Kasus penistaan agama oleh Ahok memperlihatkan betapa rapuhnya sistem hukum kita dalam memberikan perlindungan bagi warga negara. Sebagai seorang pejabat publik yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, Ahok seharusnya menghormati semua agama yang dianut oleh warga negara, tidak hanya agama mayoritas. Namun, kasus Ahok menunjukkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia masih tergantung pada kekuasaan dan kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan diskriminasi hukum yang membedakan antara orang yang kuat dan lemah. Meskipun kasus tersebut mendapat sorotan publik yang sangat besar, hukuman yang dijatuhkan terhadap Ahok dinilai tidak sebanding dengan kesalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum di Indonesia masih terkotak-kotak oleh kepentingan politik dan kekuasaan yang lebih besar. Keadilan sosial dalam sistem hukum juga belum tercapai sepenuhnya, karena banyak faktor seperti kemampuan finansial dan status sosial masih menjadi faktor penentu dalam mendapatkan keadilan.

Dari jurnal dapat disimpulkan bahwa kasus penistaan agama oleh Ahok menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih sangat rentan terhadap intervensi kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum yang tidak adil dan diskriminatif, serta penerapan hukum yang tidak proporsional dan tidak mengedepankan keadilan sosial. Untuk itu, diperlukan upaya serius dalam memperbaiki sistem hukum kita agar dapat memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, dan status sosial.