Nazma Hevano
2215061038
PSTI B
2215061038
PSTI B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Nazma Hevano
Nazma Hevano
2215061038
PSTI B
1. Berita tersebut memberitakan tentang permintaan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Surabaya. Risma menyatakan bahwa melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi termasuk eksploitasi dan tidak adil karena anak-anak belum mengerti apa yang terjadi. Dia menekankan pentingnya menjaga kondusifitas kota dan tidak merusak fasilitas selama aksi demonstrasi berlangsung.
Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah bahwa Wali Kota Surabaya memperhatikan kesejahteraan anak-anak dan menempatkan mereka di tempat yang aman dari situasi yang mungkin berbahaya. Risma juga menegaskan bahwa demonstrasi itu sendiri bukan masalah, selama dilakukan dengan damai dan tidak melibatkan anak-anak.
2. Solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum adalah dengan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain serta mengutamakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Aksi demonstrasi harus dilakukan secara damai dan tidak merusak fasilitas umum atau merugikan orang lain. Selain itu, pemimpin harus berperan aktif dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat selama aksi demonstrasi berlangsung.
3. Kewajiban dasar manusia adalah kewajiban moral yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban dasar manusia termasuk menghormati hak-hak orang lain, menjaga ketertiban dan keamanan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kewajiban dasar manusia tidak selalu membawa pembatasan pada hak individu, tetapi kadang-kadang mungkin perlu dilakukan pembatasan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Nazma Hevano
2215061038
PSTI B
2215061038
PSTI B
NAZMA HEVANO
2215061038
PSTI B
Video "Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia" yang dipresentasikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie membahas tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Dalam video tersebut, Prof. Jimly menjelaskan secara rinci mengenai isi UUD 1945, perubahan-perubahan yang terjadi pada UUD 1945, serta pandangan-pandangan tokoh-tokoh terkait konstitusi di Indonesia.
Salah satu hal positif yang dapat dilihat dari video tersebut adalah informasi yang disampaikan oleh Prof. Jimly tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia yang sangat berguna bagi warga negara Indonesia untuk memahami dasar hukum negara dan pentingnya menghormati dan mematuhi konstitusi.
Selain itu, video tersebut juga memaparkan perubahan-perubahan pada UUD 1945, seperti perubahan pada Sistem Ketatanegaraan, Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Otonomi Daerah. Hal ini memberikan gambaran bahwa konstitusi bukanlah dokumen yang tetap dan bisa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Dalam hal ini, video tersebut dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konstitusi dan memberikan pandangan yang lebih luas mengenai pentingnya konstitusi bagi negara Indonesia. Dengan memahami konstitusi, warga negara dapat lebih mudah memahami hak dan kewajiban mereka serta mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2215061038
PSTI B
Video "Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia" yang dipresentasikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie membahas tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Dalam video tersebut, Prof. Jimly menjelaskan secara rinci mengenai isi UUD 1945, perubahan-perubahan yang terjadi pada UUD 1945, serta pandangan-pandangan tokoh-tokoh terkait konstitusi di Indonesia.
Salah satu hal positif yang dapat dilihat dari video tersebut adalah informasi yang disampaikan oleh Prof. Jimly tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia yang sangat berguna bagi warga negara Indonesia untuk memahami dasar hukum negara dan pentingnya menghormati dan mematuhi konstitusi.
Selain itu, video tersebut juga memaparkan perubahan-perubahan pada UUD 1945, seperti perubahan pada Sistem Ketatanegaraan, Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Otonomi Daerah. Hal ini memberikan gambaran bahwa konstitusi bukanlah dokumen yang tetap dan bisa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Dalam hal ini, video tersebut dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konstitusi dan memberikan pandangan yang lebih luas mengenai pentingnya konstitusi bagi negara Indonesia. Dengan memahami konstitusi, warga negara dapat lebih mudah memahami hak dan kewajiban mereka serta mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
NAZMA HEVANO
2215061038
PSTI B
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Dari artikel yang diberikan, hal positif yang dapat dilihat adalah penekanan pada pentingnya hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak tersebut dalam situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Artikel ini juga memberikan informasi tentang bagaimana kebijakan PSBB harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama masa pandemi. Tidak ada konstitusi yang dilanggar dalam artikel tersebut.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut dapat mengalami ketidakpastian hukum dan kekacauan. Tanpa konstitusi, tidak ada aturan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur tindakan pemerintah dan masyarakat. Konstitusi juga dapat memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan politik dan sosial.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini antara lain adalah pandemi Covid-19, perubahan iklim global, dan polarisasi politik yang meningkat. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 seperti Pasal 28A tentang hak atas lingkungan hidup dan Pasal 28I tentang hak atas kesehatan dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan ini dengan memastikan perlindungan hak-hak tersebut dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.
4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Sebagai warga negara, penting untuk menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan negara. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah menghindari tindakan diskriminatif atau eksklusif terhadap kelompok tertentu, memperkuat nilai keadilan dan demokrasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
2215061038
PSTI B
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Dari artikel yang diberikan, hal positif yang dapat dilihat adalah penekanan pada pentingnya hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak tersebut dalam situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Artikel ini juga memberikan informasi tentang bagaimana kebijakan PSBB harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama masa pandemi. Tidak ada konstitusi yang dilanggar dalam artikel tersebut.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut dapat mengalami ketidakpastian hukum dan kekacauan. Tanpa konstitusi, tidak ada aturan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur tindakan pemerintah dan masyarakat. Konstitusi juga dapat memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan politik dan sosial.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini antara lain adalah pandemi Covid-19, perubahan iklim global, dan polarisasi politik yang meningkat. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 seperti Pasal 28A tentang hak atas lingkungan hidup dan Pasal 28I tentang hak atas kesehatan dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan ini dengan memastikan perlindungan hak-hak tersebut dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.
4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Sebagai warga negara, penting untuk menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan negara. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah menghindari tindakan diskriminatif atau eksklusif terhadap kelompok tertentu, memperkuat nilai keadilan dan demokrasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.