Rara Cahyani
2217011071
Kimia B

Dari video ini membahas tentang supremasi hukum. Yang dimana supremasi hukum adalah prinsip bahwa semua orang tunduk pada hukum, termasuk pembuat undang-undang. Supremasi hukum adalah konsep bahwa hukum adalah otoritas tertinggi di suatu negara. Selain itu prinsip bahwa hukum harus menjadi yang tertinggi dan semua orang tunduk padanya. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif.
Hukum harus melindungi hak asasi manusia. Selain itu juga menjelaskan tentang lembaga negara yang berperan dalam penegakan hukum, yaitu Legislatif (DPR-RI), Eksekutif (Presiden Republik Indonesia), Yudikatif (MPR-RI). Jadi Supremasi hukum adalah prinsip penting dalam negara hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif untuk melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan sosial. Seperti yang dikutip dari Albert Einstein, "Pertahanan bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan adalah hukum dan keteraturan".

Rara Cahyani
2217011071
Kimia B

Rara Cahyani
2217011071
B

Dari jurnal tersebut membahas tentang demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Secara hakikat, demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, secara empiris, Indonesia saat ini belum mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sila keempat mencerminkan asas demokrasi, dan sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Oleh karena itu, demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Namun, pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini terlihat dari masih adanya konflik dan berbagai masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum, sepertiMoney politik, kampanye hitam, dan ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, jurnal ini menekankan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mengurangi konflik-konflik sosial yang terjadi.

Rara Cahyani
2217011071
B

Pada masa ini, demokrasi masih terbatas. Demokrasi Parlementer. Periode ini, dari tahun 1945 hingga 1959, dianggap sebagai masa keemasan demokrasi di Indonesia. Namun, demokrasi parlementer gagal karena dominasi politik, fondasi sosial-ekonomi yang lemah, dan konflik kepentingan. Demokrasi Terpimpin dari tahun 1959 hingga 1965, politik ditandai dengan ketegangan yang kuat antara angkatan darat, Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia. Pada tahun-tahun awal, kekuasaan tampaknya terdistribusi, tetapi setelah tiga tahun, peran militer menjadi dominan, membatasi partai politik dan keterlibatan publik. Era Reformasi Demokrasi yang diterapkan pada periode ini memiliki karakteristik yang sama dengan Orde Baru dan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Pemilu menjadi lebih demokratis. Video tersebut menyimpulkan dengan menyatakan bahwa demokrasi era Reformasi masih mencari jati dirinya, tetapi ada optimisme bahwa pada akhirnya akan berhasil.

Rara Cahyani
2217011071
B