Nama: Fenny Novita Ananda Waruwu
NPM: 2216031076
Kelas: Reguler B
NPM: 2216031076
Kelas: Reguler B
Posts made by Fenny Novita Ananda Waruwu
NAMA: FENNY NOVITA ANANDA WARUWU
NPM: 2216031076
KELAS: REGULER B
PRODI: S1 ILMU KOMUNIKASI
NPM: 2216031076
KELAS: REGULER B
PRODI: S1 ILMU KOMUNIKASI
Nama: Fenny Novita Ananda Waruwu
NPM: 2216031076
Kelas: Reguler B
Prodi: S1 Ilmu Komunikasi
Analisis Jurnal
Judul: PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
Hasil Analisis
Teori dari Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi. Sudarto (1986 : 32), memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu)maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).
Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang tegas sangat cocok untuk Jakarta. Pasalnya, dengan ketegasannya, Ahok bisa mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta. Hal ini sudah seharusnya dijadikan contoh untuk para penegak hukum lainnya. Saat ini sulit untuk menjelaskan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam, mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Penegah hukum yang sudah semestinya dijadikan panutan dan berperan sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara bukan malah sebaliknya. Banyaknya faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga, kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan, hal ini bisa dilihat dari aksi demo yang dilakukan 4 november 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquraan yang dilakukan Ahok, kembali akan dilakukan melalui demonstarsi tanggal 2 desember 2016. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Perlu adanya reformasi hukum yang mampu mengatasi persoal terkait Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
NPM: 2216031076
Kelas: Reguler B
Prodi: S1 Ilmu Komunikasi
Analisis Jurnal
Judul: PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
Hasil Analisis
Teori dari Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi. Sudarto (1986 : 32), memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu)maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).
Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang tegas sangat cocok untuk Jakarta. Pasalnya, dengan ketegasannya, Ahok bisa mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta. Hal ini sudah seharusnya dijadikan contoh untuk para penegak hukum lainnya. Saat ini sulit untuk menjelaskan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam, mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Penegah hukum yang sudah semestinya dijadikan panutan dan berperan sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara bukan malah sebaliknya. Banyaknya faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga, kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan, hal ini bisa dilihat dari aksi demo yang dilakukan 4 november 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquraan yang dilakukan Ahok, kembali akan dilakukan melalui demonstarsi tanggal 2 desember 2016. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Perlu adanya reformasi hukum yang mampu mengatasi persoal terkait Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Nama: Fenny Novita Ananda Waruwu
NPM: 2216031076
Kelas: Reguler B
Prodi: S1 Ilmu Komunikasi
Hasil analisis video
Video tersebut menjelaskan supermasi hukum bagian 2
Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk menata negara dan masyarakat Apabila kehidupan masyarakat sederhana di atur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custamary law /interactional law. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat di jadikan sandarannya. Hukum modern menjadi peranan sosial politik yang penting dan dicari ditengah tengah kehidupan modern yang semakin kompleks. Sebagaimana dicantumkan oleh undang undang dasar negara Indonesia 1945 republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, kita memperlukan negara hukum yang berbasis IPTEK agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi ruang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
Cara berhukum keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena cara berhukum textual atau mengeja undang undangan. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat Madani telah membuka ruang baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan terlepas dari sorotan masyarakat. Sehingga terbentuklah lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, MAPPI.
NPM: 2216031076
Kelas: Reguler B
Prodi: S1 Ilmu Komunikasi
Hasil analisis video
Video tersebut menjelaskan supermasi hukum bagian 2
Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk menata negara dan masyarakat Apabila kehidupan masyarakat sederhana di atur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custamary law /interactional law. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat di jadikan sandarannya. Hukum modern menjadi peranan sosial politik yang penting dan dicari ditengah tengah kehidupan modern yang semakin kompleks. Sebagaimana dicantumkan oleh undang undang dasar negara Indonesia 1945 republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, kita memperlukan negara hukum yang berbasis IPTEK agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi ruang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
Cara berhukum keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena cara berhukum textual atau mengeja undang undangan. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat Madani telah membuka ruang baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan terlepas dari sorotan masyarakat. Sehingga terbentuklah lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, MAPPI.
NAMA: FENNY NOVITA ANANDA WARUWU
NPM: 2216031076
KELAS: REGULER B
PRODI: S1 ILMU KOMUNIKASI
NPM: 2216031076
KELAS: REGULER B
PRODI: S1 ILMU KOMUNIKASI