Posts made by Amelia Putri

PSTI C dan D Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

by Amelia Putri -
Nama: Amelia Putri
NPM: 2215061088
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika

Analisis Video "Ketahanan Nasional"

Ketahanan Nasional adalah keuletan, keterampilan, dan ketaguhan suatu bangsa, serta kemampuan megembangkan suatu potensi untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Ancaman bersifat langsung, luar, dalam, maupun tidak langsung. Dalam hal ini ancaman dapat menyerang integeritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, perjuangan mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu ketahanan nasional sangat penting untuk menghadapi ancaman tersebut, oleh karena itu masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Pentingnya ketahanan nasional terletak pada kemampuan negara untuk melindungi kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan nasionalnya. Hal ini melibatkan keberlanjutan sistem politik, kestabilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kemampuan untuk melawan dan mengatasi berbagai ancaman seperti serangan militer, terorisme, bencana alam, kejahatan lintas batas, ketidakstabilan politik, konflik sosial, dan ancaman lainnya. Dalam mencapai ketahanan nasional, penting untuk menjaga keseimbangan antara aspek pertahanan dan keamanan dengan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ancaman terdapat beberapa unsur:
1. Ancaman unsur trigatra: yaitu lokasi dan posisi geografis, keadaan dan kekayaan alam, dan kemampuan penduduk untuk berdiri sendiri sehingga mampu bersaing dengan penduduk asing. Hal ini untuk mempertahankan negara dari ancaman tersebut , selalu belajar dengan cara bersekolah.
2. Ancaman unsur pancagatra: yaitu ideologi. Politik, ekonomi contohnya masyarakat tidak diakomodir kepentingannya dibandingkan warga asing ,sosial budaya lewat tradisi dan pertahanan keamanan seperti segolongan masyarakat yang mempertanyakan atau menentang pancasila.

Sebagai bangsa indonesia kita perlu melawan untuk menghadapi ancaman tersebut, Seperti:
1. Aspek alamiah (tri gatra): dengan peningkatan potensi laut dan darat, kesadaran nasional pemanfaatan kekayaan alam yang jangan sampai diambil alih oleh bangsa asing, dan kemajuan pendidikan.
2. Aspek sosial (panca gatra): yaitu rangkaian nilai mampu menampung aspirasi, demokrasi , keseimbangan input dan output sarana , modal, teknologi, tradisi seperti bahasa daerah, pendidikan dan kepemimpinan serta partisipasi dan kesadaran masyarakat.

PSTI C dan D Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Amelia Putri -
Nama: Amelia Putri
NPM: 2215061088
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika

Analisis Jurnal Pertemuan 15

Pentingnya kesadaran bela negara dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di dalam jurnal tersebut disebtkan bahwa kesadaran bela negara adalah wujud kecintaan dan nasionalisme terhadap negara yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Tanpa kesadaran bela negara yang tinggi, negara tersebut akan mudah runtuh dan rapuh, terutama dalam menghadapi era global seperti sekarang ini. Warga negara harus memiliki kemampuan awal dalam melakukan bela negara, yang dapat diartikan sebagai potensi atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan negara atau suatu kemampuan yang dimilikinya. Semua warga negara pastinya memiliki kemampuan masing-masing sesuai dengan profesinya masing-masing yang diharapkan dapat membuat kemajuan untuk bangsa dan negaranya tersebut.

Dalam konteks pandemi COVID-19, kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara mematuhi semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terkena penyakit virus COVID-19 ini serta tidak menyebarkan berita bohong atau belum tentu kebenarannya (hoax) karena dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Dari jurnal tersebut, kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa kesadaran bela negara sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan yurdiksi serta nilai-nilai UUD1945. Bela negara bukan hanya sekadar mengangkat senjata, melainkan banyak cara lain yang dapat dilakukan dengan mudah, mulai dari lingkungan terkecil saja. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara yang tinggi agar negara tersebut dapat maju dan sukses dalam pengembangan negaranya.

PSTI C dan D Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Amelia Putri -

Nama: Amelia Putri

NPM: 2215061088

Kelas: PSTI D

Prodi: Teknik Informatika

Analisis Soal Pertemuan 14

A.    Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel tersebut membahas tentang kondisi buruk Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM. Penulis menyoroti kebijakan yang berdasarkan pada asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu, serta kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Analisis saya adalah bahwa artikel ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan perlu adanya upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk meningkatkan situasi HAM di Indonesia. Penulis juga menyoroti pentingnya kontrol sosial dan peran masyarakat sipil dalam penegakan HAM. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah bahwa masih ada gerakan masyarakat dan mahasiswa yang kuat dalam menolak kebijakan yang merugikan HAM dan memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, Indonesia juga terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi internasional terkait HAM meskipun belum semua terwujud.

B.    Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi Indonesia memiliki akar budaya yang kuat dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Konsep gotong royong, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan kebersamaan dalam mengambil keputusan merupakan nilai-nilai yang telah ada sejak lama dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam sistem pemerintahan adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia, di mana keputusan diambil melalui musyawarah dan konsensus. Pendekatan berke-Tuhanan yang Maha Esa dalam prinsip demokrasi Indonesia juga memiliki akar budaya yang kuat dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan dan manusia harus menghormati kehendak-Nya dalam mengambil keputusan. Hal ini juga tercermin dalam Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak tantangan dalam menerapkan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. Terkadang, kepentingan politik dan kepentingan kelompok tertentu lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, masih terdapat pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa prinsip demokrasi dan hak asasi manusia masih belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk meningkatkan praktik demokrasi Indonesia dan penegakan hak asasi manusia.

C.    Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, namun masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia antara lain adalah pelanggaran hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, hak-hak buruh, dan hak-hak lingkungan. Selain itu, masih terdapat praktik-praktik politik yang tidak demokratis, seperti politik uang, politik identitas, dan politik kekerasan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk meningkatkan praktik demokrasi Indonesia dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen, partai politik, dan media massa, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, masyarakat sipil juga perlu diberdayakan untuk menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, praktik demokrasi Indonesia dapat lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

D.    Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi demokrasi dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa anggota parlemen tersebut tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, melainkan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik, serta memperkuat kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.

E.     Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi hak asasi manusia dan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, melainkan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, penggunaan loyalitas dan emosi rakyat sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan, diskriminasi, dan penghilangan paksa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dan demokrasi, serta memperkuat kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.


PSTI C dan D Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Amelia Putri -
Nama: Amelia Putri
NPM: 2215061088
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika

Analisis Jurnal “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”

Jurnal yang ditulis oleh M. Husein Maruapey dengan judul Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahanan Gubernur DKI Jakarta) membahas tentang penegakan hukum pidana dan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu atau sekelompok orang lain dengan ide-ide kreatifnya untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Negara juga wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kezaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa penegakan hukum pidana harus mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas, serta harus memperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum pidana juga harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif, dan pelaku sosial. Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa semua warga negara memiliki persamaan yang sama di mata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Tidak ada diskriminasi terhadap warga negara di mata hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement. Total enforcement adalah ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Full enforcement adalah setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. Sedangkan Actual enforcement dianggap tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara maksimal.

PSTI C dan D Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

by Amelia Putri -
Nama: Amelia Putri
NPM: 2215061088
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika

Analisis Video "Supremasi Hukum Bagian 2"

Hukum adalah lembaga yang dianggap penting untuk mengatur dan menyusun tatanan negara dan masyarakat. Dalam perkembangan zaman, diperlukan hukum modern untuk mengatasi kompleksitas kehidupan yang semakin maju. Indonesia merupakan negara hukum yang dimana kita harus menggunakan ilmu pengatahuan dan teknologi yang maju dalam penerapan hukum agar terciptanya hukum yang adil dan sesuai dengan kemajuan zaman yang ada. Hukum di Indonesia sudah mulai maju dan dimulainya lembaran baru sejak masa reformasi 1998. Slogan hukum ditegakkan pada masa reformasi tahun 1998 yang berkaitan dengan demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan sesentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi). Sehingga masyarakat madani juga memiliki peran penting dalam mengontrol dan memantau penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MaPPI.