Nama : Akbar Fauzi
NPM : 2265011001
Kelas : Teknik Sipil B
Prodi : Teknik Sipil

Analisis Video "Geopolitik Indonesia"

Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.

Konsep geopolitik di Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.

Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.

Prinsip geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.

Konsep wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah wawasan yang bersumber dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Hakikat dari wawasan nusantara adalah satuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.

Cara pandang Bangsa Indonesia:
1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan politik.
2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya.
4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.

Konsep NKRI dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang isinya: Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik.

Bagi negara kesatuan Republik Indonesia, kesatuan wilayah Indonesia mencakup:
1. Kesatuan politik.
2. Kesatuan hukum.
3. Kesatuan sosial budaya.
4. Kesatuan pertahanan dan keamanan.

Keunggulan bangsa Indonesia adalah:
1. Jumlah dan potensi penduduknya cukup besar.
2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya.
3. Letak wilayah yang strategis, dan masih banyak lagi.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan satuan dari ribuan pulau yang terletak diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan Benua Australia.

Nama : Akbar Fauzi
NPM : 2265011001
Kelas : Teknik Sipil B

NAMA : AKBAR FAUZI
NPM : 2265011001
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL

Nama : Akbar Fauzi
NPM : 2265011001
Kelas : Teknik Sipil B
Prodi : Teknik Sipil

Nama : Akbar Fauzi
NPM : 2265011001
Kelas : Teknik Sipil B
Prodi : Teknik Sipil

Analisis Jurnal " Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara "

Hal tersebut berisi analisis terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaya Purnomo atau Ahok. Ahok memang seorang pemimpin yang memiliki ketegasan, keras, dan apa adanya dalam bertutur kata siapapun lawan bicaranya. Mungkin hal tersebut merupakan salah satu faktor Ahok dituduh menjadi pihak yang menistakan Alquran. Dari kasus tersebut banyak sekali pihak-pihak yang memanfaatkan kasus tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Sehingga negara wajib memberlakukan dan melindungi warga negara di atas hukum.

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai perlindungan hukum bagi rakyat yang berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 

Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi atau lembaga sebagai unsur penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. 

Masalah perlindungan dan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah karena hal tersebut merupakan masalah yang serius. Diperlukan reformasi hukum untuk menangani masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia, tetapi saat ini masih banyak terjadi penyelewengan penyelewengan seperti angka kriminalitas yang tinggi, narkoba, korupsi, dan kriminalitas lain. Maka hal-hal tersebut harus segera dibenahi oleh pemerintah supaya kewibawaan negara di mata rakyat mendapatkan harkat dan martabatnya. Bahwa negara melindungi dan menjamin seluruh warga negara terkait hak-hak dan kewajiban.