Nama : Annisa Destinaria
NPM : 2217011100
Kelas : Kimia-B

Dalam berbagai variasi, hukum muncul sebagai lembaga tepercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Supremasi hukum dijelaskan sebagai prinsip yang menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi, di mana semua pihak, termasuk pemerintah, harus mengikuti hukum yang ada. Beberapa prinsip negara hukum yang dibahas mencakup kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, keadilan hukum, serta penerapan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. Reformasi 1998 menjadi saat penting bagi perbaikan sistem hukum Indonesia, yang mendorong terciptanya demokratisasi dan desentralisasi.

Hal ini membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat serta pengawasan dari publik. Organisasi-organisasi seperti ICW dan MAPPI memiliki peran besar dalam memantau penegakan hukum secara independen. Peran mereka mencerminkan praktik global, seperti yang dilakukan oleh Transparency International, dalam meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Supremasi hukum merupakan tanggung jawab bersama semua pihak dalam masyarakat. Dengan pemahaman dan penerapan supremasi hukum yang tepat, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang adil, demokratis, dan makmur.

Nama : Annisa Destinaria
NPM : 2217011100
Kelas : Kimia-B

Video tersebut membahas pentingnya supremasi hukum dalam proses demokratisasi pasca-reformasi. Demokrasi yang terus berkembang membawa tugas besar bagi hukum untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan baru, termasuk partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara. Cara lama yang otoriter tidak lagi relevan dalam menghadapi dinamika demokrasi yang menuntut keterbukaan dan pluralisme. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi rintangan dalam mengelola keberagaman di era baru ini, setelah sebelumnya dikendalikan oleh sistem yang sentralistik dan tertutup.

Video ini menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi penghambat ekonomi. Justru sebaliknya, hukum harus menjadi landasan bagi roda perekonomian. Investasi dan kesejahteraan rakyat hanya bisa tercapai jika ada kepastian dan stabilitas hukum. Dalam konteks pertahanan nasional, hukum disebut sebagai benteng utama, bukan kekuatan militer atau teknologi semata. Pesan dalam video ini sangat relevan, terutama dalam konteks Indonesia yang masih berjuang memperkuat institusi hukumnya. Gagasan bahwa hukum adalah pertahanan utama bangsa sangat kuat dan mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Nama : Annisa Destinaria
NPM : 2217011100
Kelas : Kimia-B

Berdasarkan jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara” menyoroti kasus kontroversial yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur nonaktif DKI Jakarta pada saat itu, yang ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. penetapan Ahok sebagai tersangka bukan karena adanya tekanan publik, melainkan murni karena pertimbangan hukum. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana kasus ini bisa memicu ketegangan sosial antar kelompok, memengaruhi dinamika politik, hingga mengungkap kelemahan sistem hukum dalam menangani kasus sensitif semacam ini. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan masyarakat Muslim pada 4 November 2016, menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak adil.

Selain itu, jurnal ini juga menyoroti bagaimana latar belakang Ahok sebagai etnis Tionghoa dan non-Muslim menjadi sorotan dalam perjalanannya sebagai pejabat publik. Meskipun banyak tantangan dan penolakan dari berbagai ormas, Ahok tetap menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas, transparan, dan berani menghadapi birokrasi pemerintahan yang korupsi. Kepemimpinannya yang tegas dan gaya bicaranya yang “blak-blakan” memunculkan pro dan kontra, namun Ahok tetap memiliki pendukung yang kuat karena dianggap mampu menyelesaikan masalah publik secara langsung dan efisien.

Nama : Annisa Destinaria
NPM : 2217011100
Kelas : B
Prodi : Kimia

Nama : Annisa Destinaria
NPM : 2217011100
Kelas : B
Prodi : Kimia