nama: Dinda Mardhatila
NPM: 2215011088
kelas: D
prosi: S1-Teknik Sipil

1. Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 267 juta orang. Indonesisa telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan politik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ada kekhawatiran atas catatan hak asasi manusia negara itu.

Salah satu masalah hak asasi manusia di Indonesia adalah perlakuan terhadap pembangkang politik. Pemerintah telah dituduh menggunakan taktik menindas terhadap mereka yang berbicara menentang pemerintah. Ini termasuk jurnalis, aktivis, dan anggota partai oposisi. Pada 2019, enam aktivis ditangkap dan didakwa makar karena berpartisipasi dalam protes damai di Papua.

Indonesia juga dikenal dengan sikap kerasnya terhadap para pelanggar narkoba. Negara ini memiliki beberapa undang-undang narkoba yang paling ketat di dunia, dengan pelanggar menghadapi hukuman mati karena perdagangan narkoba. Organisasi hak asasi manusia mengkritik pemerintah karena tidak menyediakan perwakilan hukum yang memadai bagi mereka yang menghadapi tuduhan narkoba.

2.
Di Indonesia, demokrasi berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini diabadikan dalam konstitusi negara dan merupakan aspek mendasar dari masyarakat Indonesia.

Ketuhanan dipandang sebagai kekuatan pemersatu yang menyatukan orang-orang dari latar belakang dan kepercayaan yang berbeda. Itu juga dilihat sebagai prinsip panduan yang membantu memastikan bahwa para pemimpin negara bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika.

Prinsip demokrasi Indonesia bukan hanya soal keyakinan, tapi juga soal kepraktisan. Diyakini bahwa dengan menempatkan kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi, orang cenderung bertindak demi kepentingan komunitas secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, prinsip demokrasi Indonesia adalah prinsip yang menekankan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam membentuk sistem politik negara.

3. Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia sekarang belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. dibuktikan dengan hilangnya para aktivis di Indonesia tanpa ada kejelasan dari pemerintah setelah mereka menyuarakan pendapat dan kritik mereka untuk Indonesia. Contoh lain, ada Bima dari asal lampung yang mengkritik pemerintahan di Lampung tetapi setelahnya Bima dan keluarga tidak diberikan rasa aman di negara sendiri bahkan dituntut balik oleh beberapa orang berpengaruh atas dasar "pencemaran nama baik". Seharusnya, pemerintah bisa lebih mendengarkan suara rakyat dan memberikan rasa aman kepada rakyat yang telah mencoba mengkritik untuk Indonesia yang lebih baik.

4. Menurut saya, seharusnya anggota parlemen lebih mendengarkan suara rakyat karena mereka merupakan perwakilan rakyat. jadi, semua keputusan haruslah dibuat untuk kepentingan umum bukan pirbadi. oleh karena itu, ada baiknya anggota parlemen bisa lebih mendengarkan rakyat umum dibandingkan langsung membuat keputusan sepihak yang seringkali tidak disetujui oleh rakyat.

5. Pendapat saya adalah bahwa penyalahgunaan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan mengorbankan hak asasi manusia adalah perilaku yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati martabat dan kebebasan individu. Dalam demokrasi dewasa saat ini, hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak privasi, dan hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Pemerintah dan pemimpin yang bertanggung jawab harus memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam semua tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan.

nama: Dinda Mardhatila
NPM: 2215011088
kelas: D
prodi: S1-Teknik Sipil

Geopolitik di Indonesia mengacu pada studi tentang bagaimana faktor geografis dan hubungan politik internasional mempengaruhi perkembangan politik dan ekonomi negara. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki posisi unik di Asia Tenggara. Lokasinya yang strategis menjadikannya pemain penting dalam urusan regional dan global.

Signifikansi geopolitik Indonesia dapat dikaitkan dengan lokasinya di persimpangan rute perdagangan utama yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pusat kegiatan ekonomi dan target investasi asing. Selain itu, Indonesia merupakan rumah bagi sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas, dan mineral, yang telah menarik perhatian negara-negara besar dunia.

Kepentingan geopolitik negara itu juga dibentuk oleh hubungannya dengan negara-negara tetangga. Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Timur, yang terkadang memiliki hubungan yang tegang. Indonesia juga telah lama memiliki sengketa teritorial dengan China atas Laut China Selatan, yang telah mempererat hubungannya dengan pemerintah China.

Kesimpulannya, kajian geopolitik di Indonesia sangat penting untuk memahami perkembangan politik dan ekonomi negara. Lokasinya yang unik dan sumber daya alamnya yang melimpah menjadikannya pemain penting dalam urusan regional dan global. Hubungan negara dengan negara tetangga dan kekuatan global utama juga memainkan peran penting dalam membentuk lanskap geopolitiknya.

NAMA: DINDA MARDHATIL;A
NPM: 2215011088
KELAS: D
PRODI: TEKNIK SIPIL

Nama : Dinda Mardhatila
Npm : 2215011088
Kelas : D
studi : S-1 Teknik Sipil


Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law/interactional law. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini. dan kehidupan modern yang semakin kompleks sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Republik Indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk menggerakkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya jika tidak Indonesia dapat menjelma menjadi satupun para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia terjadi karena pendukung seksual atau menggeser undang-undang seperti reformasi yang berkulit sejak tahun 1998 slogan reformasi antara lain adalah demoralisasi pembangunan masyarakat madani telah membuka poligon-poridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terletak pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat

nama: Dinda Mardhatila
NPM: 2215011088
kelas: D
prodi: S1-Teknik Sipil