NAMA : AKBAR FAUZI
NPM : 2265011001
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
NPM : 2265011001
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
Posts made by Akbar Fauzi
NAMA : AKBAR FAUZI
NPM : 2265011001
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : S-1 TEKNIK SIPIL
Bela negara adalah kewajiban semua warga negara. Sebagaimana di masa pandemi, seluruh warga negara tetap wajib bela negaranya karena bela negara berdasarkan hukum dan kewenangan negara menunjukkan kesetiaan dan kecintaan terhadap negaranya. Memperjuangkan eksistensi negara di mata dunia. Bela negara adalah salah satu hak dan kewajiban warga negara, karena semua ini ditimbang di hadapan hukum, sehingga kita memiliki kewajiban untuk membela negara ini bahkan dalam situasi sulit seperti Covid-19 saat ini, karena semua ini adalah masalah bersama tidak hanya masalah. Partai-partai kita disana punya kewajiban misalnya bela negara, bela negara yaitu diam di rumah dan tidak menyebarkan berita bohong. Bela negara bukan berarti memaksakan kehendak orang lain untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, kita tidak memaksakan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan mengandung beberapa unsur dasar suatu negara. Negara tidak bisa dipertahankan hanya dengan senjata. Kita bisa melakukannya dengan mengikuti semua anjuran pemerintah dan tidak menyebarkan berita bohong. Dan sesuai dengan tujuan utama kewarganegaraan kita.
NPM : 2265011001
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : S-1 TEKNIK SIPIL
Bela negara adalah kewajiban semua warga negara. Sebagaimana di masa pandemi, seluruh warga negara tetap wajib bela negaranya karena bela negara berdasarkan hukum dan kewenangan negara menunjukkan kesetiaan dan kecintaan terhadap negaranya. Memperjuangkan eksistensi negara di mata dunia. Bela negara adalah salah satu hak dan kewajiban warga negara, karena semua ini ditimbang di hadapan hukum, sehingga kita memiliki kewajiban untuk membela negara ini bahkan dalam situasi sulit seperti Covid-19 saat ini, karena semua ini adalah masalah bersama tidak hanya masalah. Partai-partai kita disana punya kewajiban misalnya bela negara, bela negara yaitu diam di rumah dan tidak menyebarkan berita bohong. Bela negara bukan berarti memaksakan kehendak orang lain untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, kita tidak memaksakan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan mengandung beberapa unsur dasar suatu negara. Negara tidak bisa dipertahankan hanya dengan senjata. Kita bisa melakukannya dengan mengikuti semua anjuran pemerintah dan tidak menyebarkan berita bohong. Dan sesuai dengan tujuan utama kewarganegaraan kita.
NAMA: AKBAR FAUZI
NPM: 2265011001
KELAS: TEKNIK SIPIL B
PRODI: S1-TEKNIK SIPIL
NPM: 2265011001
KELAS: TEKNIK SIPIL B
PRODI: S1-TEKNIK SIPIL
NAMA : AKBAR FAUZI
NPM : 2265011001
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : S1 Teknik Sipil
A. Terlepas dari beberapa perkembangan baik lainnya, tahun 2019 merupakan kemunduran hak asasi manusia bagi Indonesia. Padahal hak asasi manusia penting untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara untuk merasa aman. Namun, sebagaimana terlihat dalam artikel tersebut, HAM di Indonesia menghadapi beberapa tantangan di tahun 2019. Dalam kasus kerusuhan di Papua akibat tindakan rasis aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, terlihat jelas beberapa polisi melanggar HAM yang seharusnya mereka jamin dan lindungi. Mereka yang seharusnya melindungi malah melakukan tindakan destruktif yang melanggar hak asasi warga negara. Oleh karena itu, penting agar para pelanggar hukum ini dihukum seberat-beratnya agar para pelaku kenegaraan yang tidak profesional ini segera berhenti dan kehilangan kekuasaannya. Sebagai catatan positif, dapat dicatat bahwa kemajuan telah dicapai dalam arah reformasi ke arah perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, dukungan efektif terhadap supremasi hukum dan reformasi keamanan publik. Reformasi ini mencakup peningkatan sistem hukum yang lebih transparan dan adil, kapasitas lembaga penegak hukum yang lebih besar, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan dan tindakan aparat keamanan. Selain itu, terdapat langkah-langkah konkrit untuk memperkuat HAM melalui aksi komunitas yang inklusif, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan HAM.
B. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diberikan Pancasila sebagai perintah pertama, sangat penting dalam membangun masyarakat yang bebas dan berhak memilih sendiri agama atau kepercayaan apapun tanpa merendahkan/menghina agama lain. Prinsip ini membantu merancang kehidupan yang beragama dan harmonis, yang dituangkan dalam “Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam masyarakat yang menjunjung prinsip ini, individu bebas menjalankan keyakinan dan praktik keagamaannya dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dan saling menghormati perbedaan. Dengan demikian, keragaman tercipta, yang menjadi kekuatan bersama untuk membangun negara yang inklusif dan harmonis.
C. Meskipun Indonesia berpedoman dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan negara, ironisnya masih terjadi pelanggaran HAM yang terjadi secara menyimpang dari pedoman dasar.
D. Maraknya kecurangan publik yang terjadi tentunya akan merusak kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Anggota parlemen memiliki tugas mulia untuk mewakili rakyat dan negara. Merupakan tanggung jawab mereka untuk mendengarkan keinginan dan pendapat orang agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
E. Pihak yang terlibat dalam perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai individu dengan sifat egois. Mereka secara sadar menginstruksikan bawahan mereka dan publik untuk mengikuti kehendak dan keinginan mereka terlepas dari keadaan. Akibatnya, masyarakat hanya menghadapi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau kelompok elit, yang membatasi pilihan dan kebebasan mereka. Akibatnya, masyarakat merasa suara dan pendapatnya tidak dihargai atau didengar oleh penguasa, serta kurang termotivasi untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.
NPM : 2265011001
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : S1 Teknik Sipil
A. Terlepas dari beberapa perkembangan baik lainnya, tahun 2019 merupakan kemunduran hak asasi manusia bagi Indonesia. Padahal hak asasi manusia penting untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara untuk merasa aman. Namun, sebagaimana terlihat dalam artikel tersebut, HAM di Indonesia menghadapi beberapa tantangan di tahun 2019. Dalam kasus kerusuhan di Papua akibat tindakan rasis aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, terlihat jelas beberapa polisi melanggar HAM yang seharusnya mereka jamin dan lindungi. Mereka yang seharusnya melindungi malah melakukan tindakan destruktif yang melanggar hak asasi warga negara. Oleh karena itu, penting agar para pelanggar hukum ini dihukum seberat-beratnya agar para pelaku kenegaraan yang tidak profesional ini segera berhenti dan kehilangan kekuasaannya. Sebagai catatan positif, dapat dicatat bahwa kemajuan telah dicapai dalam arah reformasi ke arah perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, dukungan efektif terhadap supremasi hukum dan reformasi keamanan publik. Reformasi ini mencakup peningkatan sistem hukum yang lebih transparan dan adil, kapasitas lembaga penegak hukum yang lebih besar, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan dan tindakan aparat keamanan. Selain itu, terdapat langkah-langkah konkrit untuk memperkuat HAM melalui aksi komunitas yang inklusif, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan HAM.
B. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diberikan Pancasila sebagai perintah pertama, sangat penting dalam membangun masyarakat yang bebas dan berhak memilih sendiri agama atau kepercayaan apapun tanpa merendahkan/menghina agama lain. Prinsip ini membantu merancang kehidupan yang beragama dan harmonis, yang dituangkan dalam “Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam masyarakat yang menjunjung prinsip ini, individu bebas menjalankan keyakinan dan praktik keagamaannya dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dan saling menghormati perbedaan. Dengan demikian, keragaman tercipta, yang menjadi kekuatan bersama untuk membangun negara yang inklusif dan harmonis.
C. Meskipun Indonesia berpedoman dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan negara, ironisnya masih terjadi pelanggaran HAM yang terjadi secara menyimpang dari pedoman dasar.
D. Maraknya kecurangan publik yang terjadi tentunya akan merusak kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Anggota parlemen memiliki tugas mulia untuk mewakili rakyat dan negara. Merupakan tanggung jawab mereka untuk mendengarkan keinginan dan pendapat orang agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
E. Pihak yang terlibat dalam perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai individu dengan sifat egois. Mereka secara sadar menginstruksikan bawahan mereka dan publik untuk mengikuti kehendak dan keinginan mereka terlepas dari keadaan. Akibatnya, masyarakat hanya menghadapi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau kelompok elit, yang membatasi pilihan dan kebebasan mereka. Akibatnya, masyarakat merasa suara dan pendapatnya tidak dihargai atau didengar oleh penguasa, serta kurang termotivasi untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.
Nama : Akbar Fauzi
NPM : 2265011001
Kelas : Teknik Sipil B
Prodi : Teknik Sipil
Ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menjaga keutuhan, keberlanjutan, dan keberlangsungan sistem politik, ekonomi, sosial, dan keamanannya. Konsep ketahanan nasional melibatkan berbagai aspek, termasuk pertahanan militer, keamanan dalam negeri, stabilitas politik, keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, dan keselamatan masyarakat.
Berikut ini adalah beberapa dimensi penting dalam penjelasan tentang ketahanan nasional:
1. Pertahanan Militer: Melibatkan upaya untuk menjaga kekuatan militer yang memadai untuk melindungi negara dari ancaman dan agresi luar. Ini mencakup pertahanan teritorial, pertahanan udara, pertahanan laut, serta strategi dan kebijakan pertahanan yang efektif.
2. Keamanan Dalam Negeri: Berkaitan dengan upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, melawan ancaman terorisme, kejahatan terorganisir, peredaran narkoba, separatisme, dan ancaman lainnya terhadap stabilitas internal suatu negara.
3. Stabilitas Politik: Menunjukkan keadaan di mana pemerintahan suatu negara berfungsi dengan baik, terdapat mekanisme yang efektif untuk mengambil keputusan politik, dan ada keseimbangan kekuatan di antara berbagai kepentingan politik. Stabilitas politik yang kuat penting untuk menjaga ketahanan nasional.
4. Keberlanjutan Ekonomi: Mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini mencakup keberlanjutan sumber daya alam, diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan ekonomi yang efektif.
5. Keadilan Sosial: Merujuk pada kondisi di mana semua warga negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya, pelayanan publik, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan yang setara. Ketahanan nasional membutuhkan inklusi sosial dan keadilan yang memadai untuk mencegah ketegangan sosial dan konflik.
6. Keselamatan Masyarakat: Melibatkan upaya untuk melindungi warga negara dari ancaman seperti bencana alam, wabah penyakit, krisis energi, dan tantangan lingkungan lainnya. Keberlanjutan lingkungan dan upaya mitigasi bencana juga merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.
NPM : 2265011001
Kelas : Teknik Sipil B
Prodi : Teknik Sipil
Ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menjaga keutuhan, keberlanjutan, dan keberlangsungan sistem politik, ekonomi, sosial, dan keamanannya. Konsep ketahanan nasional melibatkan berbagai aspek, termasuk pertahanan militer, keamanan dalam negeri, stabilitas politik, keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, dan keselamatan masyarakat.
Berikut ini adalah beberapa dimensi penting dalam penjelasan tentang ketahanan nasional:
1. Pertahanan Militer: Melibatkan upaya untuk menjaga kekuatan militer yang memadai untuk melindungi negara dari ancaman dan agresi luar. Ini mencakup pertahanan teritorial, pertahanan udara, pertahanan laut, serta strategi dan kebijakan pertahanan yang efektif.
2. Keamanan Dalam Negeri: Berkaitan dengan upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, melawan ancaman terorisme, kejahatan terorganisir, peredaran narkoba, separatisme, dan ancaman lainnya terhadap stabilitas internal suatu negara.
3. Stabilitas Politik: Menunjukkan keadaan di mana pemerintahan suatu negara berfungsi dengan baik, terdapat mekanisme yang efektif untuk mengambil keputusan politik, dan ada keseimbangan kekuatan di antara berbagai kepentingan politik. Stabilitas politik yang kuat penting untuk menjaga ketahanan nasional.
4. Keberlanjutan Ekonomi: Mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini mencakup keberlanjutan sumber daya alam, diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan ekonomi yang efektif.
5. Keadilan Sosial: Merujuk pada kondisi di mana semua warga negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya, pelayanan publik, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan yang setara. Ketahanan nasional membutuhkan inklusi sosial dan keadilan yang memadai untuk mencegah ketegangan sosial dan konflik.
6. Keselamatan Masyarakat: Melibatkan upaya untuk melindungi warga negara dari ancaman seperti bencana alam, wabah penyakit, krisis energi, dan tantangan lingkungan lainnya. Keberlanjutan lingkungan dan upaya mitigasi bencana juga merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.