NAMA : M. FATHIR HAYYAN AZKA ARIBOWO
NPM : 2215011089
KELAS : MKU C SIPIL
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.
Macam-Macam Teori Geopolitik
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik ALfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet. William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Konsep Geopolitik Indonesia , Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa pantasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Ir.Soekarno pada sidang BPUPKI 1
Juni 1945. Prinsip geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah. Konsep wamasan Nusantara sabaral Conpolinil: Indonesia
wawasan nusantara adal ath wawasan nasional yang bersumber dari pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia.
Hakkat dari Wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan ketth gentroveng milavah indonesia. Cara Pandang Bangsa Indonesia
A Perwujudan kepulauan
Nusantara sebagai suatu kesatuan politik
B. Perwujudan Kepulguan
Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
C. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
D. Perwujudan kepulauan
Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Konsep NKRI dicantumkan dalam Pasal
1 ayat 1 UUD Negara RI
1945 yang isinya:
"Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Sebagai Negara kesatuan Republik
Indonesia, Kesatuan wilayah
Indonesia mencakup:
1. Kesatuan Politik
2. Kesatuan Hukum
3. Kesatuan Sosial-Budaya
4. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan.

Dalam mencapai tujuan publik tersebut, pemahaman nusantara dapat berubah menjadi enkapsulasi Indonesia sebagai unit politik. Geopolitik Indonesia membentuk dan menginspirasi wawasan nusantara itu sendiri. Geopolitik dapat dianggap sebagai studi politik melalui lensa geografi. Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga dipersatukan oleh ideologi, sosial budaya, dan latar belakang sejarah, selain aspek kewilayahannya. Aspek-aspek tersebut kemudian menjadi landasan tumbuhnya geopolitik Indonesia sekaligus wawasan nusantara.

NAMA : M. FATHIR HAYYAN AZKA ARIBOWO
NPM : 2215011089
KELAS : MKU C SIPIL
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
1.hikmah yang dapat diambil ialah kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya selalu senantiasa menjaga kerukunan antar suku, agama, ras dan etnis.Selalu bergotong royongagar dapat menuju cita-cita Bersama yaitu kerukunan yang selalu terjaga.
2.yang terjadi apabila kita tidak memiliki wawasan nusantara ialah hancurnya kerukunan yang dimana kerukunan ini merupakan cita-cita bangsa dan tiadanya pedoman hidup rukun sebagai pemersatu bangsa dan negara
3.konsespsi wawasan nusantara dalam mencegah konflik ialah senantiasa menjadi acuan agar hidup rukun, damai dan sejahtera serta menghapus segala kericuhan dalam berbangsa dan negara

NAMA: M. FATHIR HAYYAN AZKA ARIBOWO

NPM: 2215011089

KELAS: MKU C SIPIL

PRODI: TEKNIK SIPIL

NAMA: M. Fathir Hayyan Azka Aribowo

NPM: 2215011089

KELAS: MKU C SIPIL

PRODI: TEKNIK SIPIL

SUPREMASI HUKUM BAG 1
NAMA : M. FATHIR HAYYAN AZKA ARIBOWO

NPM : 2215011089

KELAS : MKU C PKN

PRODI : TEKNIK SIPIL

Dalam sistem supremasi hukum, hukum dianggap lebih penting daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, semua orang, tanpa terkecuali, harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk pejabat pemerintah. berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena dalam berhukum tekstual atau mengeja undang-undang seperti reformasi bergulir sejak 1998 membuka babak baru. Slogan reformasi antara lain Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom). Pembagunan masyarakat madani diperlukan agar pemerintahan tidak lepas dari control masyarakat terbentuklah LSM yang fungsinya mengawasi Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI. Ini berarti untuk mencapai yang Namanya “Supremasi Hukum” diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan meskipun kita sudah di zaman reformasi.