NAMA : GISELLA AURA PUTRI
NPM : 2216031108
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031108
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Gisella Aura Putri
Nama : Gisella Aura Putri
NPM : 2216031108
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
Video berjudul “Supremasi Hukum” tersebut menjelaskan demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak bisa diatasi dengan penetapan hukum masa lalu di bawah pemerintahan yang otoriter dan terpusat. Tuntutan partisipasi dan kontrol dari masyarakat terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif semakin menguat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga seharusnya diwujudkan pada masa kini, karena pada masa otoriter kebhinnekaan seakan tidak dianggap keberadaannya. Pluralisme menjadi tantangan hukum karena minimnya sikap kebhinnekaan.
Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada hakekatnya erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, oleh karena itu peranan hukum dalam berbagai aspek tidak dapat diabaikan. Hukum harus ditempatkan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai penghambat. Seseorang harus mengandalkan hukum untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Dalam kutipannya Albert Einstein mengatakan pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.
NPM : 2216031108
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi
Video berjudul “Supremasi Hukum” tersebut menjelaskan demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak bisa diatasi dengan penetapan hukum masa lalu di bawah pemerintahan yang otoriter dan terpusat. Tuntutan partisipasi dan kontrol dari masyarakat terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif semakin menguat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga seharusnya diwujudkan pada masa kini, karena pada masa otoriter kebhinnekaan seakan tidak dianggap keberadaannya. Pluralisme menjadi tantangan hukum karena minimnya sikap kebhinnekaan.
Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada hakekatnya erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, oleh karena itu peranan hukum dalam berbagai aspek tidak dapat diabaikan. Hukum harus ditempatkan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai penghambat. Seseorang harus mengandalkan hukum untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Dalam kutipannya Albert Einstein mengatakan pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.
NAMA : Gisella Aura Putri
NPM : 2216031108
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031108
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI
NAMA : GISELLA AURA PUTRI
NPM : 2216031108
KELAS : REGULER B
1. Isi dari artikel tersebut ialah filsafat wayang, yang dipercaya sebagai sesuatu yang unik dan dimiliki oleh Indonesia yang juga menjadikan identitas dari Indonesia. Perlu diketahui Universitas Gajah Mada menetapkan filsafat wayang sebagai salah satu program studi yang dimulai pada tahun ajaran 2011-2012. Hal tersebut diharapkan agar identitas negara semakin diperkuat dan menjadi ilmu yang menginspirasi kaum muda. Hal positif yang dapat diambil ialah pentingnya pemberian edukasi dan inspirasi menjaga identitas bangsa seperti filsafat wayang agar tidak redup oleh kemajuan zaman dan tidak di claim oleh negara lain.
2. Kita sebagai warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Salah satu kewajiban kita adalah turut bangga dan menjaga kesatuan negara dari efek buruk kemajuan zaman serta melestarikan dan menjaga identitas negara. Adapun hak yang kita dapat sebagai warga negara yaitu mendapatkan pendidikan secara formal maupun informal dan mendapatkan perlindungan HAM secara mutlak.
3. Menurut saya, yang pasti dimulai dari hal yang sederhana seperti menghargai dan menghormati adanya perbedaan entah itu pendapat, agama, suku, bahkan kasta. Karena dari sikap tersebut nantinya akan berkembang sikap sikap positif yang dapat menjadi motivasi ataupun acuan orang lain. Karena jika bukan dari kesadaran diri sendiri yang memulai, siapa lagi?
NPM : 2216031108
KELAS : REGULER B
1. Isi dari artikel tersebut ialah filsafat wayang, yang dipercaya sebagai sesuatu yang unik dan dimiliki oleh Indonesia yang juga menjadikan identitas dari Indonesia. Perlu diketahui Universitas Gajah Mada menetapkan filsafat wayang sebagai salah satu program studi yang dimulai pada tahun ajaran 2011-2012. Hal tersebut diharapkan agar identitas negara semakin diperkuat dan menjadi ilmu yang menginspirasi kaum muda. Hal positif yang dapat diambil ialah pentingnya pemberian edukasi dan inspirasi menjaga identitas bangsa seperti filsafat wayang agar tidak redup oleh kemajuan zaman dan tidak di claim oleh negara lain.
2. Kita sebagai warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Salah satu kewajiban kita adalah turut bangga dan menjaga kesatuan negara dari efek buruk kemajuan zaman serta melestarikan dan menjaga identitas negara. Adapun hak yang kita dapat sebagai warga negara yaitu mendapatkan pendidikan secara formal maupun informal dan mendapatkan perlindungan HAM secara mutlak.
3. Menurut saya, yang pasti dimulai dari hal yang sederhana seperti menghargai dan menghormati adanya perbedaan entah itu pendapat, agama, suku, bahkan kasta. Karena dari sikap tersebut nantinya akan berkembang sikap sikap positif yang dapat menjadi motivasi ataupun acuan orang lain. Karena jika bukan dari kesadaran diri sendiri yang memulai, siapa lagi?
NAMA : GISELLA AURA PUTRI
NPM : 2216031108
KELAS : REGULER B
1. Terkait isi dari artikel tersebut menurut saya jika memang mahasiswa dihimbau atau bahkan dilarang untuk melakukan demonstrasi terkait permasalahan UU Cipta Kerja yang dimana dalam hal ini ditakutkan menjadi wadah penyebaran virus covid 19. Seharusnya pemerintah tidak hanya memberi larangan atau peringatan, namun juga harus memberikan solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak misalnya membuat forum terbuka antara perwakilan mahasiswa dengan pemerintah. Namun perlu digaris bawahi solusi yang diberikan tidak hanya sebuah omong kosong belaka yang artinya harus segera di realisasikan adanya.
2. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat kondisi perekonomian negara pada saat covid 19 cukup turun drastis. Jika memang tujuannya adalah untuk menyampaikan pendapat aspirasi rakyat bukankah lebih baik dan lebih aman jika dijalankan sesuai dengan SOP dan Perjanjian yang ada antara kedua belah pihak. Hal ini perlu ditindak tegas dan oknum yang tertangkap melakukan perbuatan perusakan fasilitas umum perlu dimintai tanggung jawab namun dengan prosedur dan cara diskusi yang baik tanpa kekerasan ataupun intimidasi. Oknum tersebut juga perlu mendapatkan pendampingan demi keselamatan untuk hal yang tidak bisa kita prediksi.
3. Menurut saya, solusi yang dapat dihadirkan antara pihak pengusaha dan buruh harus melakukan sesi diskusi atau forum yang dimana juga memerlukan pihak penengah yang bersifat sehingga antara kedua belah pihak tersebut bisa mengutarakan pendapatnya dan mencari solusi yang saling menguntungkan antara keduanya. Karena bagaimana pun juga kedua belah pihak saling membutuhkan, maka penyelesaian tersebut haruslah menguntungkan keduanya.
4. Yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara ialah harmonisasi dan keterbukaan terhadap kritik. Karena kunci negara adalah rakyat yang artinya suatu negara tidak akan berjalan tanpa adanya rakyat. Sehingga dalam keputusan apapun yang mengenai negara dan rakyat harus dipikirkan dan mendengarkan kritik dan keluhan rakyat (terjun langsung ke rakyat). Rakyat sendiri juga harus memahami bahwa semua pendapat semua aturan memiliki prosedurnya masing-masing, sehingganya masyarakat perlu di edukasi terkait bagaimana cara melakukan atau prosedur untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.
NPM : 2216031108
KELAS : REGULER B
1. Terkait isi dari artikel tersebut menurut saya jika memang mahasiswa dihimbau atau bahkan dilarang untuk melakukan demonstrasi terkait permasalahan UU Cipta Kerja yang dimana dalam hal ini ditakutkan menjadi wadah penyebaran virus covid 19. Seharusnya pemerintah tidak hanya memberi larangan atau peringatan, namun juga harus memberikan solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak misalnya membuat forum terbuka antara perwakilan mahasiswa dengan pemerintah. Namun perlu digaris bawahi solusi yang diberikan tidak hanya sebuah omong kosong belaka yang artinya harus segera di realisasikan adanya.
2. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat kondisi perekonomian negara pada saat covid 19 cukup turun drastis. Jika memang tujuannya adalah untuk menyampaikan pendapat aspirasi rakyat bukankah lebih baik dan lebih aman jika dijalankan sesuai dengan SOP dan Perjanjian yang ada antara kedua belah pihak. Hal ini perlu ditindak tegas dan oknum yang tertangkap melakukan perbuatan perusakan fasilitas umum perlu dimintai tanggung jawab namun dengan prosedur dan cara diskusi yang baik tanpa kekerasan ataupun intimidasi. Oknum tersebut juga perlu mendapatkan pendampingan demi keselamatan untuk hal yang tidak bisa kita prediksi.
3. Menurut saya, solusi yang dapat dihadirkan antara pihak pengusaha dan buruh harus melakukan sesi diskusi atau forum yang dimana juga memerlukan pihak penengah yang bersifat sehingga antara kedua belah pihak tersebut bisa mengutarakan pendapatnya dan mencari solusi yang saling menguntungkan antara keduanya. Karena bagaimana pun juga kedua belah pihak saling membutuhkan, maka penyelesaian tersebut haruslah menguntungkan keduanya.
4. Yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara ialah harmonisasi dan keterbukaan terhadap kritik. Karena kunci negara adalah rakyat yang artinya suatu negara tidak akan berjalan tanpa adanya rakyat. Sehingga dalam keputusan apapun yang mengenai negara dan rakyat harus dipikirkan dan mendengarkan kritik dan keluhan rakyat (terjun langsung ke rakyat). Rakyat sendiri juga harus memahami bahwa semua pendapat semua aturan memiliki prosedurnya masing-masing, sehingganya masyarakat perlu di edukasi terkait bagaimana cara melakukan atau prosedur untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.