk membentuk kesadaran kolektif sebagai satu bangsa.

Jurnal ini juga menekankan bahwa integrasi nasional bukan sekadar penyatuan fisik, tetapi lebih kepada kesadaran bersama bahwa perbedaan merupakan kekuatan, bukan sumber perpecahan. Dengan demikian, membangun identitas nasional yang inklusif, berbasis kepentingan bersama, dan bukan sekadar kesamaan etnis atau budaya, menjadi kunci dalam menangkal ancaman etnosentrisme serta menjaga persatuan Indonesia.

Nama : Icha Dwi Lusiana
NPM : 2217011125
Jawaban :
Setelah saya membaca jurnal dapat di simpulkan bahwa pada jurnal membahas tentang kearifan lokal memiliki peran krusial dalam menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi. Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya dari berbagai suku bangsa menjadi tantangan tersendiri dalam membangun persatuan, tetapi juga menjadi kekuatan dalam membentuk identitas nasional.

Jurnal ini juga membahas pentingnya bagaimana modernisasi dan globalisasi dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal, yang berpotensi melemahkan kesadaran kolektif terhadap identitas nasional. Namun, dengan merevitalisasi kearifan lokal seperti prinsip gotong royong, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," serta berbagai filosofi budaya dari masing-masing daerah indonesia dapat mempertahankan keunikannya tanpa harus kehilangan relevansi dalam perkembangan dunia.

Selain itu, pada jurnal juga membahas konflik sosial berbasis etnisitas, agama, dan budaya sering kali dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, sehingga memperkuat kesadaran akan nilai-nilai kearifan lokal menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, revitalisasi budaya lokal tidak hanya menjadi upaya pelestarian, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkokoh identitas bangsa di tengah tantangan zaman.