Posts made by Nazma Hevano

PSTI A dan B Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Nazma Hevano -
NAMA : NAZMA HEVANO
NPM : 2215061038
KELAS : PSTI B
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

ANALISIS JURNAL

Jurnal dengan judul "Semangat Bela Negara di Tengah Pandemi COVID-19 (The National Spirit of Defense in the Middle of the COVID-19 Pandemic)" oleh Syahrul Kemal membahas tentang Bela Negara dan pelaksanaannya dalam konteks pandemi. Jurnal ini menjelaskan konsep Bela Negara dan pentingnya dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara. Bela Negara sebagai kewajiban setiap warga negara dan mengacu pada dasar hukum yang mengatur Bela Negara yang mencakup undang-undang, peraturan, atau kebijakan terkait yang memberikan landasan bagi pelaksanaan Bela Negara. Pelaksanaan Bela Negara dapat dilakukan selama pandemi COVID-19 yang mencakup prioritas dalam pelaksanaan Bela Negara, seperti menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, melindungi kepentingan nasional, atau mendukung upaya penanggulangan pandemi. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya solidaritas dalam pelaksanaan Bela Negara selama pandemi. Solidaritas di antara warga negara dapat diperlukan untuk menciptakan kesatuan dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan yang dihadapi selama krisis kesehatan ini.

PSTI A dan B Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

by Nazma Hevano -

NAMA : NAZMA HEVANO

NPM : 2215061038

KELAS : PSTI B

PRODI TEKNIK INFORMATIKA 

ANALISIS VIDEO

Ketahanan Nasional - Pendidikan Kewarganegaraan

Ketahanan Nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menjadi kuat, tangguh, dan dapat mengembangkan potensi nasional dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang. Hal ini melibatkan integritas negara, identitas negara, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional.

Ancaman dalam Ketahanan Nasional dapat bersifat langsung (seperti penjajahan oleh Belanda), luar (seperti penjajahan oleh Amerika Serikat di Filipina), dalam (seperti gerakan separatisme), dan tidak langsung (seperti penguasaan ekonomi yang mengakibatkan pengusiran penduduk asli).

Ancaman Unsur Tri Gatra terdapat dua jenis ancaman terhadap ketahanan nasional, yaitu unsur trigatra. Ancaman tersebut meliputi faktor lokasi dan geografis (seperti masuknya kapal asing ke wilayah Indonesia), keadaan dan kekayaan (seperti penjarahan sumber daya alam oleh kapal asing), serta kemampuan penduduk (seperti masalah pekerja migran di negara tetangga).

Ancaman Unsur Pancagatra mencakup ancaman terhadap ideologi (seperti masuknya ideologi komunisme), politik (seperti pembatasan kebebasan berbicara), ekonomi (seperti perlakuan tidak adil terhadap masyarakat dalam membangun usaha), sosial budaya (seperti pengabaian terhadap tradisi lokal), serta pertahanan dan keamanan.

Upaya Menghadapi Ancaman: mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman. Ini mencakup perwujudan aspek alamiah trigatra (seperti peningkatan potensi laut dan darat, pemanfaatan sumber daya alam, dan peningkatan pendidikan penduduk) serta perwujudan aspek sosial pancagatra (seperti memperkuat ideologi, membangun politik demokratis, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, menjaga keberagaman budaya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pertahanan dan keamanan).


PSTI A dan B Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Nazma Hevano -
Nama : Nazma Hevano
NPM : 2215061038
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika

A. Artikel tersebut membahas tentang situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Artikel ini membahas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, penindasan terhadap aktivis, dan kekerasan pada kelompok minoritas. Artikel ini juga dengan jelas membahas masalah-masalah tersebut sebagai tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah kesadaran tentang pentingnya HAM dan perlunya tindakan jelas dan tepat untuk melindungi HAM. Artikel ini juga menekankan bahwa penegakan HAM adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga HAM.

B. Demokrasi Indonesia mencerminkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia seperti kebhinekaan, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara. Menurut saya prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan spiritual yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Prinsip ini juga dapat mendorong kehidupan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam konteks demokrasi. Namun, prinsip ini tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghalangi kebebasan beragama dan hak-hak individu lainnya.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan positif, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Evaluasi yang terus menerus diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi kita sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, serta melindungi HAM.

D. Menururt penilaian saya, kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan masyarakat sebagai perilaku yang tidak etis dan merugikan. Anggota parlemen harus bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat yang mereka layani, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini untuk menekankan pentingnya integritas dalam sistem politik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan demokrasi dengan baik.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, dapat menimbulkan risiko terhadap HAM dan prinsip-prinsip demokrasi. Saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak disalahgunakan atau dimanipulasi untuk tujuan yang tidak jelas atau bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM. Perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama, dengan membangun kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan, dan memastikan aturan hukum berlaku untuk semua kalangan, termasuk pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik.