Nama : Lazario Stevano Laiya
NPM : 2215011117
Kelas : B
Prodi : Teknik Sipil

ANALISIS VIDEO
Indonesia telah diatur sebagai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Supremasi hukum merupakan langkah untuk meletakkan dan menegakkan hukum pada posisi yang paling tinggi. Hal ini akan memastikan bahwa hukum dapat melindungi semua warga masyarakat tanpa campur tangan dari siapa pun, termasuk pihak penyelenggara negara atau pemerintah. Supremasi hukum menjadi elemen penting dalam demokrasi karena mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah masyarakat terjerumus ke dalam perilaku yang melanggar hukum dan berujung pada tindakan anarkis.

Adopsi prinsip supremasi hukum harus dilakukan oleh seluruh warga negara agar penyelenggaraan negara berjalan dengan baik dan tidak melanggar konstitusi yang telah diatur oleh negara, sehingga menciptakan stabilitas dalam negara demokrasi dan memastikan keadilan serta kesetaraan di mata hukum. Di Indonesia, reformasi 1998 telah membuka era baru dalam penerapan hukum dengan memfokuskan pada demokratisasi dan desentralisasi, dan membangun negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.

NAMA: Lazario Stevano Laiya

NPM: 2215011117

KELAS: C

PRODI: Teknik Sipil

NAMA: Lazario Stevano Laiya

NPM: 2215011117

KELAS: C

PRODI: Teknik Sipil

Nama : Lazario Stevano Laiya
NPM : 2215011117
Kelas : Teknik Sipil B

Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode periode perubahan tersebut. 
= Indonesia kerap kali mengalami perubahan konstitusi, tercatat mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Hal itu terjadi karena dianggap bahwa MPR orde lama tidak meimplementasikan pelaksanaan UUD 1945 secara teliti dan memiliki konsekuensi. Suatu konstitusi harus diubah dengan beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu: Perlunya mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan. Perlunya mengubah dan menambah pengaturan di dalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak lengkap.

Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku UUDS 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945

Nama : Lazario Stevano Laiya
NPM : 2215011117
Kelas : Teknik Sipil B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
= mereka dapat menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat merrka l, sehingga mereka turun ke jalan. Tindakan ini dapat kita apresiasi karena usaha mereka yang begitu keras.Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak dihiraukan oleh DPR dalan proses pembentukan UU tersebut. Seharusnya konsep berbangsa da bernegara itu harus memiliki transparansi didalamnya agar semua komponen dapat berjalan dengan baik.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
= Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.
Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
Konstitusi membagi kekuasaan, mengatur kerja sama antarlembaga pemerintahan, dan menjadi agar semua kebijakan yang dijalankan tetap dilakukan demi kesejahteraan rakyat.
Adanya konstitusi, membuat pemerintahan tetap berfokus pada kepentingan rakyat banyak tanpa adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia.
Konstitusi menjadi pedoman agar hak–hak warga negara dan hak asasi manusia tidak dilanggar dan terus dijamin oleh pemerintah. Artinya konstitusi menjadi hukum dasar untuk membuat berbagai aturan negara. Sehingga, dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi dan juga identitas suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
= contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional adalah memperkaya diri sendiri melalui jabatannya atau biasa disebut dengan korupsi. Perilaku pejabat yang seperti itu layak mendapat hukuman yang maksimal.