Nama: Amelia Putri
NPM: 2215061088
Kelas: PSTI D
NPM: 2215061088
Kelas: PSTI D
Kiriman dibuat oleh Amelia Putri
Nama: Amelia Putri
NPM: 2215061088
Kelas: PSTI D
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.
Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia. Menurut sejarahnya, pendidikan kewarganegaraan (Civics) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan (Citizenship). Stanley E. Dimond menjelaskan bahwa Citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan tanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia, antara lain:
1. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa.
3. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi terdapat dua macam yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung (direct democracy) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan suatu negara. Sedenagkan demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal, yaitu:
1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people).
2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people).
3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people).
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) pertamakalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Pengertian HAM juga tertuang di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berisi seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu:
1. Kebebasan: Penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan-Nya dimana manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa.
2. Kemerdekaan: Manusia telah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta oleh karena itu manusia harus dibiarkan meredeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu atau dipasung dalam bentuk apapun.
3. Persamaan: Setiap manusia berasal dari produk yang sama sebagai ciptaan Tuhan maka manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak boleh membedakan manusia yang satu dengan lainnya. Atas dasar ini maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap manusia berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
4. Keadilan: Persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagai ciri utama negara hukum dan negara demokrasi.
NPM: 2215061088
Kelas: PSTI D
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.
Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia. Menurut sejarahnya, pendidikan kewarganegaraan (Civics) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan (Citizenship). Stanley E. Dimond menjelaskan bahwa Citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan tanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia, antara lain:
1. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa.
3. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi terdapat dua macam yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung (direct democracy) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan suatu negara. Sedenagkan demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal, yaitu:
1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people).
2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people).
3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people).
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) pertamakalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Pengertian HAM juga tertuang di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berisi seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu:
1. Kebebasan: Penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan-Nya dimana manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa.
2. Kemerdekaan: Manusia telah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta oleh karena itu manusia harus dibiarkan meredeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu atau dipasung dalam bentuk apapun.
3. Persamaan: Setiap manusia berasal dari produk yang sama sebagai ciptaan Tuhan maka manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak boleh membedakan manusia yang satu dengan lainnya. Atas dasar ini maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap manusia berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
4. Keadilan: Persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagai ciri utama negara hukum dan negara demokrasi.
Nama: Amelia Putri
NPM: 2215061088
Kelas: PSTI D
HAKEKAT DAN PENTINGNYA PKN DI PERGURUAN TINGGI
I. Pengertian PKn
Kata kewarganegaraan berasal dari kata "Warganegara" yang berarti anggota dari suatu negara, dan PKn berkaitan dengan warganegara. Pendidikan Kewarganegaraan sendiri memiliki arti usaha sadar menyiapkan pesera didik agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki makna melatih peserta didik berfikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan pancasila.
II. Landasan Ideal dan Landasan Hukum PKn
1. Pancasila (Landasan Ideal): Pancasila sebagai dasar negara, pancasila sebagai pandangan hidup, pancasila sebagai ideologi negara.
2. Pembukaan UUD 1945.
3. Batang Tubuh UUD 1945: Pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan.
4. UU No 20 Tahun 1982 tentang pendidikan bela negara.
5. UU No 20 Tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian.
6. SK Dirjen DIKTI No 43 Tahun 2006 tentang pengembangan matakuliah kepribadian.
III. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik PKn
1. Sumber Historis: Substansi PKn sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka.
2. Sumber Sosiologis: Mayarakat memerlukan PKn untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa
3. Sumber Politik: Dimuatnya dokumen-dokumen PKn sejak 1957-2013. Tahun 1957 (Kewarganegaraan), tahun 1962 (Civics), tahun 1968 (Kewarganegaraan Negara), dst.
IV. Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKn
PKn perlu mendorong warga warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun bangsa dan negara.
Masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
NPM: 2215061088
Kelas: PSTI D
HAKEKAT DAN PENTINGNYA PKN DI PERGURUAN TINGGI
I. Pengertian PKn
Kata kewarganegaraan berasal dari kata "Warganegara" yang berarti anggota dari suatu negara, dan PKn berkaitan dengan warganegara. Pendidikan Kewarganegaraan sendiri memiliki arti usaha sadar menyiapkan pesera didik agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki makna melatih peserta didik berfikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan pancasila.
II. Landasan Ideal dan Landasan Hukum PKn
1. Pancasila (Landasan Ideal): Pancasila sebagai dasar negara, pancasila sebagai pandangan hidup, pancasila sebagai ideologi negara.
2. Pembukaan UUD 1945.
3. Batang Tubuh UUD 1945: Pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan.
4. UU No 20 Tahun 1982 tentang pendidikan bela negara.
5. UU No 20 Tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian.
6. SK Dirjen DIKTI No 43 Tahun 2006 tentang pengembangan matakuliah kepribadian.
III. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik PKn
1. Sumber Historis: Substansi PKn sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka.
2. Sumber Sosiologis: Mayarakat memerlukan PKn untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa
3. Sumber Politik: Dimuatnya dokumen-dokumen PKn sejak 1957-2013. Tahun 1957 (Kewarganegaraan), tahun 1962 (Civics), tahun 1968 (Kewarganegaraan Negara), dst.
IV. Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKn
PKn perlu mendorong warga warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun bangsa dan negara.
Masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
PSTI C dan D Tahun 2023 -> ABSEN PULANG
oleh Amelia Putri -
NAMA : Amelia Putri
NPM : 2215061088
KELAS : PSTI D
NPM : 2215061088
KELAS : PSTI D
NAMA : Amelia Putri
NPM : 2215061088
KELAS : PSTI D
NPM : 2215061088
KELAS : PSTI D